HomeTerkiniPRESIDEN SERAHKAN SERTIFIKAT TANAH KEPADA MASYARAKAT NTT

PRESIDEN SERAHKAN SERTIFIKAT TANAH KEPADA MASYARAKAT NTT

Presiden Jokowi meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelesaikan 1 juta sertifikat pada 2016. Untuk tahun-tahun berikutnya, ditingkatkan jumlah sertifikat yang dapat dibagikan.


pinterpolitik.comKamis, 29 Desember 2016.

KUPANG – Presiden Joko Widodo menyerahkan 1.144 sertifikat tanah Program Strategis Tahun 2016 kepada masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Lapangan Sepakbola Desa Silawan, Kabupaten Belu, NTT, Rabu (28/12/2016) siang.

Presiden berpesan agar sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk menambah modal usaha rakyat. Diagunkan dan investasi ke bank silakan. “Tapi, dikalkulasi yang betul. Jangan dipakai buat beli motor atau TV. Harus dipakai untuk kegiatan yang produktif,” kata Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelesaikan 1 juta sertifikat pada 2016. Untuk tahun-tahun berikutnya, ditingkatkan jumlah sertifikat yang dapat dibagikan.

“Tahun depan saya minta 5 kali lipat jadi 5 juta. Tahun depannya lagi 7 juta. Depannya lagi 9 juta. Karena dari 110 juta yang harusnya pegang bidang, hanya 46 juta yang pegang bidang. Ini masih kurang dari 50 persen,” ucap Presiden.

Presiden juga menginstruksikan untuk lebih memperhatikan pengurusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) di daerah-daerah melalui pemberian pemotongan harga atau bahkan penggratisan biaya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dalam laporannya menyebutkan, jumlah perkiraan bidang tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah disertifikasi mencapai 47 persen. Perkiraan bidang tanah di NTT, 1,85 juta bidang. Saat ini baru 47 persen yang bersertifikat dan yang belum 53 persen.

Dikatakan, kendala terbesar dalam proses sertifikasi di NTT menyangkut BPHTB. Pihaknya akan menerapkan berbagai skema untuk pemecahan masalah tersebut. Pilihan pertama BPHTB digratiskan atau dinaikkan ceiling-nya atau diberikan diskon. (Setkab/E19)

Baca juga :  Karier Politik Panjang Anies
spot_imgspot_img

#Trending Article

Mungkinkah PDIP Jerumuskan Anies di Jakarta?

Sinyal dukungan PDIP kepada Anies Baswedan untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024 terus menguat. Namun, selain dinilai karena kepentingan pragmatis dan irisan kepentingan sementara belaka, terdapat interpretasi lain yang kiranya wajib diwaspadai oleh Anies dan entitas yang benar-benar mendukungnya.

Anies, Petarung Pilihan Mega Lawan Jokowi? 

Anies Baswedan sepertinya jatuh dalam bidikan PDIP untuk menjadi Cagub dalam Pilgub Jakarta. Mungkinkah Anies jadi pilihan yang tepat? 

Ahmad Luthfi, Perang Psikologis PDIP di Jateng?

Meski masih aktif, relevansi Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah terus meningkat setelah PAN sepakat mengusungnya. Aktor politik alternatif tampaknya memang sedang mendapat angin untuk merebut Jawa Tengah di ajang non-legislatif dari PDIP dengan operasi politik tertentu. Benarkah demikian?

Bahaya IKN Mengintai Prabowo?

Realisasi investasi di proyek IKN hanya menyentuh angka Rp47,5 triliun dari target Rp100 triliun yang ditetapkan pemerintah.

Saatnya Sandiaga Comeback ke DKI?

Nama Sandiaga Uno kembali muncul dalam bursa Pilkada DKI Jakarta 2024. Diusulkan oleh PAN, apakah ini saatnya Sandiaga comeback ke DKI?

Israel Kalah di Medsos, Kesalahan Mossad? 

Di media sosial, gerakan pro-Palestina secara statistik lebih masif dibanding pro-Israel. Padahal, Israel sering disebut sebagai ahli memainkan narasi di dunia maya. Mengapa ini bisa terjadi? 

Rahasia Besar Jatah Tambang NU-Muhammadiyah?

Konsesi pengelolaan lahan tambang yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mendapat kritik tajam karena dinilai memiliki tendensi beraroma politis. Terlebih yang mengarah pada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Namun, terdapat satu interpretasi lain yang kiranya menjadi justifikasi konstruktif di balik alokasi aspek sosioekonomi itu. PinterPolitik.com

Jokowi Endgame: Mengapa Banyak Kontroversi di Akhir Jabatan?

Presiden Jokowi kini didera berbagai macam kontroversial. Mulai dari revisi UU TNI dan Polri, revisi UU Penyiaran, persoalan penurunan usia calon gubernur yang dilakukan oleh MA, hingga soal Tabungan Peruamahan Rakyat (Tapera) dan lain sebagainya.

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...