Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > Sejarah > Sultan Hamengkubuwono IX: Pernah Hendak Dibunuh dan Lawan Soeharto?

Sultan Hamengkubuwono IX: Pernah Hendak Dibunuh dan Lawan Soeharto?


Pinter Politik - Friday, October 29, 2021 14:11
Sri Sultan Hamengkubuwono IX (Foto: DPAD Jogja)

0 min read

Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang juga disebut sebagai Bapak Pramuka Indonesia memiliki warisan yang besar bagi negara ini. Lalu seperti apa kiprah Raja Jawa yang wajahnya ada di pecahan uang Rp 10 ribu era 90-an ini dalam dinamika Indonesia?


PinterPolitik.com

Melihat sepak terjangnya, karier politik Sultan Hamengkubuwono IX mengalami pasang surut. Ia sempat berseberangan dan bahkan hendak dibunuh oleh Sultan Hamid II walaupun keduanya sebenarnya bersahabat sejak muda. Ada pula seteru dalam diam dengan Presiden Soeharto terkait kebijakan-kebijakannya.

Sultan Hamengkubuwono IX lahir pada 12 April 1912 dengan nama Gusti Raden Mas Dorojatun. Ia adalah anak ke-9 dari Gusti Raden Mas Sujadi alias Sultan Hamengkubuwono VIII dengan istri kelimanya, Raden Ajeng Kustilah atau Kanjeng Ratu Alit.

Meski terlahir dalam keluarga keraton, masa kecil Gusti Raden Mas Dorojatun justru dihabiskan di luar tembok istana. Sejak usia empat tahun, ia sudah dititipkan di Keluarga Mulder, seorang Belanda yang merupakan kepala sekolah Neutrale Hollands Javanesche Jongen School di Yogyakarta. Dari keluarga inilah, ia mendapatkan panggilan kecilnya, Henkie.

Henkie kecil memulai pendidikannya di Frobel School yang setingkat taman kanak-kanak, kemudian masuk ke Europe Lagere School (ELS) yang setingkat Sekolah Dasar. Ia sempat satu kelas dan bersahabat dengan Sultan Hamid II – hubungan yang akan punya warna tersendiri di kemudian hari.

Dorojatun baru merantau ke luar Yogyakarta saat bersekolah di Hoogere Burgerschool (HBS) Semarang dan HBS Bandung. Tamat pendidikan menengah, ia dikirim ke Belanda untuk berkuliah di  Universitas Leiden. Di sana, ia mendalami ilmu hukum tata negara, sembari aktif mengikuti klub-klub debat. Ia bahkan berteman akrab dengan Putri Juliana yang kelak menjadi Ratu Belanda.

Dorojatun tidak menyelesaikan pendidikannya di Belanda. Ia dipanggil pulang ke Yogyakarta tak lama setelah ayahnya wafat pada 22 Oktober 1939. Meski sudah dinobatkan sebagai putra mahkota, jalan Dorojatun menuju singgasana ternyata tidaklah mudah. Ia sempat terlibat perselisihan dengan politisi senior Belanda, Dr. Lucien Adam, terkait perjanjian yang harus ditandatangani oleh setiap Sultan yang akan naik takhta dengan Belanda.

Ia keberatan dengan isi perjanjian yang mengharuskan jabatan Patih merangkap pegawai kolonial, jabatan dewan penasehat yang ditentukan oleh Belanda, dan syarat prajurit keraton yang dapat diperintah oleh Belanda.

Setelah empat bulan tidak menghasilkan kesepakatan, GRM Dorojatun tiba-tiba mengubah pikirannya dan bersedia menandatangani kesepakatan tersebut. Konon katanya, ia melunak karena mendapatkan “bisikan” bahwa keberadaan Belanda di Nusantara tidak akan lama lagi.

Ia kemudian resmi menggantikan ayahnya sebagai Sultan Yogyakarta pada 18 Maret 1940 dengan gelar resmi Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kandjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah Kaping IX.

Dukungan terhadap NKRI

Hamengkubuwono IX menyatakan dukungan terhadap berdirinya Republik Indonesia segera setelah Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan Kemerdekaan. Ia bersama Adipati Paku Alam VIII mengeluarkan maklumat yang menegaskan daerah Yogyakarta sebagai daerah istimewa dalam wilayah Republik Indonesia.

Dukungan Hamengkubuwono IX pada Republik juga diberikan dalam bentuk bantuan finansial lewat uang dari kas keraton senilai 6,5 juta Gulden atau kalau dirupiahkan dengan kurs dan inflasi, nilainya mencapai Rp527 miliar saat ini.  

Tak sampai di situ, saat Ibu Kota Jakarta digempur oleh Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia, Ia secara terbuka mengundang Soekarno-Hatta dan para pejabatnya untuk menjalankan roda pemerintahan dari Yogyakarta. Semua biaya operasional pemerintahan saat itu ditanggung pihak keraton.

Hamengkubuwono IX juga merupakan salah satu tokoh kunci dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Ia bersama Jenderal Besar Sudirman berperan aktif dalam membentuk laskar-laskar rakyat untuk melawan tentara NICA.

Serangan Umum 1 Maret 1949 ini juga menjadi simpul yang mengawali kedekatannya dengan Soeharto, yang kala itu menjabat sebagai Komandan Brigade X-Mataram berpangkat letkol. Ia disebut-sebut sempat melakukan pertemuan empat mata dengan Soeharto untuk membicarakan rencana serangan. Momen pertemuan ini bahkan diabadikan dalam sebuah relief di dinding pagelaran Keraton Yogyakarta.

Pengakuan dan dukungan Hamengkubuwono IX di awal-awal masa kemerdekaan membuka jalan bagi karier politiknya. Ia tercatat pernah menduduki posisi-posisi penting seperti Menteri Negara pada Kabinet Sjahrir III, Menteri Negara pada Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II, Menteri Pertahanan/Koordinator Keamanan Dalam Negeri pada Kabinet Hatta II hingga menjadi Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Natsir.

Saat menjabat sebagai Menhan, ia sempat menjadi target serangan Angkatan Perang Ratu Adil pada 24 Januari 1950 di mana Sultan Hamid II yang jadi salah satu tokoh di belakangnya, disebut memerintahkan agar semua menteri ditangkap, sedangkan Sultan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Ali Budiardjo, dan Kepala Staf Angkatan Perang RIS (APRIS) Kolonel TB Simatupang harus ditembak mati seketika itu juga.

Romansa Hamengkubuwono IX dengan Soeharto juga kembali berlanjut kala Ia ditunjuk oleh Sang Jenderal untuk mengisi posisi Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan di Kabinet Ampera I. Kabinet ini dibentuk pada 25 Juli 1966 oleh Soeharto atas izin Soekarno yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi pasca pemberontakan G30S. 

Tidak Selaras dengan Soeharto

Setelah kekuasaan Soekarno tumbang, Sri Sultan Hamengkubuwono IX bersama Adam Malik menyatakan dukunganya terhadap kekuasaan Soeharto. Ketiga sosok ini sering disebut sebagai Triumvirat yang melahirkan rezim Orde Baru.

Karena posisi tersebut, bukan hal aneh jika Soeharto kemudian mempercayakan Hamengkubuwono IX untuk mendampinginya memimpin negara. Ia kemudian resmi dilantik sebagai Wakil Presiden ke-2 Indonesia pada 23 Maret 1973.

Selama menjabat sebagai Wakil Presiden, Hamengkubuwono IX lebih banyak berperan memperbaiki perekonomian. Ia juga membangun kembali hubungan luar negeri Indonesia yang sempat bersitegang dengan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia.

Namun, seperti relasi pasangan pendahulunya, banyak yang mengibaratkan hubungan Soeharto dan Hamengkubuwono IX seperti api dalam sekam. Ia disebut tidak sepenuhnya sepakat dengan gaya kepemimpinan Soeharto yang cenderung otoriter dan militeristik.

Dalam buku Inilah Mati yang Paling Hidup: Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang disusun Center for Strategic and International Studies (CSIS), disebutkan ada ketidakcocokan prinsipil antara Soeharto dan Hamengkubuwono IX yang tak pernah ia ungkapkan secara terbuka.

Ketidakharmonisan hubungan itu baru terlihat jelang akhir masa jabatannya sebagai wapres. Soeharto semakin jarang meminta pendapat Sri Sultan, termasuk dalam mempertimbangkan kebijakan penting pemerintah, seperti kenaikan harga BBM. Puncaknya di depan Sidang Umum MPR pada 12 Maret 1978, Hamengkubuwono IX menolak untuk dipilih kembali sebagai wakil Soeharto.

Banyak pihak yang mengartikan penolakan tersebut sebagai bentuk perlawanan Sri Sultan terhadap rezim Orde Baru. Apalagi, penolakan itu Ia utarakan melalui surat yang ia kirimkan sampai tiga kali hingga akhirnya Soeharto menyerah. Sedikit konteks, mereka berdua sama-sama berasal dari Jogja dan sepertinya memegang prinsip penghindaran konflik yang dipercaya dalam budaya Jawa.

Jejak sumbangsih Sri Sultan juga dapat dilihat dalam gerakan Pramuka. Faktanya, Ia adalah sosok yang mencetuskan nama Pramuka, yang Ia ambil dari kata Poromuko atau “pasukan terdepan dalam perang” yang kelak menjadi Praja Muda Karana – artinya “Jiwa Muda yang Suka Berkarya”. Ia kemudian dianugerahi gelar Bapak Pramuka Indonesia.

Kata “istimewa” yang melekat pada Yogyakarta juga tidak lepas dari peran Hamengkubuwono IX melalui Maklumat 5 September 1945 yang menegaskan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai bagian dari NKRI yang kemudian diikuti oleh wilayah-wilayah bekas kerajaan lain di Nusantara.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX meninggal dunia pada 2 Oktober 1988 di George Washington University, AS, akibat serangan jantung. Sebagai seorang Raja, Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah sosok pemimpin kebanggaan Rakyat Yogyakarta yang berhasil mempertahankan kedudukan istimewa wilayah tersebut. Sumbangsihnya juga sangat besar untuk negara ini, mulai dari perjuangan merebut, mempertahankan dan menggalang dukungan internasional atas kemerdekaan Indonesia.

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait