HomePolitik & FigureAhok Kampanye Tanpa Izin?

Ahok Kampanye Tanpa Izin?

Memasuki masa akhir kampanye Pilkada DKI Jakarta, Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disinyalir melakukan kampanye tanpa izin. Kegiatan tersebut dilakukan saat mengunjungi Jalan Tipar Cakung, Jakarta Timur, Kamis (9/2).


pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Dengan dalih melaksanakan tugasnya sebagai Gubernur non aktif DKI Jakarta dan mengevaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Ahok kerap melakukan kegiatan blusukan ke area-area yang biasanya terkena banjir.

Salah satu blusukan itu adalah saat mengunjungi Cakung. Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Cakung, Tomi Ronal sempat menghadang Ahok dan timnya karena dianggap tidak memiliki izin.

“Kalau memang salah, lapor aja ke Bawaslu. Jangan menghentikan kegiatan,” kata salah seorang relawan Ahok kepada Tomi. Keadaan pun menjadi ricuh saat terjadi adu mulut antara pendukung Ahok dan Tomi. Menanggapi kejadian ini, Ketua Panwascam Jakarta Timur, Sahrozi, mengatakan pihaknya akan mengklarifikasi kebenarannya.

“Sekarang saya tanya, kalau saya ke lapangan periksa banjir segala macam, pernah enggak saya teriak minta orang pilih saya? Pernah enggak suruh orang pilih saya di lapangan? Saya cek banjir kenapa enggak boleh? Bebas saya mau kemana,” kata Ahok.

Pada kenyataannya, walaupun dia tidak mengajak warga untuk memilihnya. Namun selama dalam kunjungan, Ahok selalu menggunakan atribut kampanye seperti kemeja kotak-kotak dan setiap berfoto selalu mengacungan salam dua jari.

Hingga saat ini, Ahok tercatat sudah tiga kali melakukan kegiatan kampanye tanpa izin. Mulai dari kampanye di daerah Semper Barat, Jakarta Utara, lalu di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, pada Jumat, 3 Februari, dan di Kalideres, Jakarta Barat, pada Minggu, 5 Februari.

Melihat hal tersebut, ada baiknya Ahok tidak melakukan kecurangan pada masa kampanye. Karena untuk menjaga elektabilitasnya sebagai Calon Gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta.(Berbagai sumber/A15)

Baca juga :  Ahok Ogah Maju di Sumut?
spot_imgspot_img

#Trending Article

Mungkinkah PDIP Jerumuskan Anies di Jakarta?

Sinyal dukungan PDIP kepada Anies Baswedan untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024 terus menguat. Namun, selain dinilai karena kepentingan pragmatis dan irisan kepentingan sementara belaka, terdapat interpretasi lain yang kiranya wajib diwaspadai oleh Anies dan entitas yang benar-benar mendukungnya.

Anies, Petarung Pilihan Mega Lawan Jokowi? 

Anies Baswedan sepertinya jatuh dalam bidikan PDIP untuk menjadi Cagub dalam Pilgub Jakarta. Mungkinkah Anies jadi pilihan yang tepat? 

Ahmad Luthfi, Perang Psikologis PDIP di Jateng?

Meski masih aktif, relevansi Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah terus meningkat setelah PAN sepakat mengusungnya. Aktor politik alternatif tampaknya memang sedang mendapat angin untuk merebut Jawa Tengah di ajang non-legislatif dari PDIP dengan operasi politik tertentu. Benarkah demikian?

Bahaya IKN Mengintai Prabowo?

Realisasi investasi di proyek IKN hanya menyentuh angka Rp47,5 triliun dari target Rp100 triliun yang ditetapkan pemerintah.

Saatnya Sandiaga Comeback ke DKI?

Nama Sandiaga Uno kembali muncul dalam bursa Pilkada DKI Jakarta 2024. Diusulkan oleh PAN, apakah ini saatnya Sandiaga comeback ke DKI?

Israel Kalah di Medsos, Kesalahan Mossad? 

Di media sosial, gerakan pro-Palestina secara statistik lebih masif dibanding pro-Israel. Padahal, Israel sering disebut sebagai ahli memainkan narasi di dunia maya. Mengapa ini bisa terjadi? 

Rahasia Besar Jatah Tambang NU-Muhammadiyah?

Konsesi pengelolaan lahan tambang yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mendapat kritik tajam karena dinilai memiliki tendensi beraroma politis. Terlebih yang mengarah pada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Namun, terdapat satu interpretasi lain yang kiranya menjadi justifikasi konstruktif di balik alokasi aspek sosioekonomi itu. PinterPolitik.com

Jokowi Endgame: Mengapa Banyak Kontroversi di Akhir Jabatan?

Presiden Jokowi kini didera berbagai macam kontroversial. Mulai dari revisi UU TNI dan Polri, revisi UU Penyiaran, persoalan penurunan usia calon gubernur yang dilakukan oleh MA, hingga soal Tabungan Peruamahan Rakyat (Tapera) dan lain sebagainya.

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...