Revisi UU KPK dan pemilihan pimpinan yang bermasalah menghantui masa depan upaya pemberantasan korupsi Indonesia. Langkah ini dinilai melemahkan KPK sehingga dapat menghambat visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menarik banyak investasi.
PinterPolitik.com
“The system is a slab, corruption is the swinger” – Lupe Fiasco, penyanyi rap asal Amerika Serikat
Baru-baru ini, berbagai polemik menghantui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – dari pemilihan calon pimpinan (capim) KPK hingga revisi Undang-Undang (UU) KPK. Polemik ini bahkan melebar hingga ke dimensi lain, seperti dugaan penghinaan presiden oleh majalah Tempo.
Pemilihan pimpinan KPK dan pengesahan Revisi UU KPK juga berlangsung dalam waktu yang pendek. Meski menuai banyak protes, kedua upaya yang diduga dapat melemahkan kekuatan KPK ini tetap dilakukan.Salah satu dari beberapa alasan atas revisi UU KPK ini adalah tidak diperlukannya institusi super dalam ketatanegaraan Indonesia.
Uniknya, beberapa ekonom menilai tindakan koruptif malah menciptakan hambatan bagi pertumbuhan investasi. Salah satu anggapan ini pernah diungkapkan oleh Bhima Yudhistira – ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) – yang mengatakan bahwa revisi UU KPK akan menurunkan kepercayaan investor.
Ada anggapan bahwa gerakan anti korupsi KPK menghambat bisnis& investasi, anggapan tsb betul2 ngawur. Justru investor akan sangat senang dgn pemerintahan yg bersih & anti korupsi. Apalagi selama ini tidak ada PMA yg diadili KPK. KPK itu ditakuti pejabat2, itulah kenapa digergaji.
— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) September 15, 2019
Gagasan serupa juga diungkapkan oleh Dadang Trisasongko – Sekjen Transparency Internasional Indonesia (TII). Revisi UU KPK ini dianggap dapat membuat para investor – baik nasional maupun global – menjadi ragu dengan iklim usaha Indonesia.
Di sisi lain, dilaksanakannya berbagai operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK justru dianggap dapat menghambat investasi. Setidaknya, anggapan inilah yang diungkapkan oleh Nawawi Pomolango – salah satu capim KPK yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Beberapa pertanyaan pun timbul. Bagaimana upaya pemberantasan korupsi dapat memiliki korelasi pada iklim investasi? Lalu, bagaimanakah implikasi lanjutannya terhadap visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan lebih banyak investasi?
Bisnis Korupsi
Maraknya tindak korupsi dinilai dapat berpengaruh pada iklim bisnis dan investasi di suatu negara. Ada beberapa studi yang menggambarkan hubungan antara investasi dan korupsi.
Korupsi sebenarnya merupakan persoalan yang telah lama menghantui Indonesia. Edward Aspinall dan Gerry van Klinken dalam bukunya yang berjudul The State and Illegality in Indonesia menjelaskan bahwa setidaknya terdapat empat pendekatan dalam menjelaskan maraknya korupsi di Indonesia, yaitu pendekatan berbasis pasar, pendekatan kebudayaan, pendekatan statis, dan pendekatan hubungan strategis.
Dalam kaitannya dengan bisnis dan investasi, pendekatan berbasis pasar lebih berfokus pada bagaimana korupsi dapat menjadi “jasa” yang diperjualbelikan antara pejabat pemerintahan dengan sektor swasta. Adrian Blundell-Wignall dan Caroline Roulet dalam tulisan mereka yang berjudul Foreign Direct Investment, Corruption and the OECD Anti-Bribery Convention dengan mengutip Macrae – menjelaskan bahwa sistem pasar korupsi bekerja berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan.
Dalam hal ini, bisnis akan membeli “jasa” yang dijual oleh pejabat pemerintahan guna mendapatkan keuntungan tertentu. Korupsi semacam ini terjadi ketika pebisnis atau investor ingin mengurangi birokrasi (red tape) yang panjang dalam menjalankan bisnisnya.
Nikita Zakharov dalam tulisannya yang berjudul Does Corruption Hinder Investment? misalnya, menjelaskan bahwa korupsi semacam ini terjadi di berbagai daerah Rusia. Zakharov juga menjelaskan bahwa ukuran birokrasi – seperti banyaknya pejabat pemerintahan – dapat menciptakan kompetisi dalam pasar korupsi itu sendiri.
Pertanyaannya adalah bagaimanakah dampak pasar korupsi tersebut terhadap laju investasi?
Sistem pasar korupsi bekerja berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan. Click To TweetKorupsi dan Investasi
Sebagian besar studi berfokus pada bagaimana korupsi berdampak pada investasi langsung (direct investment). Setidaknya, dalam tulisan Blundell-Wignall dan Roulet, disebutkan terdapat dua korelasi berbeda di antara korupsi dan laju investasi, yakni hipotesis grabbing hand – investor menghindari negara korup karena memunculkan tambahan biaya – dan hipotesis helping hand – korupsi membantu pebisnis dalam menghindari birokrasi yang panjang.
Skenario grabbing hand ini bisa saja terjadi akibatnya ketidakpastian keuntungan yang dihasilkan oleh investasi akibat korupsi yang marak. Stephen S. Everheart dan tim penulisnya dalam tulisan mereka yang berjudul Corruption, Investment, and Growth in Developing Countries menjelaskan bahwa maraknya korupsi menyebabkan pengurangan ekspektasi keuntungan investasi dan dipersepsikan dengan peningkatan biaya yang dibutuhkan dalam berbisnis.
Dalam skenario helping hand, korupsi justru dinilai dapat membantu proses yang dibutuhkan untuk investasi langsung. Dengan mengutip Al-Sadig, Blundell-Wignall dan Roulet menjelaskan bahwa skenario ini lebih menekankan pada kontrol atas kualitas institusi-institusi negara dibandingkan pemberantasan korupsi guna menarik investasi.
Edgardo Campos dan timnya dalam tulisan mereka yang berjudul Corruption and Its Implication for Investment menjelaskan bahwa pandangan bahwa korupsi akan menghambat laju investasi tidak sejalan dengan situasi yang terjadi di negara-negara emerging – seperti Tiongkok.
Campos dan timnya menjelaskan bahwa setidaknya prediktabilitas berperan dalam menjaga laju investasi di tengah-tengah prevalensi korupsi. Situasi yang dapat diprediksi ini didasarkan pada sentralitas pejabat-pejabat pemerintah yang menyuplai “jasa” tersebut kepada para investor.
Hongying Wang dalam tulisannya yang berjudul Informal Institutions and Foreign Investment in China menjelaskan bahwa sentralitas institusi-institusi negara berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan kerja sama internasional. Wang menyebutkan bahwa Tiongkok memiliki jaringan personal – disebut sebagai guanxi – serta suap (bribery) yang berkontribusi besar dalam mewadahi investasi di tengah-tengah sistem hukum yang lemah.
Jika prediktabilitas mampu membantu Tiongkok dalam menarik investasi di tengah-tengah maraknya korupsi, bagaimana dengan Indonesia di bawah kepresidenan Jokowi yang dihantui oleh revisi UU KPK?
Visi Jokowi?
Adanya pelemahan KPK disebut-sebut akan menghambat laju investasi di Indonesia. Boleh jadi, pemilihan capim dan revisi UU KPK yang baru saja disahkan dapat berdampak pada visi kepresidenan Jokowi pada periode keduanya yang ingin menarik lebih banyak investasi.
Keinginan Jokowi untuk menarik lebih banyak investasi langsung ini kerap diungkapkan dalam banyak kesempatan. Dalam wawancaranya dengan Nikkei Asian Review misalnya, presiden mengungkapkan ingin Indonesia mendapatkan lebih banyak investasi, khususnya dalam sektor teknologi dan pendidikan.
Meski begitu, visi ini bisa saja menjadi terhambat dengan adanya pelemahan mekanisme hukum KPK dalam memberantas korupsi. Pasalnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, maraknya korupsi dapat membuat para investor ragu dengan adanya tambahan biaya dan ketidakpastian keuntungan investasi.
Korupsi sendiri masih dipersepsikan sebagai persoalan utama bagi para pebisnis di Indonesia. Dalam laporan Global Competitiveness Report 2017-2018 milik World Economic Forum, korupsi masih menempati urutan pertama sebagai penghambat untuk berbisnis di Indonesia.
Bisa jadi, skenario grabbing hand menghambat laju investasi yang diinginkan Jokowi di masa mendatang akibat pelemahan KPK. Belum lagi, persoalan birokrasi selalu menghantui investasi di Indonesia.
Tidak adanya sentralitas dalam birokrasi investasi mungkin saja dapat memberikan dampak tambahan bagi dampak buruk pelemahan KPK. Berbeda dengan Tiongkok, proses pemberian izin investasi yang panjang di Indonesia bukan tidak mungkin membuat para investor semakin ragu untuk menanamkan modalnya.
Pasalnya, panjangnya proses birokrasi dapat saja diwarnai oleh kepentingan-kepentingan yang berbeda. Selain perilaku koruptif, pejabat-pejabat publik yang memiliki kepentingan politik yang berbeda dengan presiden dapat menghambat proses pemberian izin investasi.
Campos dan timnya dalam tulisan mereka menjelaskan bahwa situasi seperti ini dapat memengaruhi derajat prediktabilitas investasi di tengah-tengah korupsi yang marak. Dalam situasi ini, masing-masing pejabat publik memiliki kewenangan dalam menentukan izin atas perusahaan yang ingin berinvestasi – menyebabkan prediktabilitas yang rendah.
Dengan begitu, sikap Jokowi terkait polemik pelemahan KPK justru dapat merugikan mantan Wali Kota Solo itu sendiri. Pada akhirnya, sikap presiden yang meloloskan nama-nama capim KPK serta mendukung revisi UU KPK bisa jadi malah menghambat program dan visinya yang mendorong investasi.
Meski begitu, kondisi tersebut belum dapat dipastikan akan terjadi. Kemungkinan terhambatnya laju investasi tersebut tetap bergantung lagi pada kemampuan pemerintahan Jokowi dalam membangun prediktabilitas tersebut. Yang jelas, korupsi bisa saja tetap ada guna menjalankan pasar investasi di Indonesia.
Mungkin, situasi seperti ini dapat tergambarkan dalam lirik rapper Lupe Fiasco di awal tulisan. Sistem birokrasi investasi hanyalah menjadi papan ayunan. Pengayunnya sendiri adalah korupsi dan suap. Menarik untuk diamati bagaimana dampak pengayun tersebut di masa mendatang. (A43)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
