Pak Jokowi bilang Kemenaker lagi gagal fokus. Ada apa ya?
PinterPolitik.com
[dropcap]P[/dropcap]residen Joko Widodo kelihatannya sedang menyoroti kinerja dalam kabinetnya. Hal ini disampaikan dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor (6/12).
Jokowi Singgung Hal Ini, Menkeu Sri Mulyani Senyum-senyum… https://t.co/XMkIzhIQTl
— Kompas.com (@kompascom) December 6, 2017
Beliau menjelaskan bahwa masih ada kementerian yang tak fokus dalam penganggaran. Anggaran untuk kegiatan pendukung malah lebih tinggi daripada kegiatan inti. Menurut Pakde, prinsip ini kebolak-balik.
Bahkan dalam model perencanaan anggaran tersebut, belanja dukungan dialokasikan hingga 90 persen, sedangkan belanja intinya hanya di kisaran 10 persen sampai 20 persen. Soal ini, Pakde menjadikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebagai contoh.
“Saya berikan contoh, Kemenaker. Pemulangan TKI anggarannya Rp 3 miliar. (anggaran) pemulangannya sendiri Rp 500 juta, yang Rp 2,5 miliar untuk rapat di dalam kantor, di luar kantor, koordinasi, makan dan ATK,” ujar Jokowi.
Nggak mungkin komentar Pakde ngasal kan? Kalau begini, kayaknya Kemenaker perlu banyak minum air putih, biar jadi fokus lagi.
Akan tetapi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri malah merasa nggak disentil Pakde. Hanif malah mengatakan bahwa justru yang diungkapkan Presiden Jokowi itu, berdasarkan laporan dari dirinya. Ia mengakui bahwa ada ‘mata’ anggaran di kementeriannya yang tidak fokus, tapi itu terjadi di tahun lalu. Kok baru ketahuan sekarang?
Penjelasan Menteri Hanif Soal Anggaran Pemulangan TKI Rp 3 Miliar https://t.co/selqgqdbQu via @tribunnews cc: @hanifdhakiri
— Kementerian Naker (@KemnakerRI) December 6, 2017
Bahkan penyalagunaan anggaran tersebut, tak hanya di dalam Kemenaker aja, tapi ada juga di kementerian maupun lembaga pemerintahan lainnya. Lha nggak bener lagi nih, kalo udah kayak gini?
Dan kalau udah kepelintir nggak karu-karuan kayak gini, nggak usah make istilah gagal fokus, itu terlalu halus. Kenapa nggak dibilang korupsi aja?
Tapi, itulah Indonesia, penyelewengan anggaran itu udah hal biasa. Bahkan kayaknya udah berlangsung lama. Ini yang harus diubah.
Pemerintah memang perlu berbenah nih. Terutama soal penetapan dan pengelolaan anggaran di dalam kementerian maupun lembaga pemerintahan lainnya. Perlu ada transparansi biar bisa menghindari penggunaan anggaran yang berat sebelah lagi. Semoga bisa fokus lagi ya. (K-32)
