HomeNalar PolitikPerpanjang Cuti, PNS Kena Sanksi

Perpanjang Cuti, PNS Kena Sanksi

Presiden Jokowi sudah memperpanjang cuti bersama Idul Fitri bagi Pegawai Negeri Sipil menjadi lima hari. Oleh karena itu, PNS yang masih memperpanjang cutinya akan mendapatkan sanksi dari pemerintah.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]H[/dropcap]ari Raya Idul Fitri tinggal seminggu lagi, berbagai persiapan sudah mulai dilakukan. Demi memberikan waktu persiapan menyambut hari yang suci tersebut, pemerintah telah memutuskan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan memulai cuti bersama pada Jumat, (23/6). Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama.

Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani Keppres tersebut. “Cuti bersama akan dilakukan pada 23 Juni, kemudian 27, 28, 29, dan 30,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (15/6). Pramono juga menyatakan kalau hari libur Idul Fitri yang jatuh pada 25 dan 26 Juni tidak masuk dalam hitungan cuti bersama.

Sesuai pasal 333 ayat 4, Peraturan Pemerintah Nomor: 11 tahun 2017 yang mengatur cuti bersama PNS, Presiden punya wewenang untuk mengaturnya. Pengaturan total libur Idul Fitri dari tanggal 23 sampai 30, diharapkan akan adanya distribusi ekonomi ke daerah pada saat Idul Fitri. Selain itu, tentu saja memberikan kesempatan pada PNS untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan sanak saudara.

Dengan adanya penambahan cuti tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menghimbau seluruh aparatur sipil negara, TNI, dan Polri untuk tidak menambah cuti tahunan saat Lebaran. Hal itu tertuang dalam Surat Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2017 tentang Himbauan untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H.

Asman juga meminta para pimpinan instansi pemerintah untuk tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama dan libur Lebaran. “Seluruh aparatur sipil negara, TNI, dan Polri tidak perlu menambah cuti,” kata Asman, Selasa (30/5). Namun himbauan ini tidak berlaku untuk aparatur sipil negara yang pada saat cuti bersama wajib bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pegawai rumah sakit, imigrasi, bea cukai, lembaga permasyarakatan, dan lain-lain.

Himbauan ini disetujui oleh Seskab yang mengatakan kalau upaya memajukan cuti bersama ini bertujuan agar tidak ada alasan lagi bagi pegawai pemerintahan untuk membolos usai Lebaran. “Tidak ada lagi yang tidak masuk kerja karena persoalan transportasi,” lanjut Pramono. Tapi bila masih juga ditemukan PNS yang bolos usai cuti bersama, pemerintah sudah menyiapkan sanksi. “Akan diberikan sanksi yang cukup berat karena itu sudah diatur,” tegasnya.

Baca juga :  Asing Soroti Prabowo Karena Clickbait?

Pemberian sanksi tegas pada PNS yang memperpanjang waktu libur lebaran juga ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Kita harus belajar disiplin. Tidak ada memperpanjang masa cuti. PNS itu bekerja untuk rakyat. Nanti kita sanksi yang perpanjang,” kata Tjahjo di Jakarta, Minggu (18/6). Mengenai sanksinya akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan PNS.

Mantan anggota DPR ini juga mengingatkan agar kantor-kantor pemerintahan tidak berhenti beroperasi, meski memasuki libur panjang. Menurutnya, penting untuk mengatur jadwal piket agar setiap keadaan tertentu yang terjadi pada saat hari libur tidak terabaikan. “Jadi jangan sampai kantor itu berhenti, kalaupun libur panjang, tetap ada yang jaga,” lanjut Tjahjo.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya menyambut baik majunya cuti bersama untuk Idul Fitri tahun ini bagi PNS. Ia memprediksi puncak arus mudik bisa bertambah satu hari. “Kamis malam (22 Juni) sudah mulai puncak itu. Itu akan tersebar,” pungkasnya. (Berbagai sumber/R24)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Putin-Zelensky dan Adiksi Ultra-Ekstrem Foreign Fighters

Fenomena sub-foreign fighters, yakni “tentara turis” mulai menjadi materi analisis menarik karena eksistensinya yang marak dan dilembagakan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui Ukrainian Foreign Legion atau Legiun Internasional Ukraina. Lalu, mengapa beberapa warga negara asing rela mati demi peperangan dan perebutan kepentingan negara lain? Serta seperti apa masa depan dan implikasinya, termasuk bagi Indonesia?

Menakar Takdir Sandiaga di 2029 

Langkah politik Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih menjadi tanda tanya. Sebagai politisi muda yang potensial, karier politik Sandi ke depan kiranya benar-benar ada di tangannya sendiri secara harfiah. Mengapa demikian?

Mustahil Prabowo Jadi Diktator?

Banyak media asing menilai Indonesia akan jatuh ke otoritarian di bawah Prabowo Subianto. Namun, apakah hal itu mungkin? Ataukah mustahil?

Desain Politik Jokowi di Balik Pelantikan AHY? 

Pelantikan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tuai beragam respons dari publik. Kira-kira motif politik apa yang tersimpan di balik dinamika politik yang menarik ini?

Republik Rakyat Komeng

Nama Komeng jadi trending topic yang dibicarakan semua orang. Sebabnya karena suara pelawak kondang yang maju di Pemilu 2024 untuk tingkatan DPD ini tembus hingga 1,9 juta di hitung suara KPU dengan posisi data masuk baru 60 persen.

RK Gagal Jakarta-1, Golkar Rungkat? 

Kerugian besar kiranya akan ditanggung Partai Golkar jika melewatkan kesempatan untuk mengusung Ridwan Kamil (RK) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Mengapa demikian?

Suksesor Prabowo, AHY vs Tiga Jenderal?

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tampak cukup bersaing dengan tiga purnawirawan jenderal sebagai kandidat penerus Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Namun, di balik ingar bingar prediksi iitu, analisis proyeksi jabatan strategis seperti siapa Menhan RI berikutnya kiranya “sia-sia” belaka. Mengapa demikian?

Ini Penyebab Anies-Imin Kalah di Jawa Timur

Perolehan suara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jawa Timur jadi yang terendah. Padahal, pemilihan Cak Imin sebagai cawapres Anies punya tujuan utama untuk menggaet pemilih di Jawa Timur yang merupakan salah satu lumbung suara utama.

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...