HomeRuang PublikPuan dan Negasi Darurat Kekerasan Seksual

Puan dan Negasi Darurat Kekerasan Seksual

Oleh Falis Aga Triatama

Darurat kekerasan seksual di Indonesia sepertinya bukan menjadi hal yang diperhatikan dengan serius oleh para pembuat kebijakan di Senayan. Sosok Puan Maharani sebagai perempuan yang memimpin DPR sepertinya bukan jadi jaminan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) akan segera disahkan dalam waktu dekat. Sebagai pembuktian representasi perempuan dalam dunia politik, kiprah Puan Maharani justru dipertanyakan terkait upayanya memperjuangkan kepentingan perempuan lewat RUU tersebut.


PinterPolitik.com

Mengukir sejarah dalam dunia politik di Indonesia, Puan Maharani menjadi perempuan pertama yang memimpin Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 2019 lalu. Puan meraih suara sebanyak 369.927 pada pemilihan umum tahun 2019 lalu.

Sebagai perempuan publik tentu melihat posisi Puan ini sebagai bukti representasi perempuan dalam politik. Namun, pertanyaannya adalah apakah dengan dipilihnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI merupakan kategori konsep representasi politik yang diperkenalkan oleh Hanna Pitkin di tahun 1967?

Konsep representasi politik ini adalah satu kontribusi utama dalam studi keterwakilan perempuan, di mana dalam konsep tersebut diharapkan tokoh yang bersangkutan dapat  mengemban kepentingan perempuan dalam menentukan kebijakan.

Nyatanya beberapa pihak menilai keberadaan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI belum bisa mewakili perempuan untuk menyuarakan hak-hak perempuan dalam perlindungan, katakanlah dari kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

Ini misalnya dikemukakan oleh Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya dan Nancy Fraser dalam buku yang berjudul Feminism for the 99%, bahwasanya keterwakilan perempuan sebagai pencapaian individu, atau apa yang disebut breaking the glass ceiling, dari sosok seperti seorang Puan Maharani tidak cukup untuk membela sebagian besar perempuan.

Hal ini dibuktikan oleh Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sudah dibahas sejak tahun 2016, namun kini tidak diloloskan sebagai RUU carry over, bahkan ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Sebelumnya, dalam tuntutan aksi #ReformasiDikorupsi, RUU PKS hampir disahkan. Gagalnya pengesahan RUU ini dianggap makin menyakiti hati korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan, keadilan hingga pemulihan.

Lalu, akankah kehadiran Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI bisa menjadi penyambung kepentingan korban-korban kekerasan seksual?

Indonesia Darurat Kekerasan Seksual

Ketiadaan payung hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual berakibat pada tingginya angka korban kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Korban kekerasan tersebut mayoritas menimpa perempuan, sekalipun juga dalam beberapa kasus terjadi pula pada pria.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Catatan Tahunan (CATAHU) untuk tahun 2020, selama 12 tahun sejak tahun 2008 hingga 2019 kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792 persen (hampir 800 persen).

Baca juga :  Mengurangi Polarisasi Agama, Berkaca dari Pemilu 2024

Artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Pada tahun 2008 angka kekerasan terhadap perempuan terjadi pada 54.425 korban, sementara pada tahun 2019 jumlahnya telah mencapai 431.471 korban.

Dalam CATAHU 2020 Komnas Perempuan, Lembaga Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) menempati urutan pertama dengan penerimaan kasus sebanyak 4.124 kasus, diikuti oleh Women Crisis Centre (WCC) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebanyak 3.510 kasus, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebanyak 2.821 kasus, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) 2.250 kasus, Rumah Sakit (RS) 1.074 kasus dan yang terakhir Pengadilan Negeri (PN) 940 kasus.

Dari data di atas, terlihat bahwa saat ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Namun, dalam penanganannya sangat sedikit kasus yang dapat dibawa menuju ke persidangan untuk diadili.

Emile Durkheimmengenalkan Teori Anomieyang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma atau yang dibahasakan sebagai “the concept of anomie referred to on absence of social regulation normlessness”. Kondisi tersebut diartikan sebagai adanya kekosongan hukum dalam memberikan pencegahan, penanganan hingga pemulihan terhadap tindak kekerasan seksual mengakibatkan tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi serta minimnya penanganan yang dapat berujung pada pemulihan korban.

Keberadaan Undang-Undang seperti KUHP dinilai belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Berbeda dengan KUHP yang dalam mendefinisikan kekerasan seksual hanya mengenal perkosaan dan pencabulan saja, di dalam RUUPKS jenis kekerasan seksual di bedakan menjadi 9 jenis, di antaranya ada pelecehan seksual, memaksa perkawinan,  memaksakan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual.

Adapun RUU PKS sendiri bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Penghapusan kekerasan seksual merupakan kewajiban negara sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan bahwa pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Maka dari itu, pengesahan RUU PKS sangat penting untuk disahkan untuk memberi perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Dilema Representasi Perempuan

Dalam mendukung sahnya RUU PKS saat ini setidaknya terdapat 5 partai yang siap mendukung agar produk hukum tersebut disahkan menjadi Undang-Undang, partai-partai tersebut antara lain PDIP, Golkar, Nasdem, PKB dan Gerindra. Sedangkan PPP, PAN dan Demokrat sikapnya masih belum tegas mendukung pengesahan RUU PKS dan hanya PKS yang secara tegak masih menolak.

Baca juga :  Di Balik Pelik RUU Penyiaran vs Digitalisasi

Dukungan partai-partai tersebut yang mayoritas diwakili oleh perempuan. Menurut Sarah Childs dan Mona Lena Krook dalam tulisannya yang berjudul Analysing Women’s Substantive Representation: From Critical Mass to Critical Actors mengusulkan perubahan fokus pendekatan dalam mengkaji keterwakilan substantif perempuan.

Mereka mengusulkan dua pendekatan alternatif. Pertama, berbicara mengenai isu acting for bukan semata-mata stand forKedua, isu mengenai critical actors  atau orang-orang yang bertindak, baik secara individual atau kolektif untuk menghasilkan perubahan kebijakan yang ramah terhadap perempuan.

Sementara, profesor Ilmu Politik dari Rice University, Leslie Schwindt-Bayer berpendapat bahwa keterwakilan perempuan di Indonesia dapat dikategorikan sebagai bentuk formal deskriptif  representasi yang diulas lebih dalam  dengan kategorisasi representasi perempuan (formal , deskriptif, substantif dan simbolis).

Namun demikian, ia berpandangan bahwa substantif representasi juga penting dilihat manakala perempuan dapat beraksi atas nama perempuan di berbagai aktivitas lembaga legislatif.

Jadi, keterwakilan perempuan di dalam dunia politik tidak hanya sebatas angka saja, namun juga harus diiringi dengan tindakan mereka pada saat mewakili suara-suara perempuan dalam membuat kebijakan.

Di saat Indonesia berada di dalam kondisi darurat kekerasan seksual, seharusnya ini menjadi dorongan untuk Puan Maharani sebagai pucuk tertinggi di DPR untuk menunjukkan eksistensi dirinya sebagai representasi atas kaum perempuan secara serius katakanlah saat membahas RUU PKS menjadi Undang-Undang.

Pengesahan RUU PKS dinilai akan mengisi kekosongan hukum yang ada di Indonesia untuk para korban kekerasan seksual. Aturan tersebut mencakup pencegahan, penanganan kasus dan rehabilitasi yang berperspektif korban, hingga memberikan efek jera bagi pelaku.

Pengesahan RUU PKS sangat dinantikan masyarakat terutama perempuan. Kepemimpinan Puan Maharani saat ini diharapkan memberikan secercah cahaya dengan mengesahkan Undang-Undang yang sangat dibutuhkan ini. Kalau hal ini bisa terjadi, maka Puan bagaikan sosok Kartini di era milenial yang membuktikan “Habis Gelap Terbitlah Terang” dalam isu kekerasan seksual yang terjadi saat ini.


Tulisan milik Falis Aga Triatama, Praktisi Hukum di Winrow Veritas Law Firm.


“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Banner Ruang Publik
Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Kamala Harris, Pion dari Biden?

Presiden ke-46 Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah memutuskan mundur dari Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2024 dan memutuskan untuk mendukung Kamala Harris sebagai calon...

Siasat Demokrat Pepet Gerindra di Pilkada?

Partai Demokrat tampak memainkan manuver unik di Pilkada 2024, khususnya di wilayah-wilayah kunci dengan intrik tarik-menarik kepentingan parpol di kubu pemenang Pilpres, Koalisi Indonesia Maju (KIM). Lantas, mengapa Partai Demokrat melakukan itu dan bagaimana manuver mereka dapat mewarnai dinamika politik daerah yang berpotensi merambah hingga nasional serta Pilpres 2029 nantinya?

Puan-Kaesang, ‘Rekonsiliasi’ Jokowi-Megawati?

Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep diwacanakan untuk segera bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Mungkinkah akan ada rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo...

Alasan Banyaknya Populasi Asia

Dengarkan artikel berikut Negara-negara Asia memiliki populasi manusia yang begitu banyak. Beberapa orang bahkan mengatakan proyeksi populasi negara Asia yang begitu besar di masa depan...

Rasuah, Mustahil PDIP Jadi “Medioker”?

Setelah Wali Kota Semarang yang juga politisi PDIP, Hevearita Gunaryanti Rahayu ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), plus, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang masih menjalani proses hukum sebagai saksi di KPK dan Polda Metro Jaya, PDIP agaknya akan mengulangi apa yang terjadi ke Partai Demokrat setelah tak lagi berkuasa. Benarkah demikian?

Trump dan Bayangan Kelam Kaisar Palpatine�

Percobaan penembakan yang melibatkan kandidat Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump (13/7/2024), masih menyisakan beberapa pertanyaan besar. Salah satunya analisis dampaknya ke pemerintahan Trump jika nantinya ia terpilih jadi presiden. Analogi Kaisar Palpatine dari seri film Star Wars masuk jadi salah satu hipotesisnya.�

Misteri Post Power Jokowi

Setelah dua periode memimpin Indonesia, masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir.

Rahasia di Balik Polemik Israel-PBNU?

Pertemuan “oknum” Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog mendapat kritik tajam di tanah air, termasuk dari PBNU sendiri. Namun, perdebatan akan esensi penting dibalik peran konkret apa yang harus dilakukan untuk perdamaian di Palestina kembali muncul ke permukaan. Meski kerap dianggap kontroversial, PBNU kiranya memang telah lebih selangkah di depan. Benarkah demikian?

More Stories

Menavigasi Inklusivitas Politik Indonesia: Prabowo Subianto dan Perwujudan Consociational Democracy

Oleh: Damurrosysyi Mujahidain, S.Pd., M.Ikom. Perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 telah berlalu dan sebagian besar rakyat Indonesia telah berkontribusi dalam terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden...

Mengurangi Polarisasi Agama, Berkaca dari Pemilu 2024

Oleh: Muhammad Iqbal Saputra Pada Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024), isu politisasi agama kembali mengemuka. Politisasi agama merupakan penggunaan simbol dan retorika agama untuk meraih...

Di Balik Pelik RUU Penyiaran vs Digitalisasi

Oleh: Muhammad Azhar Zidane PinterPolitik.com Konteks penyiaran saat ini menjadi salah satu topik isu menarik untuk dibahas, terlebih saat perumusan RUU Penyiaran mulai ramai kembali di...