HomeFokus BUMNDua BUMN Bidik Penunjukan Jadi Lembaga Pemeriksa Halal

Dua BUMN Bidik Penunjukan Jadi Lembaga Pemeriksa Halal

Dua perusahaan Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) PT Surveyor Indonesia (SI) dan PT Superintending Company of Indonesia, tengah membidik penunjukkan sebagai  Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain membantu pemerintah (Kemenag) untuk pemastikan produk halal bagi umat muslim, upaya ini juga untuk memaksimalkan kinerja perusahaan pelat merah yang belakangan ini mendapatkan sorotan masyarakat.


PinterPolitik.com

Direktur Operasi 2 Surveyor Indonesia, Darwin Abas mengatakan pihaknya segera mendaftarkan diri ke BPJPH guna merealisasikan hal itu. “Ini dalam rangka membantu pemerintah  dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) dalam memastian produk halal bagi umat muslim di tanah air,” ujar Darwin di Jakarta, Selasa (14/1).

Sebagaimana dikutip dari Republika.co.id, Darwin mengatakan, Surveyor Indonesia sedang menyiapkan persyaratan-persyaratan LPH sesuai regulasi yang sudah ada. Yaitu, UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, PP Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Tidak hanya itu, jelas Darwin, Surveyor Indonesia juga telah melatih calon auditor halal sebanyak 27 orang dengan penyelenggara Indonesia Halal Training & Education Center (IHATEC) dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Setidaknya enam orang akan ikut ujian auditor halal yang akan dilakukan LS Pro MUI pada pertengahan Januari 2020 ini,” tambah Darwin.

Selain itu, Surveyor Indonesia pun tengah menyusun Sistem Pedoman Mutu Halal mengacu pada ISO 17065 dan melakukan proses kerjasama dengan Laboratorium Halal yang telah terakreditasi berlokasi di Bogor.

Apabila diperlukan, Darwin memastikan, pihaknya siap membantu pemerintah untuk melaksanakan fungsi pengawasan barang beredar. “Baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri untuk produk-produk wajib halal yang diperdagangkan di Indonesia,” imbuhnya.

Baca juga :  PDIP Seruduk Erick Lagi?

Sebelumnya, Surveyor Indonesia telah membantu BPJPH dengan memberikan rekomendasi daftar kode pos tarif atau Harmonized System (HS) untuk produk-produk wajib halal. Hal ini sesuai dengan lampiran pada PMA 26/2019.

Sementara itu, pihak Sucofindo menargetkan pihaknya bisa diterima sebagai LPH pada Januari 2020 ini. Direktur Komersial 2 Sucofindo M. Haris Witjaksono mengatakan, pihaknya telah menjalani proses akreditasi sejak Oktober 2019 lalu. “Saat ini, proses sudah memasuki tahap akhir. Diharapkan Januari ini sudah selesai,” ungkapnya.

- Advertisement -

Menurut Haris,  apabila sudah resmi tercatat sebagai LPH, maka Sucofindo akan semakin mudah dan gencar dalam memfasilitasi pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal. Terutama bagi industri makanan dan minuman yang menjadi prioritas pertama dalam penerapan UU JPH.

Haris mengungkapkan, keputusan Sucofindo untuk mendaftarkan diri sebagai LPH karena melihat tingkat kebutuhan industri yang kian tinggi terhadap sertifikasi halal.  Karena itu pihaknya  berharap, upaya ini dapat diikuti perusahaan maupun perguruan tinggi untuk semakin memudahkan pengusaha dalam mendapatkan sertifikat halal. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

#Trending Article

SBY-JK-Paloh Taklukkan Megawati?

Berbagai pihak menilai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jusuf Kalla (JK), dan Surya Paloh akan membangun koalisi dan menyatukan kekuatan untuk melawan PDIP di Pemilu...

Israel Gagalkan Pencapresan Anies?

Lolosnya timnas sepak bola Israel ke Piala Dunia U-20 Indonesia mulai menuai reaksi publik Tanah Air. Ajang yang bersamaan dengan jelang tahun politik agaknya...

PPP Perang, Prabowo Menang?

Tuntutan agar Suharso Monoarfa mundur dari kursi Ketua Umum (Ketum) PPP muncul seiring dengan semakin dekatnya agenda Pemilu 2024. Prabowo Subianto dan aktor politik...

Operasi Bawah Tanah Hantui Megawati?

Target meraup suara kaum muda digaungkan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang secara kepemimpinan justru kontras dengan upaya representasi ceruk pemilih tersebut. Lantas,...

Putin-Biden Perang di Arktik?

Wacana keanggotaan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Finlandia dan Swedia menjadi topik yang sangat penting bagi Rusia karena itu dapat mengancam posisi mereka di Laut Arktik. Sebenarnya seberapa penting wilayah lautan es ini?

Mahathir Bisa Buat Jokowi Terganggu?

Eks-PM Malaysia Mahathir Mohamad sebut Kepulauan Riau harusnya diminta oleh Malaysia. Apa Mahathir ingin ganggu pemerintahan Jokowi?

Megawati Gantikan Puan dengan Tatam?

Puan Maharani terus didorong PDIP untuk menjadi kandidat di Pilpres 2024. Namun, jika elektabilitas Puan stagnan, mungkinkah Megawati akan menggantinya dengan Mohammad Rizky Pratama...

“Kiamat Ekonomi” Jokowi dari Karawang?

Perbincangan tentang resesi ekonomi menjadi hal yang menarik sekaligus ditakuti oleh publik. Sementara, Indonesia mulai mengalami gejala-gejala memburuknya keadaan ekonomi, seperti fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di Karawang, Jawa Barat. Perlukah ini kita waspadai? 

More Stories

Erick Thohir Pastikan 4,7 Juta Masker Telah Didistribusikan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan 4,7 juta masker yang diproduksi oleh perusahaan pelat merah, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) telah...

BUMN akan Bangun RS Darurat Corona di Daerah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memerintahkan jajarannya untuk membangun Rumah Sakit Darurat Corona di sejumlah daerah di Indonesia. Hal itu untuk mengantisipasi lonjakan...

BUMN Back Up Sepenuhnya RS Darurat Covid-19

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  Erick Thohir  menjamin RS Darurat Penangan Covid-19 siap beroperasi  pada Senin (23/3). BUMN sepenuhnya siap back up kebutuhan...