HomeCelotehKPU Jegal Partai Baru?

KPU Jegal Partai Baru?

“Meski partai baru sama-sama bisa mengusung Capres & Cawapres. Tetapi partai baru kan belum punya suara. Jadi belum bisa dimasukkan dalam surat suara. Karena kami mengacu UU.” ~ Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari.


PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]uys, tahu gak sih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui rancangan Peraturan KPU (PKPU) menegaskan logo parpol baru tidak dicantumkan di surat suara Pilpres 2019. Keempat partai baru peserta Pemilu 2019 menyampaikan berkeberatan. Rebek bener deh KPU ini. Maunya apa coba?

Memang sih dari keempat partai itu gak semuanya kontra. Ternyata ada dua partai yang juga pro terhadap PKPU ini. Mereka adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Garuda. Sedangkan Partai Berkarya dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyatakan keberatannya. Mastah.

Lagian apa coba, masa KPU menerapkan peraturan di mana logo partai baru tidak dimasukan dalam surat suara Pilpres 2019. Ini mah namanya diskriminasi terhadap hak partai politik. Seakan-akan partai lama mendapatkan perlakuan yang spesial ketimbang partai baru. Sa ae lau KPU, wedew.

Ya partai lama pasti pro-pro aja lah ya. Kan logo partai mereka terpasang. Coba aja kondisinya dibalik, yakin deh mereka bakalan keberatan juga. Jiah, cape deh. Itu artinya ada diskriminasi dalam PKPU ini. Aya aya wae ah KPU ni. Jangan-jangan ada titipan sponsor mengenai PKPU ini. Wadezig.

Ada kekawatiran dari partai-partai pendahulu mengenai potensi berkembangnya partai baru dewasa ini. Dan kalau tidak dibendung, mmm, itu bisa membahayakan eksistensi partai lama. Masih terngiang lah ya mengenai keajaiban Partai Demokrat pada Pemilu pertamanya di 2004. Warbyasah.

Saat itu, SBY-JK yang didukung Demokrat pada putaran pertama, dengan memperoleh suara 33 persen, maju ke putaran kedua menghadapi Megawati-Hasyim yang mendapat suara 26 persen. Putaran kedua pun dilalui oleh SBY-JK dengan perolehan suara 10 persen di atas Megawati- Hasyim.

Baca juga :  Gus Yahya Main Tepi Jurang?

Geleng-geleng kepala kan bagaimana sebuah partai baru bisa sebegitu menakutkannya di mata partai lama. Belajar dari pengalaman sebelumnya, jadi wajarlah ya, kalau ada sedikit intrik tersendiri untuk menahan laju percepatan dari partai baru ini. Ga gentle ini mah mainnya.

- Advertisement -

Tapi kayak kekawatiran berlebih aja sih, sampe perlu memanfaatkan KPU dalam menekan lagu partai baru. Kalau memang visi-misi serta track record partai yang menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memberikan suaranya, jadi ngapain perlu khawatir adanya partai baru? Kayak gak berani bersaing dalam kesetaraan aja sih. Cemen ah ini mah. (K16)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

Jakarta-Shanghai, Apple to Apple?

“In the long run, your human capital is your main base of competition. Your leading indicator of where you're going to be 20 years...

Prabowo dan Kucing-kucing Politik

Ketum Gerindra Prabowo Subianto menyapa followers-nya dengan foto kucing di Twitter. Inikah kucing-kucing politik ala Prabowo Subianto?

Siapa Cocok Jadi Cawapres Ganjar?

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebut eksistensi calon pengantin adalah syarat pertama nikah. Bagaimana dengan cawapres buat Ganjar?

Kaesang, Milenial-Gen Z Tipikal?

Putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, dikabarkan tertarik untuk masuk politik. Apakah Kaesang ini Milenial-Gen Z tipikal?

Di Balik ‘Panggil-panggil’ ala Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) panggil banyak figur, mulai dari menteri, pimpinan partai, pimpinan ormas, hingga akademisi. Ada apa di balik ini?

Ganjar Perlu Kalkulasi Lagi di 2024?

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung ke Rawon Kalkulator di Surabaya. Apa Ganjar perlu belajar 'kalkulasi' 2024 ke mereka?

Janji Anies untuk Prabowo Palsu?

Sandiaga Uno menyebutkan bahwa Anies Baswedan punya sebuah perjanjian dengan Prabowo Subianto. Apakah janji itu hanya janji palsu?

AHY Bukan Jodoh Anies di 2024?

Partai Demokrat telah umumkan dukung Anies Baswedan sebagai capres 2024 tetapi serahkan cawapres ke Anies. Apakah AHY bukan jodoh Anies?

More Stories

Data IDI Dengan Pemerintah Berbeda?

IDI dilaporkan data kematian Covid-19 yang berbeda dengan pemerintah. Sebut kematian telah sentuh angka 1000 sedangkan data pemerintah belum sentuh angka 600. Dinilai tidak...

MK Kebiri Arogansi DPR

"(Perubahan pasal UU MD3) sudah diputuskan hukum, iya kita sebagai negara hukum, ikut dan taat apa yang telah diputuskan MK yang final dan mengikat,"...

Gerindra ‘Ngemis’ Cari Teman

"Prioritas Gerindra tetap dengan PKS, PAN. Mungkin juga dengan Demokrat yang belum nyatakan sikap. Kita lihat PKB juga.Jadi kita akan merajut koalisi lebih intensif,...