Politisasi agama menjadi fenomena yang lumrah dalam setiap ajang politik, seperti pemilihan umum (pemilu). Ini adalah praktek yang kerap mendapat kecaman dan kritik dari sejumlah pengamat maupun masyarakat. Bahkan, ada yang mengatakan politisasi agama menjadi benih dari munculnya gerakan radikalisme. Benarkah anggapan demikian?
Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, partai politik (parpol) dan sejumlah tokoh besar mulai bergerilya untuk mendapatkan pundi-pundi dukungan. Tentu, sebagai kelompok yang mewakili lebih dari 80 persen total penduduk Indonesia, masyarakat Muslim menjadi modal politik yang menggiurkan bagi mereka yang ingin memenangkan kontes demokrasi.
Kita pun tidak asing dengan berita-berita tentang politisi yang tiba-tiba saja mendekati organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, misalnya. Namun, kebiasaan ini menghasilkan kekhawatiran tersendiri di tengah masyarakat, karena tidak sedikit orang yang cemas politisasi agama akan mencederai nilai persatuan di Indonesia.
Contoh paling nyata dari akibat politisasi agama adalah ketika Pemilu 2019, di mana terlihat jelas ada penggiringan kelompok Islam ke masing-masing kubu yang berkompetisi pada saat itu. Sebagai dampak dari politisasi agama ini, lahirlah kemudian sentimen terhadap kelompok Islam yang terlihat selalu menentang pemerintah, tidak lain yaitu Front Pembela Islam (FPI).
Hingga saat ini, kelompok tersebut sering dicap sebagai kelompok radikal yang berpotensi memunculkan pemikiran berbahaya di masyarakat. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Dudung Abdurachman bahkan sempat dengan tegasnya menurunkan baliho-baliho FPI, ketika masih menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya, pada November 2020 lalu.
Lebih lanjut, keterkaitan politisasi agama sebagai pemicu radikalisme juga diafirmasi oleh Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ahmad Nurwahid. Dia menilai, politisasi agama yang dilakukan oleh kaum antipemerintah atau oposisi, dapat menghasilkan sebuah gerakan radikal.
Ia juga menduga ada simbiosis mutualisme antara politisi yang mempolitisasi agama dengan kekuatan gerakan radikal. Ahmad pun menegaskan, radikalisme jenis ini merupakan musuh agama dan negara, sebab gerakan radikalisme tidak hanya berpotensi merusak kesatuan negara, tetapi juga bisa merusak agama itu sendiri karena bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai beragama.
Lantas, apakah memang benar politisasi agama menghasilkan radikalisme?
Sebuah Miskonsepsi
Sebelum kita menjawab pertanyaan di atas, rasanya perlu terlebih dahulu kita melihat apa yang dimaksud dengan radikalisme. Dewasa ini, masih banyak orang yang menyamakan pengertian radikalisme dengan terorisme, padahal sejatinya, dua hal ini memiliki pemaknaan yang sangat berbeda.
Menurut pengamat terorisme, Cas Mudde dalam bukunya The Ideology of Extreme Far Right, radikalisme pada dasarnya adalah pandangan sosial, ekonomi, atau politik yang muncul dari mempelajari suatu aliran secara mendalam, contoh populernya adalah agama. Kata radikal sendiri diambil dari bahasa latin “radix”, yang artinya mengakar.
Para penganut radikalisme ini, menurut Mudde, kemudian menggunakan ajaran pemahamannya yang mendalam untuk menentang suatu tatanan negara. Mereka seringnya membawa tujuan-tujuan revolusioner, seperti ingin mengembalikan suatu tatanan sesuai dengan nilai fundamentalisme Islam yang dianutnya, atau bahkan justru ingin adanya pemisahan urusan agama dan negara, melalui sekularisme. Pada intinya, penganut radikalisme ingin merubah sistem agar sesuai dengan yang mereka inginkan.
Akan tetapi, Mudde menambahkan, radikalisme tidak selalu bertujuan pada penghapusan tatanan pemerintahan. Para radikalis ini pada dasarnya ingin apa yang mereka yakini didengar dan diakui oleh pemerintah, dan mereka tidak selalu menggunakan kekerasan agar aspirasinya diperhatikan. Apa yang dianut secara mendalam oleh para radikalis, tidak bisa disamaartikan sebagai indikasi kekerasan yang perlu secepatnya diberantas.
Dengan demikian, sesungguhnya radikalisme tidak sama dengan terorisme, karena meskipun radikal terkadang terlihat anarkis, mereka tidak selalu memiliki tujuan menyebar teror melalui tindakan-tindakan yang jatuh ke kategori tindak pidana terorisme.
Sementara itu, terorisme sendiri menurut Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, lebih cocok disandingkan dengan istilah violent extremism atau ekstremisme yang kejam. Sederhananya, terorisme adalah tindakan kekerasan yang muncul dari kaum radikal dan ekstremis.
Kembali ke konteks politisasi agama, bisakah kemudian kita artikan radikalisme muncul sebagai akibat penggiringan dukungan politik?
Well, pandangan seperti ini perlu diluruskan. Menurut Alexander R. Arifianto dalam tulisannya From ideological to political sectarianism: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and the state in Indonesia, pada dasarnya politik di Indonesia adalah tentang perseteruan antara kelompok masyarakat atau sektarianisme, bukan pertarungan ideologis antara umat beragama dengan yang sekular.
Meskipun pandangan mengakar dan ritualisme agama yang berbeda terkadang memang menjauhkan organisasi Islam yang satu dari yang lain, konflik modern yang melibatkan umat beragama di Indonesia seringnya adalah akibat sektarianisme berbasis politik.
Alexander menilai, sebagai negara berkembang yang demokratis, sektarianisme dapat dipolitisasi secara efektif dan mudah di Indonesia. Hal ini menurutnya disebabkan oleh kapasitas negara yang lemah dan masalah sosio-ekonomi yang belum bisa teratasi.
Sebagai contoh, Alexander mengambil kasus gerakan Aksi Bela Islam yang digelar dari tahun 2016 dan 2017 di Jakarta, terkait pernyataan Gubernur Jakarta pada saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai menistakan agama dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Seribu.
NU yang saat itu dipimpin Said Aqil Siradj tampak memisahkan diri dan sama sekali tidak ingin terlibat dengan gerakan tersebut. Alexander pun menilai, pemerintah kemudian merapat ke NU dan menggunakan retorika sektarian untuk mendiskreditkan kelompok-kelompok Islam yang selalu mendorong adanya aksi di jalanan.
Oleh karena itu, bisa dipahami bahwa mengentalnya kelompok Islam yang “radikal” seperti FPI sesungguhnya bukan terjadi karena ada sentimen radikal dari masing-masing pendukungnya, melainkan karena motif sektarianisme yang kemudian menggunakan identitas keagamaan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan yang luas dari masyarakat Islam. Sementara itu, untuk permasalahan radikalisme itu sendiri, sesungguhnya adalah hal yang benar-benar terpisah dari keterkaitannya dengan politisasi agama.
Walaupun begitu, politisasi agama sesungguhnya telah melahirkan dan menguatkan adanya politik identitas. Mereka yang melibatkan diri dalam kelompok beragama yang radikal tidak selalu mencari pemahaman yang mendalam akan agamanya, tetapi hanya cukup mendapatkan rasa keterlibatan dalam suatu identitas. Sentimen ini yang kemudian dimanfaatkan oleh para pencari modal politik, tanpa benar-benar melihat konsekuensinya.
Lalu, mungkinkah upaya pembentukan politik identitas dihindari?
Tren Demokrasi Abad 21?
Ilmuwan politik Amerika Serikat (AS), Francis Fukuyama dalam tulisannya Against Identity Politics, mengatakan jika pada abad ke-20 politik identik dengan gerakan berbasis ekonomi dan ideologi, maka abad ke-21 politik akan terbentuk oleh gerakan-gerakan yang mengatasnamakan identitas. Fenomena ini muncul sebagai dampak dari modernisasi dan demokratisasi, yang semakin mendorong orang-orang untuk lebih terlibat dalam politik modern.
Demokratisasi modern, kata Fukuyama, selain meningkatkan kesadaran politik, juga memunculkan kekhawatiran kelompok masyarakat untuk menjaga identitasnya dari terpaan kepentingan kelompok-kelompok lain yang dicurigai dapat mencederai eksistensialismenya. Hal ini bisa kita lihat kembali ke gerakan Aksi Bela Islam, yang motivasi-motivasinya selalu mengandalkan premis bahwa umat Islam sedang menghadapi ancaman.
Akan tetapi, sebagai catatan penting, Fukuyama sendiri menilai bahwa politik identitas akan sangat sulit untuk dipisahkan dari aktivitas sebuah negara demokrasi. Ini karena sistem kedaulatan rakyat dan kebebasan berpendapat merangsang orang-orang untuk terus berpikir tentang keberlangsungan dan jaminan hidup dirinya beserta identitasnya.
Sebagai tambahan, mengutip tulisan Plato dalam buku Republik, selama manusia memiliki yang namanya “thymos” atau rasa ingin diakui, maka tampaknya kita harus mulai melihat bahwa politik identitas adalah bagian dari konsekuensi berdemokrasi.
Meskipun begitu, sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meredam adanya politik identitas yang bisa mengarah ke perpecahan ataupun ekstremisme. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta sekaligus cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra dalam tulisannya Islam Tanpa Sektarianisme, mengatakan strategi taqrib al-madzahib atau pendekatan dan rekonsiliasi antar aliran, mazhab, dan organisasi Islam perlu dilakukan untuk menutup celah sektarianisme yang dapat dimanfaatkan sebagai benih politik identitas.
Di sisi lain, untuk mencegah adanya politik identitas yang bisa mengarah ke gerakan ekstremisme, Anthony Giddens dalam bukunya The Third Way, menegaskan pemerintah perlu melakukan pendekatan lembut seperti dialog terhadap kelompok-kelompok radikal, dibandingkan penggunaan kekerasan atau perintah pemberantasan.
Giddens menilai, jika pemerintah hanya ingin menjawab melalui pemberantasan, itu sesungguhnya akan menciptakan martir, dan akan memunculkan gejolak dari kalangan lain yang berkaitan, yang bahkan berpotensi melakukan gerakan ekstremisme karena terprovokasi. Oleh karena itu, Giddens menyarankan pendekatan yang disebutnya mirip dengan prinsip “monopoli”.
Monopoli yang dimaksud adalah, pemerintah perlu memperoleh informasi yang mendalam tentang bagaimana suatu kelompok radikal bekerja, kemudian mendapatkan akses infiltrasi sehingga pemerintah tidak hanya bisa memantau, tetapi juga menindak atau bahkan mengendalikan, jika terlihat ada indikasi yang berpotensi membahayakan negara atau masyarakat. (D74)
