Kedekatan Sri Mulyani dengan lembaga keuangan internasional membuat dirinya menjadi kandidat kuat untuk dipasangkan dengan Jokowi pada Pilpres 2019?
PinterPolitik.com
[dropcap]M[/dropcap]asih ingat slogan kampanye Donald Trump seperti ini: Make America Great Again? Pada pemilu 2016 Amerika Serikat (AS) slogan tersebut seringkali mencuat dalam setiap perbincangan media massa. Slogan itu pula yang sekaligus memicu politik identitas melalui narasi xenophobia dan Islamophobia. Dan itu berhasil menjaring suara politik dari kalangan kanan di Amerika.
Tapi slogan Make America Great Again itu bukan narasi baru dalam politik di Amerika. Slogan itu pertama kali muncul pada 1980 di era Ronald Reagan ketika ekonomi Amerika mengalami stagflasi. Dan kini Trump kembali merajut slogan tersebut sebagai narasi politik dan ekonomi.
Meski menuai sindiran dan kritik terkait isu politik identitas, terutama dari kalangan liberal di Amerika, Trump tak peduli. Kemenangannya banyak membuat orang gigit jari dan melongo, bahkan di Rusia, mantan Presiden Uni Soviet, Michael Gorbachev tak percaya ketika mendengar Trump terpilih sebagai Presiden.
Hal yang lebih mencengangkan adalah: slogan Make America Great Again, atau kembalikan kejayaan Amerika, ternyata bukan sebatas janji-janji politik. Trump betul-betul mengimplementasikan slogan itu melalui sejumlah kebijakan kontroversial.
Dalam bidang ekonomi, Trump seketika mengeluarkan perintah eksekutif (eksekutif order) di sektor perdagangan dengan tujuan mengurangi defisit negara. Hal itu dibuktikan melalui renegosiasi kerja sama perdagangan dengan negara-negara mitra dagang, termasuk Tiongkok.
Pada April 2017, Kementerian Perdagangan AS mengeluarkan daftar 16 negara yang memiliki hubungan perdagangan tidak seimbang dengan Amerika, Indonesia berada pada urutan 15 dengan surplus perdagangan sebesar 13 miliar dolar terhadap Amerika Serikat.
Selain Indonesia, ada bebarapa negara seperti Jerman, Jepang, Meksiko, Prancis dan Tiongkok. Kendati demikian, dari setiap negara, Tiongkok menjadi negara peyumbang defisit terbesar bagi Paman Sam, dengan total defisit 347 miliar dolar. Sejak itu pula, genderang perang dagang Amerika-Tiongkok mulai merebak luas, bahkan Trump menuding Tiongkok sebagai manipulator mata uang.
We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2018
Tapi, belakangan ini, polemik dengan Tiongkok malah makin memanas. Tindakan Trump memberlakukan tarif 25 persen bagi impor baja dan 10 persen untuk aluminium kemudian dibalas oleh Tiongkok dengan memberlakukan tarif terhadap ekspor AS ke Tiongkok, termasuk buah-buahan, anggur, kacang-kacangan dan daging babi.
Tidak hanya itu, belakangan tajuk perang dagang tidak hanya berlaku pada Tiongkok-AS saja. Staf khusus Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, menyatakan bahwa Gedung Putih memberi peringatan akan melakukan perang dagang dengan Indonesia.
Kondisi tersebut telah memicu kekhawatiran. Pada Minggu (8/7) kemarin, para menteri kabinet kerja melakukan pertemuan mendadak untuk membahas perang dagang antara Tiongkok dan Amerika.
Hasil pertemuan itu rencananya akan disodorkan kepada Presiden Joko Widodo. Tentu, pertemuan tersebut memberi tanda: pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal semakin terperosot apabila perang dagang kedua negara super-power itu tak menemui jalan tengah.
Penting disoroti, selama ini Indonesia mendapatkan hak istimewa dari pemerintah AS dalam program Generalized System of Preferences (GSP). GSP merupakan program perdagangan AS untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang.
Program ini juga dikenal sebagai sistem tarif prefensial, dengan memberikan suatu negara pengecualian terhadap aturan World Trade Organisation (WTO) sehingga dapat memberikan keringanan tarif bea masuk kepada negara-negara eksportir. Kebijakan ini diperuntukan kepada negara-negara yang tergolong miskin.
Jika kebijakan ini dicabut, tentu merupakan dilema tersendiri bagi komoditas ekspor Indonesia. Apalagi, berdasarkan data BPS nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai 361,95 juta dolar sementara non migas mencapai 7,42 miliar dolar AS. Dari hubungan dagang tersebut, pada 2016 Indonesia mengalami surplus 8,47 miliar sedangkan di tahun 2017 surplus mencapai 17,14 miliar dolar AS.
Ternyata Donald Trump suka melucu. Kita tadi membahas kerjasama ekonomi antar negara -Jkw pic.twitter.com/EwhCH0UMek
— Joko Widodo (@jokowi) July 8, 2017
Selama ini, nilai ekspor yang didapat melalui fasilitas GSP mencapai 1,7 miliar dolar dari total nilai ekspor Indonesia ke Paman Sam yang mencapai 20 miliar dolar AS per tahun. Dari data di atas, tentu Indonesia tak ingin ada polemik apapun, mengingat posisi Indonesia selama ini berada di atas angin. Jika fasilitas GSP dicabut, tentu neraca perdangan Indonesia akan terganggu.
Tapi, dengan begitu, Indonesia juga bakal tak berkutik jika AS melakukan intervensi dalam percaturan politik di Indonesia. Mengingat Indonesia juga membutuhkan kemurahan hati dari AS melalui program GSP.
Campur Tangan AS?
Dolar menukik tajam, harga minyak internasional naik dan perang dagang telah menjadi problematika dalam dinamika politik global. Amerika Serikat sebagai super-power tentu memainkan peran dominan. Tapi apakah Amerika akan melakukan intervensi dalam politik di Indonesia?
Melihat besaran surplus ekspor Indonesia ke AS, tentu hal itu memberikan peluang kepada Amerika untuk melakukan tawar-menawar (bargaining), bahkan mungkin melakukan intervensi dalam masalah politik domestik. Intervensi politik kepada negara lain bagi Paman Sam bukan fenomena baru. Kendati, terdengar spekulatif, tapi begitulah perilaku negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia itu.
Setidaknya, beberapa kasus dapat mengkonfirmasi hal tersebut. Misalnya, fenomena Arab Spring. Ada selintangan kabar menyebutkan gerakan itu merupakan proyek politik Amerika Serikat untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi barat di Timur Tengah. Di Iran, penggulingan terhadap Muhamad Mossadegh melalui operasi Ajax juga bagian dari konspirasi AS. Sementara, di Indonesia, kejatuhan Seoharto turut disinyalir sebagai bagian dari konspirasi politik elit IMF.
Sebagai negara berkembang, Indonesia tentu tak luput dari pengaruh AS. Dalam teori dependensi seperti dipaparkan oleh Andre Gunder Frank dalam “Capitalisme and Underdevelopment in Latin America” menyebutkan bahwa hubungan perdagangan antara negara berkembang dan negara maju terjadi secara tidak seimbang. Hubungan yang tidak adil ini telah membuat posisi negara maju semakin kuat secara ekonomi dan politik.
Dalam konteks hubungan dengan Indonesia, tentu AS dapat saja melakukan lobi-lobi politik, terutama kepada Presiden Joko Widodo. Dukungan politik Negeri Paman Sam tentu bukan tanpa tujuan, apalagi Amerika memiliki jaringan bisnis global di Indonesia. Pastinya, kemenangan Jokowi adalah kemenangan bisnis bagi AS.
Tapi, siapakah wakil Jokowi jika seandainya AS melakukan intervensi politik? Sejauh ini, terdapat lima calon wakil presiden dengan elektabilitas tertinggi. Berdasarkan survei Saiful Mujani Mei 2018, terdapat lima tokoh yang menempati urutan teratas yakni Mahmud MD, Sri Mulyani Indrawati, Said Agil Siraj, Airlangga Hartarto, dan M. Zainul Majdi.
Dari kelima nama tersebut, Amerika umumnya lebih mendukung kandidat yang memiliki pandangan ekonomi liberal. Tentu dalam hal ini adalah Sri Mulyani. Kedekatan Sri Mulyani dengan tokoh-tokoh IMF sekira dapat memberi jalan untuk mendapat dukungan politik. Apalagi mengingat dirinya merupakan mantan direktur eksekutif IMF.
Happy to see my friend Sri Mulyani Indrawati at the #IMFMeetings in DC. We look forward to holding the IMF and @WorldBank Annual Meetings in Indonesia in October. #IMF_VTI pic.twitter.com/hpDPkh9wNl
— Christine Lagarde (@Lagarde) April 20, 2018
Bukan hanya dengan IMF, Sri Mulyani juga memiliki kedekatan dengan Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim serta Gubernur Bank of England, Mark Carney. Kedekatan itu bisa diilihat ketika dirinya berkunjung ke Washington DC pada April 2018 silam. Dari lima kandidat wakil presiden di atas, tentu hanya Sri Mulyani yang dapat mengamankan kepentingan ekonomi Indonesia melalui lembaga-lembaga keuangan internasional.
Kemungkinan lainnya adalah, AS bisa saja memang sudah tidak lagi menaruh kepercayaan pada Jokowi sama sekali. Ada beberapa penyebab yang membuat Negeri Paman Sam ini mulai berpaling dari Jokowi.
Beberapa waktu lalu, Dubes AS untuk Indonesia, Joseph R. Donovan, menyatakan kecemasannya terhadap kebijakan Indonesia yang terlampau proteksionis. Kebijakan ini membuat sejumlah komoditas ekspor AS sulit untuk menembus Indonesia.
Selain itu, AS juga tampaknya tidak nyaman dengan kedekatan Indonesia dengan Tiongkok. Perlu diakui bahwa kedekatan Jakarta dan Tiongkok semakin menghangat ketika Jokowi menjadi presiden.
Kondisi-kondisi tersebut dapat membuat AS kehilangan kepercayaan kepada Jokowi. Bisa saja mereka akan mengalihkan restu kepada kubu lain yang menjadi penantang mantan Wali Kota Solo tersebut.
Boleh dibilang hubungan Indonesia-AS akan tetap aman, jika Sri Mulyani tetap menjadi salah satu orang penting di Indonesia. Dan tak menutup kemungkinan karena lobi lembaga keuangan internasional, Sri Mulyani bisa saja dipasangkan sebagai wakil presiden Jokowi. Itupun dengan catatan, Amerika tidak sepenuhnya hilang kepercayaan pada Jokowi.
Tapi, ini adalah kemungkinan, dalam politik segala hal bisa terjadi. Jadi, kita tunggu saja bagaimana permaian politik selanjutnya (A34).
