HomeFokus BUMNPLN Integrasikan Data Perpajakan

PLN Integrasikan Data Perpajakan

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan integrasi data perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Integrasi ini merupakan pengembangan integrasi data perpajakan melalui akses faktur pajak masukan vendor PLN.


PinterPolitik.com

Direktur Utama PT PLN (Persero), Zulkifli Zaini mengatakan PLN menjadi BUMN ketiga yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengembangkan digitalisasi integrasi data perpajakan. PLN merupakan salah satu BUMN yang menyumbang pajak besar untuk kas negara, dan meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut Zulkifli dalam periode 2015-2019 BUMN yang bergerak di bidang kelistrikan ini telah berkontribusi Rp 120,5 triliun untuk pajak negara. Jumlah ini termasuk pajak atas revaluasi aset Rp 19,6 triliun, dan program tax amnesty Rp 5,2 triliun.

“Sebagai salah satu Perusahaan BUMN dengan kontribusi pajak yang besar kepada Negara, MoU ini merupakan upaya strategis dalam perbaikan administrasi perpajakan melalui optimalisasi IT dengan memanfaatkan ketersediaan basis data dan sistem informasi perpajakan yang terdapat pada DJP dan PLN,” kata Zulkifli di Kantor Pusat PLN, Jumat (31/1).

Sementara itu Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin mengatakan kerjasama ini diharapkan menjadi contoh bagi BUMN lain yang belum terintegrasi dengan DJP. Sebelum menjalin kerjasama dengan PLN, pihak DJP telah menjalin kerjasama dengan dua BUMN lainnya, yaitu PT Pertamina dan  PT Telkom.

Kementerian BUMN menurut Budi Gunadi akan terus mengupayakan kerjasama ini, terutama untuk perusahaan holding BUMN dan perusahaan yang menerima bantuan dari Kementerian Keuangan. Dia mengatakan masih ada holding BUMN yang perlu bekerjasama dengan DJP yakni, pupuk, semen, dan pertambangan.

“Saya minta cepat kalau tiga ini sudah berhasil, saya bisa senang sekali ketemu sama Dirjen DJP. Ada perusahaan yang mau, ada yang mungkin belum siap. Ini yang harus dimotivasi, yang diutamakan adalah perusahaan yang berbentuk holding,” imbuhnya.

Baca juga :  BUMN Gak Dukung Formula E?

Selain itu, perusahaan yang menerima bantuan atau subsidi dari Kementerian Keuangan harusnya juga bekerjasama dengan DJP demi transparansi dan keterbukaan. “Gimana kita bisa minta uang terus kalau kita tidak transparan. Kalau perusahaan itu sangat wajar efisiensi dan efektifitasnya, sehingga kemenkeu ngasihnya senang juga,” pungkas Budi. (R58)

- Advertisement -

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

#Trending Article

Kunci Wamendagri, Megawati Khawatirkan Tito?

Dalam reshuffle kabinet pada 15 Juni 2022, politisi PDIP John Wempi Wetipo digeser dari Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) menjadi...

Bukan UI, Kenapa Presiden dari UGM?

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani berharap ke depannya Presiden Indonesia tidak lagi dari alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), melainkan dari alumni Universitas Indonesia...

Jenderal Dudung Panglima Selanjutnya?

Sinyal agaknya kian menguat bagi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono untuk menjadi Panglima TNI selanjutnya. Namun, jalan terjal masih ada di...

Prabowo dan Megawati Pasti Kandas?

PKB bersama Gerindra yang membentuk koalisi di pemilihan umum (Pemilu) 2024 seolah menyalip PDIP sebagai parpol yang selama ini tampak dekat dengan sang Ketua...

Biden Paksa Jokowi Beli Senjata?

Presiden AS Joe Biden sebut siap bela Taiwan bila diserang Tiongkok. Apakah ini bisa jadi cara Biden "paksa" Jokowi beli senjata?

Muslihat Jokowi Manfaatkan Putin?

Presiden Jokowi dikabarkan akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Apa ini muslihat Jokowi manfaatkan sosok Putin?

Kaesang Mulus Jadi Ketum PSSI?

Beberapa hari lalu, Indonesia menorehkan prestasi dengan lolos ke putaran final Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 15 tahun lalu. Ini bisa dibilang menjadi...

Bang Pitung “Rasuki” Anies di Pilpres?

Politik penamaan jalan agaknya tengah diperagakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah kali ini memberikannya kepada beberapa tokoh Betawi. Lantas, seberapa signifikan upaya investasi...

More Stories

Erick Thohir Pastikan 4,7 Juta Masker Telah Didistribusikan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan 4,7 juta masker yang diproduksi oleh perusahaan pelat merah, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) telah...

BUMN akan Bangun RS Darurat Corona di Daerah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memerintahkan jajarannya untuk membangun Rumah Sakit Darurat Corona di sejumlah daerah di Indonesia. Hal itu untuk mengantisipasi lonjakan...

BUMN Back Up Sepenuhnya RS Darurat Covid-19

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  Erick Thohir  menjamin RS Darurat Penangan Covid-19 siap beroperasi  pada Senin (23/3). BUMN sepenuhnya siap back up kebutuhan...