“Dari mana uang kau dapatkan dan ke mana engkau belanjakan, itu kelak ditanyakan Tuhan. Bila nyata dari jalan haram, azab yang pedih pasti mengancam, neraka jahanam itulah tempatnya”. – Rhoma Irama, Uang
PinterPolitik.com
[dropcap]P[/dropcap]olitik dan uang itu seperti motor dan bensin. Tak ada uang, tak ada kekuasaan.
Marcus Crassus yang hidup antara tahun 115-53 SM adalah salah satu orang terkaya yang pernah hidup sepanjang sejarah manusia. Total kekayaannya setara dengan APBN Roma kala itu dalam satu tahun.
Dengan kekayaannya, ia memenangkan kekuatan politik, mengantarkannya menjadi salah satu dari pucuk kekuasaan di Triumvirat Pertama bersama Gaius Julius Caesar dan Gnaeus Pompeius Magnus.
Bahkan, kekayaannya itu menjadi “bahan bakar” yang ikut mengantar Republik Romawi berubah menjadi sebuah kekaisaran.
Uang dan politik pada hakekatnya sama, yaitu menjadi bagian dari hasrat manusia. Uang jadi alat pemenuhan kebutuhan duniawi akan hedonisme, sementara kekuasaan itu juga hasrat untuk mendapatkan pengakuan. Click To TweetSementara, dalam konteks penggunaan uang untuk kontestasi elektoral, mungkin akan membawa kita ke tahun 1777, ketika James Madison kalah dalam perebutan kursi House of Delegates di Virginia, Amerika Serikat karena mengkritisi politik uang.
Namun, kesungguhan hatinya tetap mampu mengantarkan salah satu founding fathers negeri Paman Sam itu menjadi Presiden ke-4 negara tersebut pada tahun 1809.
Di kutub yang berbeda, memang banyak tokoh yang menggunakan uang untuk memuluskan jalan menuju kekuasaan, termasuk pula yang terjadi di Indonesia.
Nah, kabar terbaru terkait hal tersebut datang dari politikus Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso yang terjarat operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK beberapa hari lalu.
Pasalnya, ia diamankan bersama dengan uang Rp 8 miliar yang ada dalam 400 ribu amplop yang disebut-sebut akan digunakan untuk “serangan fajar” – alias politik uang di pagi hari jelang waktu pemungutan suara. Uang tersebut diduga berasal dari BUMN tertentu.
Akibatnya, banyak kritik datang kepada Partai Golkar, termasuk kepada pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin yang didukung oleh partai tersebut.
Sebenarnya, kasus ini memang bikin penasaran. Pasalnya, banyak yang minta KPK untuk membertitahu apakah ada tulisan di dalam amplop-amplop tersebut selain uang.
Jangan-jangan di dalamnya ada tulisan: “Hai, saya Ipin, saya Upin, jangan lupa pilih kami ya”, atau “Saya Sule, saya Andre, kami berdua tamvan”, atau kalimat-kalimat yang lain.
Kan kalau ada tulisan kayak gitu, bisa bahaya buat kandidat tertentu.
Tapi, pasti nggak mungkin ada tulisannya sih, soalnya itu sama saja meninggalkan jejak. Kalau kejahatan terstruktur mah pasti orang-orangnya nggak bego-bego amatlah ya sampai ninggalin jejak kayak gitu. Kecuali kalau jejaknya memang ada, tapi KPK nggak mau bilang. Upppsss.
Hmmm, memang politik uang tak akan pernah bisa dihindari. Soalnya uang dan politik itu pada hakekatnya sama, yaitu menjadi bagian dari hasrat manusia.
Uang jadi alat pemenuhan kebutuhan duniawi akan hedonisme dan kenikmatan raga, sementara kekuasaan itu juga hasrat untuk menjadi dominan. Kalau bahasanya Friedrich Nietzsche, disebut sebagai der Wille zur Macht alias will of power.
Semoga aja sih politik uang bisa berkurang di negeri ini. Soalnya, ketika uang jadi alat untuk membeli suara, maka demokrasi tidak ada artinya lagi.
Yang ada ya seperti yang terjadi pada zaman Crassus, di mana republik akan berubah menjadi kekaisaran, demokrasi akan berubah jadi otoritarianisme. Emang pada mau? Kalau kata Rhoma Irama: sungguh terlalu! (S13)
