Pro kontra mengenai sebuah keputusan adalah hal yang biasa. Sama halnya dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) yang melakukan pembatasan pendatang – terutama dari negara mayoritas muslim ke negaranya. Dibalik kecaman dan demonstrasi, ternyata banyak juga warga AS yang mendukung keputusan tersebut.
pinterpolitik.com – Kamis, 2 Februari 2017
WASHINGTON DC – Berdasarkan sebuah jajak pendapat yang dilakukan Reuters/Ipsos pada 30-31 Januari lalu, ternyata ada 49 persen warga AS berusia dewasa yang menyambut baik kebijakan Trump. Jumlahnya bahkan melebihi suara yang mengaku menentang kebijakan, yaitu 41 persen. Sementara 10 persen lainnya menolak memberikan respon.
Walau rentangnya hanya sedikit, namun bisa dipastikan kalau sebetulnya sangat banyak warga AS yang menyetujui penerapan larangan tersebut. Dukungan ini kemungkinan muncul karena adanya anggapan bahwa semakin sedikit pendatang yang memasuki AS, tingkat keamanan warga akan semakin tinggi.
Isu terorisme yang mengatasnamakan agama memang sempat menciptakan Islamphobia dalam masyarakat AS dan Eropa, sehingga pembatasan warga muslim yang masuk ke AS akan menciptakan “rasa aman” bagi mereka.
Namun Trump menolak kalau kebijakan tersebut dikaitkan dengan isu agama, ia mengatakan tujuan larangan itu adalah untuk membentengi rakyat AS dari serangan teroris. Negara yang ia larang adalah negara yang terkenal dengan aksi terorisme.
“Agar lebih jelas, ini bukan larangan Muslim, sebagaimana dilaporkan media palsu. Ini bukan tentang agama – ini adalah tentang teror dan menjaga negara kita aman. Ada lebih dari 40 negara yang berbeda di seluruh dunia yang mayoritas Muslim dan tidak terpengaruh oleh kebijakan ini,” ujar Trump seperti dikutip Reuters, Minggu (29/1).
Warga AS saat ini sedang terpecah, bahkan sampai di level elit partai. Perpecahan terjadi di antara para pendukung Partai Demokrat maupun Partai Republik. Di Partai Demokrat ada 53% pendukungnya yang menyatakan sangat tidak setuju dengan kebijakan Presiden Trump. Sementara di kalangan Partai Republik, ada 51 persen pendukung yang menyatakan “sangat” setuju dengan kebijakan tersebut.
Sementara itu, kebijakan yang ditandatangani Jumat (27/1) lalu ini terus menuai kritik dari berbagai kalangan di dunia. Mereka mengatakan kebijakan itu melanggar hukum AS dan Konstitusi AS, juga mencemarkan reputasi Amerika sebagai negara yang bebas dan ramah bagi imigran. (Berbagai sumber/A15)
