HomeCelotehCambuk KPU Penakluk Koruptor

Cambuk KPU Penakluk Koruptor

Kecil Besar

“Nanti akan kita masukkan juga aturan terkait mantan narapidana kasus korupsi dilarang nyaleg. Kami akan masukkan di PKPU pencalonan caleg.” ~ Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari.


PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]ejumlah politisi ramai-ramai berkeluh kesah mengenai niatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif (Caleg). Niatan ini padahal baik, tapi kok banyak Politisi yang Gamang, Galau, Gusar, Gundah, Gulana, Gelisah gitu ya.

Sesuatu yang baik kenapa dipermasalahkan? Gak perlu lah ya kawatir lebay gitu. Toh tujuannya baik. Apa untuk melindungi kroni-kroninya yang kebetulan ada diantara mereka yang terjerat kasus korupsi? Nah, ini mah kongkalikong namanya. Udah lah buang jauh-jauh temen yang kayak gitu!

Atau keluh kesah itu hanya dalih sekedar untuk melindungi diri sendiri dari dilarangnya mereka untuk nyaleg lagi. Eits, tunggu sebentar, artinya politisi yang lagi berkeluh kesah ini ada indikasi korupsi dung ya? Mmm, pantesan gak pro sama niatan KPU ini. Lha dianya sendiri juga gak bersih sih.

Iya sih ada asas persamaan di mata hukum yang menyatakan semua orang punya hak memilih dan dipilih. Tapi korupsi itu termasuk kejahatan spesial, jadi mereka yang sudah pernah terbukti melanggar hukum maka sudah gak punya hak dipilih, karena pernah menyalahgunakan wewenang.

Ketua KPU RI Arief Budiman sebenarnya udah jelasin, kalau usulan larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif ini semata sebagai langkah pencegahan berkembangnya kejahatan korupsi. Yang tidak sepakat tentang ini, artinya dia politisi kotor karena pro korupsi. Simpel kan.

Andai para koruptor mantan napi ini boleh berkata, “KPU, apa yang kamu lakukan ke aku itu jahat!” Jiahahaha, dianya nangis mewek. Lagian sih, dulu waktu dikasih amanat, malah berkhianat. Jadi wajar dung kalau KPU menilai narapinada kasus korupsi gak layak menduduki jabatan publik ke depannya!

Gan, coba deh kalian intip-intip celotehan siapa aja para politisi yang kontra terhadap niatan KPU ini. Cek dari partai mana politisi yang memberikan statement itu? Nanti kalian bisa nilai sendiri, partai mana yang memang pro korupsi. Dan saat Pilkada dan Pilpres tiba, kuy rame-rame jangan pilih Caleg dan Capresnya! (K16)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

PDIP, Lu Itu Gak Diajak?

PDIP langsung menanggapi pertemuan ketum lima parpol (Gerindra, PKB, PPP, PAN, dan Golkar) yang munculkan wacana koalisi di 2024.

Papua Anak Emas Jokowi

"Kunjungan Presiden Jokowi ke Papua merupakan perhatian yang semata-mata ingin mengejar ketertinggalan daerah tersebut dengan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial." ~ Menteri Dalam Negeri,...

Surya Paloh Siap Relakan Megawati?

Intrik antara partai yang dipimpin Surya Paloh (Nasdem) dan PDIP yang dipimpin Megawati semakin tajam. Siapkah Paloh relakan Megawati?

Mengapa Deklarasi Anies 10 November Batal?

“Kita saling menghargai semuanya sehingga harapan itu belum bisa terpenuhi besok karena partai itu kan punya mekanisme sendiri-sendiri yang harus dibicarakan bersama-sama” – Ahmad Ali,...

Jokowi si Politisi Jenius?

Profesor Kishore Mahbubani menyebut Presiden Jokowi sebagai pemimpin jenius dalam tulisan terbarunya. Berbagai kebijakan mantan Wali Kota Solo tersebut mendapat pujian. Mahbubani bahkan menilai pemerintahan Jokowi layak ditiru oleh berbagai negara. Apakah Presiden Jokowi adalah politisi jenius?

Mengintip Ruang Kerja Nadiem

Rencana renovasi ruang kerja Mendikbudristek Nadiem dan sejumlah ruangan lain di Kemdikbudristek tuai polemik. Mengapa Nadiem butuh renovasi?

Giring Ingin Balik Nyanyi Lagi?

Video Ketum PSI Giring Ganesha nyanyikan lagu Nidji tersebar di media sosial. Apakah Giring ingin balik nyanyi lagi dan lupakan politik?

Melirik Romantisme TGB-Somad

Netizen mendukung Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGB Dr. Zainul Majdi dan Ustadz Abdul Somad untuk maju sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2019. PinterPolitik.com Gubernur Nusa...

More Stories

Data IDI Dengan Pemerintah Berbeda?

IDI dilaporkan data kematian Covid-19 yang berbeda dengan pemerintah. Sebut kematian telah sentuh angka 1000 sedangkan data pemerintah belum sentuh angka 600. Dinilai tidak...

MK Kebiri Arogansi DPR

"(Perubahan pasal UU MD3) sudah diputuskan hukum, iya kita sebagai negara hukum, ikut dan taat apa yang telah diputuskan MK yang final dan mengikat,"...

Gerindra ‘Ngemis’ Cari Teman

"Prioritas Gerindra tetap dengan PKS, PAN. Mungkin juga dengan Demokrat yang belum nyatakan sikap. Kita lihat PKB juga.Jadi kita akan merajut koalisi lebih intensif,...