“Ambisi politik tentu wajar saja, selama pandai menginsyafi batasan etika”. – Najwa Shihab
Pinterpolitik.com
Dari banyak lembaga survei politik yang bertebaran di Indonesia, kelihatannya ada beberapa yang cukup getol mengkonfrontasi deklarasi kemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ya gengs.
Salah satunya adalah Charta Politika. Tidak tau kenapa sih, tapi lembaga ini memang getol banget menentang hasil survei internal, hitung cepat, serta klaim kemenangan yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Sandi.
Nah, kabar terbaru datang dari Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, yang mengkritik hasil rekap C1 yang sudah diterima Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang digunakan untuk mengklaim kemenangan kubunya. Sebelumnya BPN Prabowo-Sandi memang menyebut kubunya unggul dengan perolehan angka 54,24 persen, sedangkan Jokowi-Ma’ruf Amin hanya 44,14 persen.
Adanya statement itu, membuat Yunarto langsung angkat bicara cuy. Doi menilai bahwa data tersebut tidak dapat dijadikan landasan klaim bahwa Prabowo menang. Pasalnya perhitungan itu menggunakan data masuk yang hanya berjumlah 54,91 persen atau hanya 444.976 TPS dari total 810.329 TPS.
Hmmm, benar juga sih kata doi. Tapi, jika kita perhatikan, kritik Charta Politika ini berbeda dengan sikap lembaga survei lainnya. Mereka lebih bersikap pasif jika tim internal Prabowo mengeluarkan survei atau hitung-hitungan versi mereka.
Memang sih, kelemahan dari BPN Prabowo-Sandi adalah. Jadi mungkin itu yang membuat Yunarto selalu memberikan kritik kepada BPN Prabowo-Sandi. Menurut doi, BPN Prabowo-Sandi seolah ingin membangun persepsi bahwa survei dan hitung-hitungan semacam itu bisa dilakukan oleh siapa saja.
Doi menilai bahwa data tersebut tidak dapat dijadikan landasan klaim bahwa Prabowo menang. Pasalnya perhitungan itu menggunakan data hanya berjumlah 54,91 persen atau hanya 444.976 TPS dari total 810.329 TPS. Click To TweetKalau survei bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa menggunakan metode yang jelas, wah bahaya tuh. Bisa nggak laku dan gulung tikar nanti para konsultan dan lembaga survei. Padahal udah terlanjur sekolah mahal-mahal hingga ke luar negeri lagi.
Emang sih masalah utama yang terjadi saat ini adalah banyak lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan politik. Bahkan ada yang secara terbuka menunjukkan pilihan politiknya. Akibatnya, ketika mereka mengeluarkan produk kerja mereka, banyak yang kemudian mempertanyakannya.
Kita sebagai masyarakat biasa kan jadi bingung, bagimana membedakan perilaku mereka ketika sebagai individu pribadi, konsultan politik, atau lembaga survei yang seharusnya independen dan tidak boleh mempunyai keberpihakan politik. Kalau memang Charta Politika terus seperti ini, tidak salah juga sih kalau BPN Prabowo-Sandi malah menertawakan dan mempertanyakan afiliasi politik mereka. Hehehe. (F46)
