HomeNalar PolitikMahfud MD, Cak Imin dan PKB

Mahfud MD, Cak Imin dan PKB

Kecil Besar

Jelang pengumuman cawapres, PBNU seperti terbelah.


PinterPolitik.com

[dropcap]R[/dropcap]ibut-ribut soal cawapres tampaknya akan berakhir ketika muncul dua nama yang akan mendampingi Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Kedua nama kandidat cawapres itu adalah Mahfud MD dan Sandiaga Uno.

Kendati demikian, kedua nama itupun menuai protes dari berbagai kalangan, dari kubu Partai Demokrat (PD) misalnya tampak tak menerima Prabowo memilih Sandiaga Uno, sementara di kalangan PBNU pun berpotensi pecah lantaran nama kandidat cawapres yang mereka usung tidak muncul sebagai pilihan Jokowi.

Bahkan, belakangan yang muncul dari Ketua Umum PBNU, Said Aqil yang mengatakan Mahfud MD selama ini bukanlah kader NU. Namun dirinya tak mengeluarkan pernyataan yang benar-benar bermasalah. Sementara, pendapat yang lebih mengandung polemik datang dari Robikin Emhas yang bilang, jika cawapres Jokowi tidak berasal dari kader NU, maka warga Nahdliyin tidak memiliki tanggung jawab moral untuk menyukseskannya.

Pernyataan Emhas, seakan memberi sinyal, bahwa NU siap untuk terlibat dalam Pilpres 2019, meskipun aturan organisasi tersebut tidak berkata demikian. Tentu, secara politik dukungan mereka cenderung lebih besar ke Muhamin Iskandar (PKB) ketimbang Mahfud MD.

Pendapat ini berbeda dengan putri Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, yang menilai bahwa kalangan akar rumput NU sangat gembira jika Mahfud MD dapat mendampingi Jokowi di Pilpres 2019. Dia bahkan menegaskan ke-NU-an Mahfud tidak perlu lagi diragukan.

Dari dua pendapat di atas, dapat dilihat bahwa ada perbedaan pendapat antara kader NU di level elite dan akar rumput. Artinya, situasi ini berpotensi memecah belah kader-kader NU dalam konteks Pilpres 2019. Mungkin saja, sebagian kader NU kecewa ketika nama Muhaimin Iskandar tidak muncul sebagai cawapres Jokowi.

Seperti diketahui, Muhaimin Iskandar selama ini getol untuk mengkampanyekan dirinya agar dapat dipilih Joko Widodo.Mantan aktivis PMII ini sebelumnya telah mendeklarasikan JOIN (Jokowi-Cak Imin) dan beberapa kali kerap mengeluarkan pernyataan yang penuh percaya diri, seakan Jokowi sudah pasti memilihnya sebagai kandidat cawapres.

Tapi sayang, usaha Cak Imin tampak kandas, kandidat cawapres Jokowi lebih mengarah pada Mahfud MD. Memang, Mahfud memiliki track record yang jauh lebih matang dibandingkan Cak Imin, dia juga dianggap sebagai salah satu tokoh yang bersih sehingga dapat meminimalisir potensi isu miring yang dapat mengurangi kemenangan Joko Widodo.

Sementara, Cak Imin tentu tidak, dia memiliki catatan buruk selama menjabat sebagai menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Menakertrans) dan disinyalir pernah menerima duit panas.

Dari segi elektabilitas pun, berbagai survei menunjukan sosok Cak Imin kurang diminati masyarakat Indonesia, tak salah jika elektabilitasnya selalu jeblok dibandingkan kandidat lain. Dia kandangnya sendiri, popularitasnya bahkan kalah dibandingkan AHY sebagai pemain baru dalam kancah politik nasional.

Memang, agak ahistoris ketika para elit NU memisahkan Mahfud MD dengan NU. Berdasarkan catatan, Mahfud pernah memegang jabatan inti dalam tubuh NU. Dia pernah menjabat Ketua Dewan Kehormatan Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama sejak 2012 hingga sekarang.

Baca juga :  “Mixed Feelings” ala Megawati Berlanjut?

Dia juga pernah menjadi Dewan Ahli Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2015 hingga 2020, sekaligus pendiri PMII di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada 1995. PMII selama ini merupakan organisasi yang secara politik dekat dengan PKB.

Lantas, apakah elit-elit PBNU akan tetap ngotot untuk mencalonkan Cak Imin atau kandidat lain yang berasal kader tulen NU?  Jika iya, apakah ada potensi terjadi perpecahan di tubuh NU dan PKB dalam merespons Pilpres 2019?

Perpecahan dalam tubuh NU memang pernah terjadi dan itu disebabkan oleh ulah Cak Imin untuk dapat menjadi orang nomor satu di PKB. Meskipun, NU dan PKB itu adalah dua organisasi berbeda tapi secara politik, saluran politik mereka diwakili oleh partai berlambang bola dunia itu.

Konflik Cak Imin Gus Dur

Konflik antara Cak Imin dan Gus Dur pernah terjadi pada 2008. Konflik itu dipicu ketika Cak Imin berupaya untuk melengserkan posisi Gus Dur sebagai ketua umum PKB hingga akhirnya terjadi perpecahan di tubuh PKB.

Bukti niat Cak Imin untuk melengserkan Gus Dur dapat dilihat ketika majalah Gatra menerbitkan sebuah dokumen yang berisi rencana penggulingan Gus Dur yang ingin dilakukan oleh gerbong Cak Imin. Sejak itu pula, hubungan antara Cak Imin dan keluarga Gus Dur makin tak menentu, terutama dalam konteks politik.

Faktanya, Gus Dur pernah mengirimkan surat kepada Cak Imin pada tanggal 3 November 2008 yang meminta kepada Cak Imin untuk tidak menggunakan atribut Gus Dur sebagai simbol kampanye politik. Tindakan Cak Imin ketika itu memang banyak membuat pendukung Gus Dur kecewa, terutama anak-anak Gus Dur.

Hal itu dapat dilihat ketika Cak Imin membuat sebuh konsep tentang Sudurisme (Soekarno dan Gus Dur), yang bertujuan untuk menyatukan kalangan nasionalis dan Islam. Tapi, gagasan itu tampaknya tak dapat mendamaikan konflik yang terjadi. Bahkan, mendapat penolakan dari anak-anak Gus Dur.

Oleh sebab itu, tak heran jika Yenny Wahid seperti yang disebutkan di atas lebih condong kepada Mahfud daripada Cak Imin. Selain itu, tentu pengikut Gus Dur yang berada di tubuh PKB lebih memilih untuk bersepakat dengan Yenny. Hal ini mungkin juga dipengaruhi oleh hubungan baik antara Gus Dur dan Mahfud.

Baca juga :  BGN and the ‘Nurturing’ Nanik

Jika dilihat hubungan keduanya, Mahfud memang dianggap oleh Gus Dur sebagai sosok yang cerdas. Hal itu dapat dilihat ketika tawaran Gus Dur kepada Mahfud untuk menjadi Menteri Pertahanan di saat Gus Dur menjadi Presiden.

Tapi, potensi terjadinya pecah dalam tubuh partai ini kembali terjadi jika melihat beberapa isu yang muncul belakangan ini terkait dukungan untuk Mahfud MD.

Potensi Terbelah

Beda pendapat dalam tubuh partai adalah hal lazim, apalagi dalam sebuah sistem negara demokrasi. Tapi, dalam konteks ini apakah Cak Imin, sebagai ketua partai dan dibesarkan dalam lingkungan NU rela mendukung Mahfud? Jika dilihat latar belakang keduanya, harusnya tak perlu ada konflik, apalagi mereka sama-sama merupakan tokoh yang dibesarkan oleh kultur NU.

Tapi ini semua tergantung Cak Imin, maklum dirinya pasti kecewa dengan Jokowi, yang selama ini seperti memberikan harapan kepadanya untuk berduet. Jika Cak Imin tak setuju, tentu potensi terbelah dukungan dalam tubuh partai ini akan terjadi. Hal itu mungkin saja, karena pendiri partai seperti Gus Dur saja dilawan apalagi hanya Mahfud MD. Alhasil, yang perlu dilakukan kedua belah pihak adalah melakukan komunikasi untuk meredam konflik supaya tak menjadi panjang.

Komunikasi memang penting, menurut Joyce Hocker dalam buku “Interpersonal Conflict”  bahwa konflik bisa diselesaikan dengan komunikasi antara kedua belah pihak, karena seringkali konflik itu disebabkan oleh perbedaan pendapat dan salah paham.  Dalam konteks ini, Cak Imin kemungkinan memiliki perbedaan pendapat Mahfud.

Secara spesifik, Greg Fealy dari National University of Australia, pernah menyebutkan bahwa NU belakangan menjadi semakin partisan. NU dan PKB menjadi semakin dekat pasca Pemilu 2014 karena Cak Imin dan PKB disebutkan dapat mengamankan pendanaan bagi aktivitas sosial dan agama NU. Oleh karena itu, aspirasi politik NU dapat dikatakan tergantung pada aspirasi PKB dan Cak Imin.

Maka, bisa saja ketika PBNU meributkan nama Mahfud MD sebagai kader NU, ada pengaruh dari aspirasi Cak Imin. Historinya yang panjang dengan Mahfud dan Gus Dur menjadi latar belakang kondisi tersebut.

Akhirnya, semoga NU tidak terbelah. Peran Cak Imin dalam menyikapi cawapres Jokowi menjadi krusial. Sikapnya amat ditunggu untuk melihat kemana NU berlabuh. Apalagi, kader NU yang lain, Ma’ruf Amin yang kini dipilih Jokowi. (A34)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

“Sell Indonesia” dan Spirit 1928

Narasi "Sell Indonesia" menyapu pasar global, tapi di dalam negeri justru lahir persatuan. Apa yang sebenarnya sedang bangkit? 

More Stories

KPK telah memulai penyelidikan terhadap LHKPN milik Kajati Sumsel Sarjono Turin karena diduga tidak jujur

PinterPolitik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyoroti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan (Sumsel) Sarjono Turin. KPK...

Ma’ruf Amin dan Isu Integritas

Ma’ruf Amin secara resmi telah ditetapkan sebagai kandidat cawapres Joko Widodo. Sontak, masa lalu sang kiai kembali dibahas di media sosial. PinterPolitik.com Ma’ruf Amin, pria berusia...

PAN, Politik Bunglon?

Pertemuan Zulkifli Hasan dengan Jokowi, membuat arah politik PAN makin tidak jelas, apakah partai ini akan berpihak pada Prabowo atau Jokowi? PinterPolitik.com Mungkin, bulan ini adalah...