HomeDuniaPro dan Anti Trump Saling Ejek

Pro dan Anti Trump Saling Ejek

Rakyat Amerika Serikat sedang terpecah sejak Donald Trump sah menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) ke- 45. Unjuk rasa demi unjuk rasa, mewarnai pemerintahan yang belum genap sebulan ini. Wajar kiranya jika banyak yang berunjuk rasa, karena baru di awal kepemimpinannya sudah tercetus kebijakan-kebijakan yang cukup kontroversial.


pinterpolitik.com

NEW YORK – Unjuk rasa terkait kebijakan Trump juga ditunjukkan warga New York, Senin (6/2) kemarin.  Puluhan pendukung Trump dan puluhan lainnya yang menentang sang Presiden, berhadap-hadapan di luar Trump Tower, New York. Massa Pro dan Anti Trump ini saling melontarkan kata-kata menyerang dan mengejek. Aksi yang dilakukan di tengah udara dingin Kota Manhattan ini, merupakan yang pertama kali terjadi di wilayah yang dikuasai Partai Demokrat.

Salah satu penggagas unjuk rasa Pro Trump, Cindy Grosz, mengatakan bahwa warga Amerika harus memberi ruang kepada Trump untuk membuktikan kapasitasnya sebagai presiden. Sebab Trump baru menjabat kurang dari tiga minggu. Cindy juga meminta warga AS untuk membebaskan Trump memilih cara yang menurutnya paling baik dalam menjalankan pemerintahan sesuai keinginannya.

Aksi pro Trump ini dibalas oleh pengunjuk rasa  yang anti-Trump dengan meneriakkan penolakan kebijakan Trump, seperti  “tidak ada larangan, tidak ada tembok, pengungsi disambut di sini.”

Secara keseluruhan, jumlah aksi unjuk rasa yang menolak Trump di Amerika lebih banyak dibandingkan mereka yang mendukung Trump. Aksi penolakan ini malah semakin meluas sampai ke semua wilayah Amerika dan juga Asia.

Berbeda dengan aksi-aksi unjuk rasa di Indonesia yang kerap didalangi dan pelakunya merupakan orang bayaran, aksi unjuk rasa di Amerika dilakukan secara murni oleh warganya yang ingin menyuarakan suara dan keluhan mereka pada pemerintah.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan di Indonesia belakangan ini, sangat kental aroma politiknya. Tak jarang, peserta pengunjuk rasa tidak memahami permasalahan yang tengah ia suarakan. Mereka hanya diajak dengan iming-iming uang, apabila mengikuti aksi tersebut sampai selesai. (Berbagai sumber/A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Budi Gunawan Menuju Menteri Prabowo?

Nama Kepala BIN Budi Gunawan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon menteri yang “dititipkan” Presiden Jokowi kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal ini menarik...

Bukan Teruskan Jokowi, Prabowo Perlu Beda?

Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto selalu sebut akan lanjutkan program-program Presiden Jokowi, Namun, haruskah demikian? Perlukah beda?

Mungkinkah Prabowo Tanpa Oposisi?

Peluang tak adanya oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sangat terbuka.Ini karena beberapa partai yang awalnya menjadi lawan Prabowo-Gibran, kini sudah mulai terang-terangan menyatakan siap menjadi bagian dari pemerintahan.

Alasan Ketergantungan Minyak Bumi Sulit Dihilangkan

Bahan bakar minyak (BBM) terus dikritisi keberadaannya karena ciptakan berbagai masalah, seperti polusi udara. Tapi, apakah mungkin dunia melepaskan ketergantungannya pada BBM?

Ada Kongkalikong Antara Iran dan Israel?

Kendati diisukan akan jadi perang besar, konflik antara Iran dan Israel justru semakin mereda. Mengapa hal ini bisa terjadi? 

Sangat Mungkin Jokowi & Anies Mendirikan Parpol?

Opsi mendirikan partai politik (parpol) menjadi relevan dan memiliki signifikansi tersendiri bagi karier politik Anies Baswedan dan Joko Widodo (Jokowi) pasca 2024. Akan tetapi, hal itu agaknya cukup mustahil untuk dilakukan saat berkaca pada kecenderungan situasi sosiopolitik saat ini.

Singapura ‘Ngeri-ngeri Sedap’ ke Prabowo?

Jokowi ajak Prabowo ketika bertemu PM Singapura Lee Hsien Loong dan deputinya, Lawrence Wong. Mungkinkah 'ngeri-ngeri sedap' ke Prabowo?

Anies Menuju Mendikbud Prabowo atau Gubernur Jakarta?

Pasca kalah di Pilpres 2024, banyak pertanyaan muncul terkait jabatan politik apa yang akan diduduki Anies Baswedan.

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...