Wacana penggantian meterai Rp 3.000 dan Rp 6.000 menjadi Rp 10.000 kini menghiasi berbagai pemberitaan. Dianggap sebagai bagian dari upaya penyederhanaan, kebijakan ini nyatanya menjadi penanda kesulitan ekonomi yang kini sedang dihadapi oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Konteks ini juga membenarkan prediksi banyak ekonom dan pengamat yang menyebut periode kedua Jokowi tak akan mulus dalam pembangunan ekonomi, sementara gagasan reformasinya tetap akan sulit terwujud.
PinterPolitik.com
“Economics is a subject that does not greatly respect one’s wishes”.
:: Nikita Khrushchev (1894-1971), pemimpin Uni Soviet ::
Saat publik disibukkan dengan riuh pemberitaan tentang kandidat yang berpotensi akan maju di Pilpres 2024, tak banyak yang menaruh perhatian pada persoalan ekonomi yang kini tengah dihadapi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal, masalah ekonomi dan keuangan pemerintah sebetulnya menjadi konsen isu yang cukup penting saat ini.
Hal ini misalnya tampak pada akhir Juni 2019 lalu, di mana portal berita asal Singapura, The Straits Times menyoroti penundaan pembelian software baru untuk sistem perpajakan Indonesia senilai total US$ 200 juta atau Rp 2,8 triliun.
Dalam ulasannya, disebutkan bahwa penundaan ini terjadi karena penerimaan negara disebut berada di bawah target yang telah ditetapkan.
Hampir tak ada media nasional Indonesia yang mengulas persoalan ini. Padahal, ada masalah besar yang bisa dilihat di belakangnya, yaitu terkait kesulitan anggaran yang sangat mungkin membuat menteri-menteri ekonomi Jokowi kelimpungan. Penundaan tersebut jelas menunjukkan adanya penerimaan negara yang berkurang, sehingga perlu dilakukan pengetatan anggaran.
Hal ini kemudian bertambah jelas ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani mewacanakan penyederhanaan nilai bea meterai. Sri menyebutkan bahwa pemerintah sedang mengusulkan kepada DPR untuk merevisi Undang-Undang tentang objek dan tarif bea. Nantinya akan ada penghapusan meterai Rp 3.000 dan Rp 6.000 dan digantikan dengan satu meterai bernilai Rp 10.000.
Sri Mulyani menyebut program ini sebagai penyederhanaan meterai yang yang sudah digunakan selama hampir 20 tahun. Dua nilai meterai tersebut memang digunakan sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang objek dan tarif bea meterai.
Dalam penuturannya, Sri menilai bahwa ada potensi pemasukan negara hingga Rp 3,8 triliun yang bisa didapatkan dari penyederhanaan meterai ini. Potensi penerimaan ini dihitung dari jumlah materai yang digunakan saat ini. Untuk tahun 2019 saja, jumlah meterai bernilai Rp 3.000 yang telah disediakan dan digunakan berjumlah 79,9 juta materai, sementara yang bernilai Rp 6.000 jumlahnya mencapai 803,2 juta materai.
Artinya, pemerintah memang akan mendapatkan pemasukan yang cukup besar jika wacana ini berhasil terealisasi.
Rencananya, kebijakan baru ini juga akan memberikan kelonggaran, di mana transaksi minimal yang dikenakan bea meterai dinaikkan menjadi Rp 5 juta rupiah, meningkat dari aturan sebelumnya yang hanya Rp 250 ribu untuk meterai Rp 3.000 dan Rp 1 juta untuk meterai Rp 6.000.
Jika alasan kesulitan keuangan tersebut benar adanya, maka bisa dipastikan bahwa periode kedua kekuasaan Jokowi sudah diawali dengan tantangan ekonomi yang cukup berat. Hal ini juga menjadi ironi di tengah karut marut sidang sengketa Pilpres 2019 dan koalisi bersama antara Jokowi dan Prabowo Subianto yang tak kunjung tampak bentuknya.
Bahkan, dengan munculnya isu-isu calon presiden di 2024, banyak yang menduga bahwa semua hal tersebut menjadi “pengalihan” terhadap kondisi riil di bidang ekonomi yang saat ini tengah dihadapi oleh Indonesia. Tentu pertanyaannya adalah akan seperti apa pemerintahan sang petahana menyikapi berbagai isu ekonomi ini?
Pemerintah mewacanakan penghapusan materai Rp. 3000 dan Rp. 6000. Disebutkan bertujuan sebagai penyederhanaan. Simak infografis kami lainnya di https://t.co/xcS6dRiOpe pic.twitter.com/jY8YqxesIp
— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 5, 2019
Politik di Balik Meterai
Sejak kampanye Pilpres 2019, isu ekonomi memang menjadi sorotan utama yang diarahkan kepada Jokowi. Bukan tanpa alasan, pada kuartal pertama 2019 saja defisit neraca berjalan Indonesia telah menyentuh angka US$ 7 miliar (Rp 98,8 triliun) atau mencapai 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Jumlah tersebut secara ukuran tentu cukup besar – terbesar sejak kuartal 1 tahun 2012 – dan sangat mungkin membebani keuangan pemerintah. Kala itu sektor migas memang mendapatkan sorotan karena dianggap sebagai penyebab utama defisit neraca berjalan.
Menariknya, sehari yang lalu Jokowi baru saja “menyentil” dua menteri yang berhubungan dengan sektor ini, yaitu Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, terkait tingginya impor migas.
Artinya, kondisi yang telah berlangsung sejak awal tahun kemungkinan besar masih terjadi hingga saat ini. Dengan demikian, jelas bahwa pemerintah memang sedang mencari cara untuk mengisi pundi-pundi kas negara dan menekan sedapat mungkin defisit neraca berjalan.
Penundaan pembelian software baru untuk sistem perpajakan terjadi juga karena alasan serupa. Dengan nilai yang sangat besar, tentu penundaan ini menyiratkan bahwa Menkeu Sri Mulyani sedang “mengetatkan ikat pinggang”.
Istilah pengetatan ikat pinggang ini salah satunya digunakan oleh Robert J. Shiller, profesor ilmu ekonomi dan finansial dari Yale University, dalam ulasannya di The New York Times terkait kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) di tahun 2012.
Terkait apa yang terjadi saat ini, konteksnya menjadi semakin rumit karena Indonesia sedang dihadapkan pada potensi penerimaan anggaran yang tidak sesuai dari target yang dicanangkan, seiring kondisi ekonomi global yang terdampak dari perang dagang antara AS dan Tiongkok.
Kondisi ini memang telah disoroti oleh banyak pihak, terutama terkait mampu tidaknya Jokowi membawa Indonesia tetap dalam tren pertumbuhan ekonomi yang positif, sambil tetap menjalankan program reformasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang membebankan keuangan negara.
Dengan demikian, kebijakan penghapusan dua meterai memang menjadi alat pemerintah untuk mengatasi kekuarangan anggaran yang sangat mungkin saat ini tengah terjadi. Jika kebijakan ini diloloskan dengan cepat oleh DPR, maka boleh jadi urgensi yang sedang dihadapi juga semakin besar.
Beberapa pekan kebelakang kita melihat instagram Jokowi aktif posting kegiatan Jokowi di KTT G20. Apa makna dari postingan tersebut?#kttg20 #jokowi
Simak infografis kami lainnya di https://t.co/xcS6dRiOpe pic.twitter.com/lFcXzNCp5n— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 8, 2019
Periode Kedua, Ekonomi Hancur Lagi?
Persoalan ekonomi memang menjadi tantangan utama Jokowi di periode kedua kekuasaannya. Secara politik, sang presiden mungkin mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari masyarakat lewat pendekatan politiknya. Namun, isu ekonomi masih menjadi kritik terbesar yang mau tidak mau harus disikapi dengan pendekatan yang berbeda.
Sejak kampanye Pilpres 2019, Jokowi memang kerap diserang dengan menggunakan isu ekonomi. Persoalan efektivitas pembangunan infrastruktur, jumlah utang luar negeri yang terus membengkak, hingga kebijakan-kebijakan lain di sektor ekonomi menjadi peluru kritik lawan politiknya, Prabowo Subianto.
Akibatnya, publik tentu menanti akan seperti apa program-program ekonomi yang akan dilakukan oleh mantan Wali Kota Solo tersebut. Namun, narasi yang pesimistis tetap muncul di kalangan pengamat dan ekonom. Defisit neraca berjalan dan “sentilan” kepada dua menteri terkait sektor migas menunjukkan bahwa jalan menuju perbaikan ekonomi masih akan terjal membentang.
Dalam salah satu tulisannya beberapa waktu lalu, Bloomberg telah memprediksi bahwa pemerintahan periode kedua presiden Jokowi tak akan berlangsung mulus, seiring cita-cita reformasi yang diusungnya akan berbenturan dengan kondisi ekonomi nasional yang tak menentu sebagai akibat dari kondisi ekonomi global.
Mengutip pernyataan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, tulisan tersebut menyebutkan bahwa Jokowi membutuhkan bold move atau program yang berani di sektor ekonomi, katakanlah macam program perbaikan kebijakan di sektor tenaga kerja.
Jika hal itu dapat dilakukan, maka ketika perusahaan-perusahaan AS “terpaksa” harus keluar dari Tiongkok akibat perang dagang, mereka bisa melirik ke Indonesia sebagai tujuan baru.
Namun, secara umum, berbagai program reformasi Jokowi, sangat mungkin akan mengulangi kebuntuan ekonomi di periode pertama – hal yang mendatangkan banyak kritik dari oposisi kala itu.
Konteks ini tentu akan menjadi catatan tersendiri bagi Jokowi sebab di tengah sengkarut isu politik di tingkat nasional, persoalan ekonomi masih harus mendapatkan ruang perdebatannya tersendiri.
Pada akhirnya, dimensi penyederhanaan meterai ini memang bisa dilihat secara jauh lebih mendalam. Ini memang menunjukkan kesulitan besar yang tengah dihadapi pemerintahan Jokowi. Sebab, persoalan ekonomi tak akan peduli pilihan politik mana yang diambil saat Pemilu. (S13)
