Jika dilihat secara komprehensif, praktik politik dinasti nyatanya terjadi hampir di tiap daerah di Indonesia. Suka atau tidak, hal itu tampaknya juga menjadi formula paling ideal jika berkaca pada ekosistem sosiopolitik Indonesia. Mengapa demikian?
Di tengah sorotan kurang positif terhadap terminologi “politik dinasti”, pada praktiknya, hal itu seakan menjadi formula kepemimpinan yang paling logis konteks politik Indonesia.
Politik dinasti sendiri belakangan ini menjadi diskursus panas setelah pencawapresan Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, Gibran telah disorot sejak mengikut Pilwalkot Solo 2020.
Praktik politik dinasti sendiri dinilai membawa dampak negatif karena sejumlah hal, seperti konsentrasi kekuasaan, tendensi nepotisme, monopoli politik, hingga stigma ketidakadilan politik.
Akan tetapi, pada faktanya, politik dinasti telah dipraktikkan di berbagai wilayah Indonesia sejak lama.
Di Pulau Sumatera, misalnya, dinasti Herman Deru seolah menggantikan dinasti trah Alex Noerdin di Sumatera Selatan.
Sementara bergeser sedikit ke Jawa, trah Ratu Atut dan keluarga Jayabaya juga mewarnai politik tanah Banten sejak lama.
Di Kalimantan Timur, dinasti politik yang berawal dari sosok Isran Noor juga tampaknya mulai terbentuk. Di Sulawesi Selatan, terdapat trah Limpo yang serupa tapi tak sama dengan trah Atut di Banten.
Lalu, di Maluku Utara, terdapat trah keluarga Abdul Ghani Kasuba yang membentuk trah Kasuba di Halmahera.
Dengan kata lain, terdapat satu hal konstruktif secara politik dari praktik politik dinasti yang membuat para pemimpin daerah itu berhasil terpilih. Termasuk proyeksinya dalam kepemimpinan yang lebih tinggi, yakni pencawapresan Gibran. Mengapa demikian?
Nahkoda Politik Ideal?
Sebuah catatan menarik disuguhkan peneliti politik alumni Northwestern University Amerika Serikat (AS) Yoes Kenawas yang kerap menyoroti dan mengkritisi politik dinasti.
Setidaknya, terdapat 202 individu terkait “dinasti” yang ikut dalam tiga pilkada terakhir di Indonesia (2015-2018). Para kandidat memiliki kedekatan dengan politisi atau petahana yang pernah atau sedang memangku jabatan publik, baik kepala daerah maupun anggota legislatif.
Menariknya, 117 dari 202 kandidat tersebut berhasil memenangkan kontestasi elektoral daerah.
Kendati kritik menyebut demokrasi tak berjalan dengan semestinya akibat politik dinasti, tempat kelahiran politik dan demokrasi sendiri, yakni Yunani Kuno, sebenarnya justru erat dengan tendensi tersebut.
Di negara-negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, terdapat kecenderungan politik dinasti dalam bentuk aristokrasi.
Sebagai contohnya adalah apa yang terjadi di Athena pada abad ke-4 SM saat Athena berperang melawan Kekaisaran Persia.
Dalam buku berjudul A Companion to Greek Studies, Leonard Whibley menyebut bahwa sebelum perang itu, Athena adalah negara-kota yang sangat mengutamakan suara politik penduduknya dalam mengambil sebuah keputusan kebijakan.
Namun, segalanya berubah drastis setelah Persia menyerang. Sebuah kesadaran kolektif muncul bahwa demi eksistensi negara-kota Athena yang bisa lebih terjamin, mereka perlu memiliki sebuah sistem di mana pengambilan keputusan politik dilakukan oleh orang-orang yang sudah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan politik dan militer.
Hal itu dilakukan agar saat sebuah konflik atau krisis muncul, modal yang dimiliki orang-orang tersebut bisa digunakan secara maksimal.
Akibatnya, Athena kembali mengadopsi sedikit nilai aristokrasi dalam memilih orang-orang yang berasal dari keluarga bangsawan untuk memegang posisi politik strategis dan krusial.
Inilah yang menjadi pemantik kemunculan para pemimpin muda yang energetik di sistem politik Athena dan negara-kota sekitarnya.
Tendensi itu juga tampaknya memiliki kemiripan dengan analogi “kapal demokrasi” filsuf Yunani, Plato, yang mengatakan sebuah kapal akan jauh lebih baik memiliki nahkoda yang familiar dengan kondisi laut dibandingkan orang yang mengetahui lautan hanya dari cerita-cerita belaka.
Bisa dikatakan, konteks familiar tersebut tampaknya memiliki benang merah dengan fenomena aristokrasi-demokrasi yang terjadi dalam politik Athena masa lalu.
Lalu, mengapa dalam konteks Indonesia fenomena politik dinasti pun bisa saja lebih logis dan ideal dalam kepemimpinan?
Dinasti Adalah Kunci?
Telah disebutkan sebelumnya, di era Athena, Yunani Kuno politik dinasti dipraktikkan dalam bentuk aristokrasi-demokrasi untuk mengantisipasi konflik dan krisis. Di era ini, hal itu agaknya stabilitas politik. Tentu saat berbicara dari konteks yang “bebas nilai”, atau terlepas dari baik dan buruknya impelentasi politik kekuasaan itu.
Saat berbicara politik kekuasaan Indonesia, praktik yang benar-benar ideal kiranya hampir mustahil untuk dijalankan.
Dalam konteks politik lokal maupun nasional, selain rakyat sebagai prioritas utama, begitu banyak aktor yang perlu dikelola dan diakomodasi demi stabilitas politik dan kemaslahatan yang lebih besar.
Hal itu tentu membutuhkan sosok pemimpin yang benar-benar memahami medan, familiar, serta mewarisi akses dan cara mengelola situasi tersebut.
Saat dielaborasikan, terdapat beberapa esensi yang menjadikan politik dinasti sebagai formula terbaik.
Pertama, terkait kontinuitas kepemimpinan. Dengan “tradisi keluarga” yang telah terjun dalam politik, terdapat kemungkinan kesinambungan visi dan kebijakan jangka panjang.
Kedua, dukungan basis elektoral yang solid. Hal ini menjadi penting saat basisi elektoral akar rumput hingga local strongmen dapat berkontribusi terhadap stabilitas politik.
Ketiga, terkait dengan familiaritas di mana anggota dinasti politik tumbuh dalam lingkungan politik kekuasaan, termasuk birokrasinya.
Hal itu dapat menjadi modal pengalaman dan keterampilan yang berguna dalam pelayanan publik dan interaksinya dengan berbagai situasi politik dan pemerintahan yang begitu dinamis.
Terakhir, terkait dengan akses terhadap sumber daya. Trah politik yang berpengaruh tentu memiliki akses yang lebih besar ke sumber daya dan jejaring sosiopolitik.
Dalam situasi yang konstruktif, akses tersebut dapat membantu mereka untuk mewujudkan program-program yang mendukung konstituennya.
Untuk mengantisipasi penyalahgunaan kekuasaan pun, rakyat masih dapat tetap mengawasi para trah tersebut di era keterbukaan informasi seperti saat ini. (J61)
