Berhasil memenangkan Pemilu sebanyak dua dan menempatkan kadernya sebagai presiden dalam dua Pilpres terakhir, tentu telah membuat PDIP menasbihkan diri sebagai partai paling berkuasa dan berpengaruh saat ini. Akan tetapi, partai banteng ini nampaknya tidak dapat berpuas diri terlalu dini. Pasalnya, kasus serupa, di mana Partai Demokrat yang juga sempat begitu berkuasa, nyatanya tidak memiliki pengaruh yang berarti saat ini. Lantas, mungkinkah PDIP akan mengulangi sejarah Demokrat tersebut?
PinterPolitik.com
“Di Bawah Lindungan Tirtayasa”, begitulah judul tajuk laporan investigasi yang dimuat oleh Majalah Tempo terkait kasus korupsi yang turut menyeret nama Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. Disebutkan dalam laporan tersebut bahwa Hasto disinyalir telah berlindung di dalam Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ketika hendak “diciduk” oleh tim penyidik KPK beberapa waktu lalu.
Menariknya, Tempo juga menulis bahwa pimpinan KPK ternyata tidak berani untuk menetapkan salah satu jenderal partai banteng tersebut sebagai tersangka.
Padahal, menurut keterangan Saeful Bahri, yang disinyalir sebagai salah satu staf dan orang terdekat Hasto, uang pelicin yang akan diberikan kepada komisioner KPU, Wahyu Setiawan ternyata berasal dari Hasto sendiri.
Tentu saja, atas dalih pengakuan tersebut, sudah menjadi bukti awal yang cukup untuk menyeret salah satu orang kepercayaan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri tersebut.
Kasus Hasto ini tentu menarik – seperti yang diungkap Tempo – ini adalah bukti nyata pelemahan lembaga anti-rasuah tersebut.
Di luar indikasi pelemahan KPK tersebut, sebenarnya terdapat satu hal lagi yang dapat dimaknai dari terseretnya nama Hasto ke dalam kasus korupsi. Fenomena ini sebenarnya dapat dimaknai pula sebagai indikasi awal kehancuran pamor partai seperti yang diperlihatkan oleh Partai Demokrat lebih dari lima tahun lalu.
Publik tentu mengingat, sebelum PDIP begitu berkuasa saat ini, Partai Demokrat juga pernah merasakan posisi yang sama. Akan tetapi, setelah sepuluh tahun berkuasa, partai yang diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut justru tidak menunjukkan tajinya lagi saat ini.
Menariknya, Nadia Bulkin dalam Indonesia’s Political Parties, menyebutkan bahwa selepas Partai Demokrat memenangkan Pemilu 2009, partai biru ini justru menjadi sasaran target investigasi kasus korupsi.
Imbasnya, berbagai pesohor partai tersebut, seperti Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng mendekam di balik jeruji besi karena kasus korupsi.
Tidak hanya itu, momen tersebut juga dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk melayangkan kritik keras, yang disebut berpengaruh besar terhadap penurunan elektabilitas partai yang terlihat jelas pada gelaran Pemilu selanjutnya.
Dan sekarang, preseden serupa nampaknya telah menghinggapi PDIP. Bahkan tidak membutuhkan waktu yang lama, belum genap setahun berjalannya pemerintahan di periode kedua, Hasto sekalu sekjen partai sudah harus berurusan dengan lembaga anti-rasuah.
Pertanyaannya, benarkah sejarah kejatuhan Partai Demokrat akan terulang di PDIP?
Perputaran Elite di Politik
Filsuf Michel Foucault pernah berujar bahwa sejarah sejatinya tidak linier, melainkan memiliki siklus yang berulang. Ujaran Foucault tentang sirkularitas sejarah ini terlihat jelas dari teori “sirkulasi elite” yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto.
Menurut Pareto, di dalam setiap pemerintahan, akan selalu ada yang disebut sebagai elite atau kelompok kecil orang (minoritas) yang lebih berkuasa atas mayoritas.
Akan tetapi, menurut Pareto, dalam setiap sejarah selalu ada yang disebut dengan sirkulasi elite atau pergantian elite. Entah itu elite yang satu diganti oleh elite yang lainnya, ataupun non-elite yang justru menggantikan elite yang tengah berkuasa.
Pada konteks pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa sirkulasi elite tersebut terjadi pada kasus Partai Demokrat dan PDIP. Melihat pada posisi PDIP yang konsisten menjadi oposisi selama Partai Demokrat berkuasa, mungkin sulit untuk membayangkan bahwa partai banteng tersebut akan seberkuasa sekarang.
Seperti apa yang diungkapkan Pareto, sirkulasi elite menjadi suatu hukum alam yang niscaya terjadi. Dan sekarang, kita menjumpai bahwa Partai Demokrat yang justru tengah terseok-seok di tengah kekuasaan PDIP.
Faktor Kejatuhan Partai Demokrat
Kendati Pareto menyebutkan sirkulasi elite terjadi secara alamiah, namun, proses pergantian elite tersebut mestilah memiliki suata penyebab atau faktor tertentu.
Seperti yang diungkapkan sebelumnya, permasalahan korupsi menjadi faktor besar yang membuat Partai Demokrat mengalami kemerosotan pamor atau elektabilitas.
Menariknya, banyaknya kader Partai Demokrat yang merasakan dinginnya jeruji besi karena terkena kasus korupsi disebutkan justru karena faktor dari sang ketua umum partai atau SBY sendiri.
Hal ini ditulis oleh Politikus Partai Demokrat, Jemmy Setiawan dalam Pemberantasan Korupsi di era SBY Tercatat Paling Progresif di Dunia, yang menyebutkan bahwa SBY telah meminum “pil pahit” terkait komitmennya dalam mendukung penindakan terhadap kasus korupsi.
Menurutnya, SBY justru tidak memberikan perlindungan hukum kendati banyak kader partainya satu per satu diseret oleh KPK. Menguaknya kasus-kasus korupsi tersebut kemudian membuat elektabilitas Partai Demokrat mencapai titik terendah. Namun, SBY nyatanya tidak bergeming dan meneruskan konsistensinya.
Tidak hanya faktor banyaknya kader yang terjerat korupsi, SBY juga nampaknya memiliki kesalahan lain karena tidak dengan matang mempersiapkan penggantinya untuk bertarung di Pilpres 2014.
Ini mungkin tidak terlepas dari besarnya nama seorang SBY, sehingga akan begitu sulit untuk mengangkat nama yang sekiranya menyamai ataupun melebihi popularitasnya.
Dengan demikian, merangkum faktor menjatuhkan Partai Demokrat, kita dapat menemukan dua faktor utama. Pertama, sikap SBY yang justru tidak melindungi kader-kadernya yang terjerat kasus korupsi. Kedua, Partai Demokrat tidak mampu untuk menemukan suksesor pemimpin.
Bagaimana dengan PDIP?
Setelah mengidentifikasi faktor yang membuat Partai Demokrat terjatuh, sekarang pertanyaannya adalah, apakah faktor tersebut telah menampakkan diri di PDIP?
Merujuk pada laporan investigasi yang dibuat Tempo, PDIP nampaknya sangat memahami bahwa kasus yang menyeret nama Hasto dapat menciptakan efek “bola salju” atau dapat menyeret berbagai politisi PDIP lainnya.
Tidak hanya sekedar menyeret pengurus partai banteng lainnya, seperti pada kasus Partai Demokrat, hal tersebut juga dapat menjadi preseden atas jatuhnya eletabilitas PDIP.
Atas hal tersebut, cukup kentara terlihat sebenarnya bahwa Hasto benar-benar tengah dilindungi. Bahkan untuk melindungi sang sekjen, PDIP bahkan meminta Harun Masiku untuk menyerahkan diri ke KPK yang disebut oleh berbagai pihak sebagai “kambing hitam” dalam kasus tersebut.
Menelurusi perjalanan pimpinan KPK yang baru, PDIP nampaknya tengah mempersiapkan rencana untuk mengantisipasi kasus semacam ini. Pasalnya, dalam laporan Tempo beberapa bulan yang lalu, PDIP disebut adalah partai yang sejak awal meminta fraksi-fraksi yang lain untuk meloloskan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.
Laporan tersebut kemudian membuat berbagai pihak mengaitkan sosok Firli yang begitu dekat dengan PDIP. Bahkan, sebelum menjalani fit and proper test (FPT), Firli disebut sempat bertemu dengan Megawati.
Menariknya, dalam cover Majalah Tempo minggu ini, di depan sosok yang diduga sebagai Hasto, Tempo menggambarkan sosok berbaju KPK yang juga menunggangi banteng. Publik tentu bisa menerka-nerka siapa yang dimaksud.
Pada titik ini, mungkin dapat disimpulkan bahwa faktor pertama, di mana PDIP tidak memberikan perlindungan terhadap kadernya yang terkena kasus korupsi sekiranya tidak terjadi.
Lalu terkait faktor kedua? Sepertinya faktor ini juga tidak terjadi kepada PDIP. Pasalnya, baru-baru ini Megawati telah menarik Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menjadi Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan. Selentingan kabar menyebutkan, Risma yang tidak lagi menjadi Wali Kota Surabaya akan diusung di Pilkada DKI Jakarta mendatang.
Menurut berbagai pihak, strategi ini mirip dengan cara PDIP menggaet Jokowi dulu, di mana seorang pemimpin lokal yang begitu populer kemudian dipertarungkan di Pilkada DKI Jakarta, yang kemudian berlanjut dipertarungkan di Pilpres.
Tidak hanya itu, waktu dekat ini Risma bahkan santer diisukan akan menjadi menteri apabila terjadi reshuffle kabinet.
Dengan kata lain, jika strategi mengusung Risma ini sukses, besar kemungkinan PDIP akan memiliki “Jokowi Kedua” atau kembali menempatkan kadernya sebagai presiden.
Tidak hanya itu, berbeda dengan Jokowi yang sebenarnya tidak jelas jabatan struktural di PDIP, Risma adalah kader partai yang memiliki jabatan struktural. Oleh karenanya, mungkin dapat disimpulkan bahkan Wali Kota Surabaya tersebut akan lebih penurut terhadap Megawati ketimbang Jokowi.
Pada akhirnya, mungkin dapat disimpulkan bahwa PDIP sepertinya telah benar-benar belajar dari kegagalan Partai Demokrat dalam mempertahankan singgasananya. Oleh karenanya, dua faktor utama yang sekiranya menjadi alasan kejatuhan partai berlambang mercedes tersebut nampaknya benar-benar telah diantisipasi.
Akan tetapi, hal sebaliknya di mana PDIP tetap terjatuh seperti Partai Demokrat juga dapat terjadi. Oleh karena itu, menarik untuk menunggu kelanjutannya. (R53)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
