Sebagai provinsi yang mendapat status otonomi khusus, Papua mendapatkan dana yang tak sedikit dari pemerintah. Namun mengapa masih saja ada KLB gizi buruk?
PinterPolitik.com
“Bagaimana mungkin kita tidak pertanyakan ke mana dan untuk apa saja uang (dana otsus) sebanyak itu digunakan, sementara gizi buruk masih tinggi.” ~ Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago
[dropcap]P[/dropcap]emerintah – khususnya Presiden Jokowi sempat bonyok dinyinyirin Warganet, gara-gara kasus gizi buruk yang terjadi di Suku Asmat, Papua. Setelah semua pihak puas menuntaskan kekesalan (plus kebencian) mereka, akhirnya kini banyak orang yang sudah mulai bisa berpikir secara lurus.
Kalau ada Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk di Papua, apakah ini sepenuhnya salah pemerintah pusat? Kalau memang kurang perhatian, kok Gubernur Papua dan Bupati Asmatnya enggak kurus kering juga? Sebaliknya, mereka malah kelihatan begitu gemuk. Bahkan, Jokowi aja kalah montok.
Setelah menyadari keanehan ini, banyak pihak juga mulai menanyakan dana otonomi khusus (otsus) yang sejak awal reformasi khusus digelontorkan bagi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Yogyakarta, dan Papua. Kabarnya, pada tahun 2017 saja, dana yang diberikan Pemerintah Pusat bagi Papua bisa mencapai Rp 8 triliun. Hmm, banyak juga.
Semua kesalahan ditumpahkan kepada @jokowi , seakan dia harus mengurusinya semua.
Kepala daerah pada kemana?
Dana Otsus 80% udah dilimpahkan ke kabupaten/kota lalu?Kemudian para legislatif dapil Papua selama ini mrk reses kemana? pic.twitter.com/nTmQdV4rz1
— Nur Pratiwi (@NonaManis07) January 21, 2018
Memang sih, sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia, Papua itu enggak bisa disamain dengan NAD dan Yogyakarta. Tapi kan, harusnya kalau memang mereka kekurangan, Gubernur dan Bupatinya udah teriak-teriak dari dulu dong. Ini kok mereka malah diam-diaman aja ya, seolah kayak engga ada apa-apa. Sepertinya ada yang aneh.
Gara-gara anomali ini, akhirnya para pejabat pun mulai mempertanyakan. Usut punya usut, ternyata menurut BPK, dana otsus ini disinyalir disimpan dalam bentuk deposito oleh Pemerintah Daerah. Lho, kok bisa? Udah itu, bunganya pun enggak ketahuan larinya kemana. Waduh, kacau dong. Apa mungkin disimpan di perutnya Gubernur dan Bupati itu? Oh no!
Sontak, KPK pun langsung nyamber kesempatan ini. Kabarnya, Tim Cicak akan beraksi di Papua mencari tahu kemana larinya dana otsus mereka. Tanpa dikomando, Pemerintah pun ramai-ramai buka mulut, layaknya paduan suara. Baik Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut serta bersuara.
Seolah enggak mau kalah, kini para wakil rakyat di Parlemen juga ikut nyanyi. Liriknya pun sama, mempertanyakan efektivitas dana otsus. Nah lho, sekarang yang paling kalang kabut pasti Gubernur Papua dan Bupati Asmat. Hayo, ada di mana itu dana otsusnya Mama, apa Mama sudah simpan di perut dan dompet sendiri? Haduh, tega nian Mama. (R24)
