“Dalam politik, semua pilihan langkah adalah strategi.”
PinterPolitik.com
[dropcap]O[/dropcap]rasi politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di acara Selamatan Jakarta menjadi buah bibir warga, tak hanya di DKI tapi juga berbagai wilayah Indonesia. Pasalnya, istilah pribumi yang dituturkan oleh Anies menuai kontroversi yang dimaknai secara multitafsir.
Secara prinsip manusia bebas menafsirkan apapun makna pesan dari apa yang disampaikan sang komunikator. Karena, motif komunikasi sukar dilihat secara kasat mata. Sehingga apapun yang ditafsirkan akan menjadi sah-sah saja.
Dampaknya, beberapa pihak merasa dirugikan karena ungkapan Anies dinilai cenderung membuat dikotomi atau sebagai upaya politisasi identitas bahkan ada potensi memecah belah bangsa. Mengingat, Pilkada Jakarta kemarin pun kental dengan isu SARA yang mengarah pada politisasi identitas.
Sementara sebagian lainnya menganggap tidak ada yang perlu dipersoalkan dengan ungkapan Anies dan justru merupakan refleksi potret pribumi di era kolonialisme.
Wapres JK: Pidato Anies Singgung Pribumi Tak Diskriminatif https://t.co/U3vaKR8BgH
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) October 17, 2017
Tak lama setelah pidato selesai, di dunia maya warganet ramai berselancar dan dengan gesitnya mencaci, memaki, menghina, menghakimi dan ada yang membela, menjelaskan atau mengklarifikasi penggunaan istilah pribumi tersebut.
Berbagai argumentasi di keluarkan dengan perbedaan dua sikap itu. Bisa dikatakan, keduanya sebenarnya sama – sama kuat. Bahkan, proses hukum atas pelaporan Anies ke Bareskrim Polri pun sudah dilakukan.
Namun, apakah yang dilakukan Anies semata-mata sebuah kesalahan? Atau merupakan strategi awal Anies untuk meraup popularitas di tengah publik yang sedang berseteru? Dalam kasus ini, apakah Anies sengaja menggunakan kalimat bersayap atau doublespeak?
Bila benar Anies menggunakan doublespeak, maka kalimatnya memiliki penafsiran yang paradoks. Di satu sisi menekankan spirit kebangsaan dan nasionalisme, namun di sisi lain menggelorakan supremasi etnisitas.
Kesalahan atau strategi Anies?
Rebut Popularitas Pendahulu
Pemilik tahta Gubernur DKI Jakarta sudah berganti. Potret kegaduhan masa Pilkada DKI Jakarta telah usai dan mencatatkan sejarah baru bagi konstelasi politik nasional.
Pasca dilantiknya Anies dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, keduanya perlu merefleksikan karakter kepemimpinan dari pemimpin sebelumnya yang selalu menjadi buah bibir masyarakat.
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memang terkenal dengan ucapannya yang kurang elok, ketajaman mulutnya tersebut mampu mendulang popularitas. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia.
Di setiap aktivitasnya, Ahok selalu menjadi viral di media sosial dan publik kerap menantikan segala gebrakan yang dibuatnya.
Begitu dominannya karakter kepemimpinan Ahok memunculkan opini publik kalau ia merupakan sosok pemimpin yang tegas. Sayangnya, tutur kata yang dipilih Ahok cenderung kasar dan tidak santun, akibat kekurangannya dalam bertutur kata itulah, akhirnya Ahok harus mendekam di balik jeruji Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.
Sedangkan Anies – Sandi hadir sebagai pemimpin baru yang dianggap menjadi antitesa sosok Ahok. Kehadiran mereka yang lebih menekankan komunikasi santun, tentu memberikan persepsi berbeda pada warga Jakarta. Selain santun, publik juga mengharapkan sikap Anies – Sandi yang lebih bersahabat dengan seluruh elemen masyarakat. Terutama bagi mereka yang merasa dirugikan oleh Ahok.
Mau tidak mau, untuk merangkul semua, Anies – Sandi harus merebut hati warga Jakarta dengan memanfaatkan irisan popularitas Ahok di periode sebelumnya. Setidaknya, warga Jakarta diajak untuk mengenali secara komprehensif terlebih dahulu mengenai karakteristik mereka.
Guna melakukan penyesuaian dengan posisi barunya tersebut, Anies – Sandi melakukan strategi “test the water” yaitu uji coba untuk mengukur seberapa besar kekuatan dukungan yang masih dimiliki Ahok dan serdadunya. Sekaligus menjadi alat ukur bagi Anies – Sandi dalam mengukur kekuatan politik yang dimilikinya.
Karena itu, adalah keharusan bagi Anies untuk memunculkan isu yang dapat langsung viral dan menghasilkan popularitas.
Perang Antar Kolega
Doublespeak Anies pada akhirnya tidak hanya membenturkan makna dari pihak-pihak yang berseteru, namun juga mempertontonkan pertarungan antar kolega melalui saling bersilang argumentasi.
Dari segi ketokohan dan catatan argumentasi, seolah terjadi dejavu pertarungan politik di Pilkada DKI Jakarta antara Anies – Sandi dan lawan politiknya. Tentu, partai pemenang akan membela Anies.
Sedangkan, bagi lawan politiknya, penghakiman, pencelaan, penghinaan bahkan sampai pada tataran pelaporan perbuatan melawan hukum, diambil untuk memperpanjang argumentasi bahwa Anies bersalah.
Tudingan Menjadi Calon Presiden
Berbagai media telah menganalisa dan mendeteksi tujuan politik dari tuturan pribumi Anies yang pada akhirnya memunculkan spekulasi. Banyak yang menyatakan kalau Anies berubah menjadi pemimpin yang rasis, hingga spekulasi mengenai strategi Anies menuju kursi Presiden.
Anies yang dulu dikenal sebagai sosok perajut tenun kebangsaan, mengedepankan toleransi, dan lainnya, terasa kontraproduktif dengan pidatonya tersebut. Tudingan inilah yang digunakan lawan politik Anies untuk menyerang di awal kepemimpinannya di Jakarta.
Dari sudut pandang ambisi politik, Anies memang dinilai sebagai sosok yang berambisi menjadi Presiden. Terbukti dari keikutsertaan Anies dalam Konvensi Presiden Partai Demokrat jelang Pilpres 2014 lalu. Anies sempat berjuang di Konvensi Partai Demokrat, walau hasil akhirnya tidak sesuai harapan.
Hilang harapan menjadi calon presiden, Anies kemudian merapat sebagai salah satu juru kampanye Jokowi dan menghasilkan kursi Menteri baginya. Namun ketika tergusur dari Kabinet Kerja, Anies memilih menyeberang ke kubu Prabowo untuk dicalonkan sebagai Gubernur Jakarta.
Dari latar belakang ini, terlihat jelas kalau Anies merupakan sosok yang memiliki ambisi politik, salah satunya menjadi Presiden. Bisa jadi ia ingin meniru Jokowi yang menggunakan posisi Gubernur Jakarta sebagai batu lompatan semata.
Namun, unsur yang mampu memuluskan jalan Anies ke arah itu memiliki hambatan cukup besar, yaitu popularitasnya tak setinggi Jokowi atau Ahok kala itu.
Atas alasan itulah, pidato pertamanya sebagai Gubernur dimanfaatkan sebagai ‘kampanye awal’ dirinya untuk meraih dukungan seluruh masyarakat Indonesia, jadi bukan untuk warga Jakarta saja. Doublespeak menjadi jalan tengah yang diambil Anies untuk meningkatkan popularitasnya.
Menurut Tom Pepinsky, dosen politik di Cornell University, New York, AS pidato Anies bukanlah “governorial speech” tapi lebih sebagai “presidential speech”. Bisa jadi melalui isi pidatonya tersebut, Anies mempersepsikan Jakarta sebagai sentra ekonomi dan kekuasaan layaknya sebuah negara.
Komunikasi politik melalui doublespeak memang merupakan jalan ampuh bagi politisi untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya. Dari segi pemilihan kata, ungkapan pribumi memang merupakan cara efektif untuk menyasar mobilisasi dukungan dari kelompok muslim.
Entry Strategy for Branding
Dalam buku Aristotle and an Aardvark Go To Washington : Understanding Political Doublespeak Through Philosophy And Jokes, Thomas Cathcart dan Daniel Klein menyatakan sesungguhnya membedakan pernyataan politik para politisi, baik yang dilontarkan secara formal maupun ceplas – ceplos (slip of the tounge) dapat terbaca dengan mudah.
Mereka mencontohkan pernyataan politik John F. Kennedy, sebagai Presiden Amerika Serikat yang terkadang dinilai kontroversial.
Sementara itu, menurut pakar bahasa Noam Chomsky, doublespeak atau kalimat bersayap biasa digunakan untuk menyembunyikan kenyataan sebenarnya dari yang ingin disampaikan. Begitu pun yang dilakukan Anies bila ditinjau dari pemaknaannya di luar konteks kebenaran kalimatnya, sebab ia juga menyembunyikan makna lain dari pernyataan yang sebenarnya.
Anies menggunakan bahasa eufimisme yang maknanya dapat diterima berbeda oleh audiensnya. Anies juga menempatkan bahasa sebagai kontrol politik, sehingga dapat dengan mudah menempatkan dirinya sebagai perbincangan setiap kalangan demi melampaui popularitas lawan politiknya terdahulu.
Tujuan Anies menggulirkan kata pribumi merupakan kesengajaan, karena tafsir-tafsirnya telah diperhitungkan dengan matang, apalagi pernyataannya itu juga ikut didukung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dukungan ini menandakan adanya grand design untuk mengangkat nama Anies sebagai buah bibir di tengah masyarakat.
Sebagai simpulan, Anies bukan tidak memahami apa yang termaktub dalam Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, Ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggara Pemerintah.
Namun, Anies menggunakan kata ‘pribumi’ yang dikaitkan dengan era kolonialisme yang dalam pemaknaannya pun bisa dikatakan benar adanya.
Makna berganda inilah yang dimanfaatkan Anies untuk menaikkan popularitasnya agar dominasi kepemimpinan sebelumnya dapat ia seimbangkan dengan gaya kepemimpinan yang akan diterapkan oleh Anies-Sandi, yaitu cenderung lebih santun dan bersahabat.
(Z19)
