HomeDuniaArab Saudi Dukung Kebijakan AS

Arab Saudi Dukung Kebijakan AS

Pada saat sebagian besar negara mengecam kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump  yang melarang tujuh negara berpenduduk mayoritas muslim, ternyata negara-negara Arab malah menyatakan dukungnya. Ada apa dibalik dukungan ini?


pinterpolitik.comKamis, 2 Februari 2017

UNI EMIRAT ARAB – Negara Arab yang mendukung pelarangan ini adalah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Arab Saudi melalui Menteri Perminyakannya, Khalid al-Falih, mengatakan kepada BBC bahwa Amerika Serikat mempunyai hak untuk mengurangi risiko bahaya bagi rakyatnya.

Upaya untuk mengurangi risiko itu termasuk melarang sementara warga dari tujuh negara masuk ke wilayah Amerika. Khalid juga mengatakan bahwa kritikan terhadap kebijakan pelarangan itu terlalu berlebih-lebihan.

Hal senada juga diutarakan oleh Menteri Luar Negeri UEA, Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan. Ia mengatakan bahwa kebijakan pelarangan masuk ini harus dihormati karena keputusan tersebut berasal dari negara yang berdaulat.

Seperti yang diketahui, Saudi dan UAE adalah sekutu dari Amerika. Jadi walaupun mereka negara mayoritas muslim, Amerika tidak akan mau menyentuh negara yang mempunya kepentingan dengan di dalamnya. Baik itu kepentingan politik maupun sebagai mitra dagang.

Kerjasama Amerika dan Arab Saudi sendiri sudah berlangsung lama, kedekatan keduanya dimulai sejak pemerintahan Presiden Franklin Roosevelt, lebih dari 70 tahun lalu.

Amerika di era pemerintahan Obama pun diketahui menjual senjata ke Arab Saudi senilai US$ 95 juta. Ini menjelaskan kalau Arab Saudi adalah partner vital bagi Amerika dalam kerjasama di bidang keamanan.

Posisi Arab Saudi dan UAE semakin strategis di era pemerintahan Trump, latar belakang Trump yang berasal dari seorang pebisnis akan melihat peluang bisnis yang besar dengan kedua negara tersebut, khususnya bisnis minyak mentah yang sangat melimpah di kedua negara tersebut.

Baca juga :  Ayo, Mbak Taylor! Jangan Diam Aja!

Arab Saudi dan UAE pun mempunyai kepentingan dengan Amerika, jika kedekatannya dengan negara adidaya tersebut terus membaik, maka semua pergerakan dagang kedua negara itu akan aman dan dilindungi. Jadi sangat wajar jika Arab Saudi dan UAE akan mendukung penuh setiap kebijakan dari AS selama kebijakan tersebut tidak merugikan kedua negara tersebut. (berbagai sumber / A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Anies, Petarung Pilihan Mega Lawan Jokowi? 

Anies Baswedan sepertinya jatuh dalam bidikan PDIP untuk menjadi Cagub dalam Pilgub Jakarta. Mungkinkah Anies jadi pilihan yang tepat? 

Ahmad Luthfi, Perang Psikologis PDIP di Jateng?

Meski masih aktif, relevansi Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah terus meningkat setelah PAN sepakat mengusungnya. Aktor politik alternatif tampaknya memang sedang mendapat angin untuk merebut Jawa Tengah di ajang non-legislatif dari PDIP dengan operasi politik tertentu. Benarkah demikian?

Bahaya IKN Mengintai Prabowo?

Realisasi investasi di proyek IKN hanya menyentuh angka Rp47,5 triliun dari target Rp100 triliun yang ditetapkan pemerintah.

Saatnya Sandiaga Comeback ke DKI?

Nama Sandiaga Uno kembali muncul dalam bursa Pilkada DKI Jakarta 2024. Diusulkan oleh PAN, apakah ini saatnya Sandiaga comeback ke DKI?

Israel Kalah di Medsos, Kesalahan Mossad? 

Di media sosial, gerakan pro-Palestina secara statistik lebih masif dibanding pro-Israel. Padahal, Israel sering disebut sebagai ahli memainkan narasi di dunia maya. Mengapa ini bisa terjadi? 

Rahasia Besar Jatah Tambang NU-Muhammadiyah?

Konsesi pengelolaan lahan tambang yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mendapat kritik tajam karena dinilai memiliki tendensi beraroma politis. Terlebih yang mengarah pada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Namun, terdapat satu interpretasi lain yang kiranya menjadi justifikasi konstruktif di balik alokasi aspek sosioekonomi itu. PinterPolitik.com

Jokowi Endgame: Mengapa Banyak Kontroversi di Akhir Jabatan?

Presiden Jokowi kini didera berbagai macam kontroversial. Mulai dari revisi UU TNI dan Polri, revisi UU Penyiaran, persoalan penurunan usia calon gubernur yang dilakukan oleh MA, hingga soal Tabungan Peruamahan Rakyat (Tapera) dan lain sebagainya.

The Thinker vs The Doer: Tarung Puan dan Prananda Calon Pengganti Megawati

PDIP memutuskan untuk menyiapkan posisi Ketua Harian jelang masa transisi kepengurusan baru pada Kongres 2025 mendatang.

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...