“Sang jenderal adalah pelindung negara. Ketika sang pelindung utuh, tentu negaranya kuat. Kalau sang pelindung cacat, tentu negaranya lemah.” – Sun Tzu
PinterPolitik.com
Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan para Purnawirawan Jenderal TNI di Istana Merdeka pada beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut turut hadir ketua persatuan purnawirawan TNI tiap-tiap matra.
Di antaranya ada Ketua Umum Persatuan Purnawirawan AD Letjend TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan AL Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi, dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan AU Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto.
Selain itu, Jokowi juga mengundang Letjen TNI (Purn) Rais Abin, mantan KSAD Jenderal (Purn) Wismoyo Arismunandar, dan Letjen TNI (Purn) Sintong Panjaitan.
Loh loh, kok pada ngumpul semua ini, memang mau perang ya? Tapi enggak mungkin perang kalau yang diundang purnawirawan. Tentu berbau politik karena yang muda-muda enggak dipanggil nih, hehe.
“Para senior yang diundang Pak Jokowi adalah orang yang sangat dihormati, menjadi tokoh yang tidak berubah sampai saat ini,” begitu kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Adakah makna dibalik pertemuan antara Joko Widodo dan purnawirawan TNI? Click To TweetDoi menjelaskan tujuan pertemuan ini untuk membangun kembali komunikasi karena adanya Pilpres kemarin. Harapannya pertemuan ini menjadi jembatan setelah beberapa waktu lalu beberapa purnawirawan memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap pemerintah.
Jadi begini guys, mereka ini dipanggil setelah ada kasus makar yang menyeret nama Mayor Jenderal (Purn) Soenarko dan Letnan Jenderal (Purn) Kivlan Zen.
Pemerintah ingin meluruskan bahwa kasus tersebut murni kasus hukum personal, tanpa melibatkan embel-embel TNI. Hal ini dinilai perlu dilakukan mengingat solidaritas antara sesama TNI begitu kuat.
“Melalui beliau diharapkan bisa menyampaikan berbagai hal yang bisa membawa suasana menjadi lebih baik,” begitu tambah Moeldoko.
Pernyataan tersebut untuk membantah anggapan mengenai pertemuan ini hanya bentuk politisasi terhadap militer. Hal itu karena pemanggilan purnawirawan ini tidak terlalu berpengaruh karena Pemilu telah usai dan tinggal menunggu hasil dari MK.
Namun, dengan pemanggilan ini juga menandakan bahwa pemerintah tentu akan kembali waspada ketika kubu oposisi tidak terima kembali atas putusan MK.
Nah, dengan dirangkulnya para purnawirawan tersebut, harapannya mereka dapat menjadi contoh dari temannya yang lain agar tidak melalukan hal yang bertentangan dengan hukum. Loh, kalau gitu ya politisasi juga namanya dong, upps.
Pertemuan ini juga mendapat kritik karena Jokowi dianggap terlalu dekat dengan militer. Keberadaan purnawirawan ini dapat mempersulit usaha Jokowi dalam mengungkap kasus pelanggaran HAM masa lalu dan pada aksi 22 Mei.
Hayoh, pemerintah kok seperti pasangan yang sedang LDR dengan TNI. Jauh enggak bisa, giliran dekat malah posesif. Huft. (R47)
