Plot Twist, KPK Sasar PDIP?

Plot Twist, KPK Sasar PDIP?
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bersama Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (Foto: Fakta News)
6 minute read

Beberapa pihak menyebut pimpinan KPK yang baru nampaknya sedang berusaha untuk membangun kembali kepercayaan publik yang telah luntur karena revisi UU KPK serta penetapan posisi mereka yang disebut sarat dengan muatan politis. Atas tujuan tersebut, lembaga anti-rasuah tersebut melakukan operasi tangkap tangan, yang beberapa di antaranya bahkan menyasar partai pemenang pemilu dan paling berkuasa saat ini, PDIP. Benarkah demikian?


PinterPolitik.com

Belum mulai bekerja, jajaran pimpinan KPK yang baru di bawah komando Firli Bahuri sudah dipandang dengan sinis oleh berbagai pihak. Tidak hanya sinis, Indonesia Corruption Watch (ICW) misalnya, bahkan memberikan pandangan peyoratif yang menyebutkan pimpinan KPK yang baru adalah yang terburuk sepanjang sejarah.

Melihat perjalanan terpilihnya pimpinan KPK yang baru, rasanya memang cukup beralasan terkait adanya sentimen-sentimen negatif yang selalu menghantui, katakanlah mulai dari persoalan revisi UU KPK yang bahkan menjadi pemantik demonstrasi terbesar mahasiswa dalam 2 dekade terakhir, maupun terkait Ketua KPK, Firli Bahuri yang disebut tidak berintegritas – terkait kasus pelanggaran kode etik – dan dituduh memiliki kedekatan dengan partai pemenang pemilu dan paling berkuasa saat ini, PDIP.

Terkait dugaan yang terakhir, itu tidak terlepas dari pemberitaan bahwa Firli sempat bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sebelum menjalani fit and proper test (FPT) – hal yang telah diakui sendiri juga oleh Firli. Terdapat pula laporan yang dibuat oleh Tempo yang menyebutkan bahwa PDIP disebut sejak awal telah meminta fraksi-fraksi yang lain untuk meloloskan Firli sebagai Ketua KPK.

Yang jelas, kedua peristiwa tersebut tentu membuat berbagai pihak menyimpulkan mestilah terdapat pertautan antara Firli dan PDIP.


Walau diterpa berbagai tudingan miring, KPK sepertinya tengah melakukan manuver yang benar-benar ingin menampar tudingan-tudingan tersebut. Bagaimana tidak, dua staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK baru-baru ini.

Ibarat sebuah film, ini benar-benar menjadi suatu plot twist – perubahan jalan cerita yang dramatis – tersendiri. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu, Hasto menyampaikan pandangan optimis terhadap kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli.

Artinya, apakah pandangan optimis yang dimaksud Hasto adalah rasa optimisnya bahwa pimpinan KPK yang baru akan menangkap dirinya?

Tidak hanya menjadi plot twist, atas ditangkapnya kedua stafnya, tagar #TangkapHastoPDIP menjadi trending di Twitter. Ini memang tidak terlepas dari pengakuan Saeful Bahri – staf Hasto yang tertangkap – di beberapa pemberitaan bahwa uang suap yang akan diberikan kepada komisioner KPU, Wahyu Setiawan berasal dari Hasto sendiri.

Bahkan, saat ini KPK disebut tengah menunggu izin dari Dewan Pengawas (Dewas) untuk menggeledah kantor PDIP. Hasto pun disebut akan segera dipanggil oleh lembaga anti-rasuah tersebut.

Tentu pertanyaannya adalah apakah ini menunjukkan bahwa KPK di bawah kepemimpinan Firli ingin mengembalikan kepercayaan publik yang telah luntur atas berbagai gejolak politik sebelumnya?

Hilang dan Kembalinya Kepercayaan Publik

Shane Snow dalam tulisannya Why Major Institutions Lost Public Trust, and How They Can Gain It Back, menjelaskan bahwa institusi – seperti KPK – yang tengah mengalami kehilangan kepercayaan publik adalah fenomena yang memang banyak terjadi di berbagai tempat. Bahkan menurutnya, sejak tahun 1958, terdapat tren di mana berbagai institusi di berbagai negara mengalami penurunan kepercayaan publik.

Mengacu pada The Stanford Encyclopedia of Philosophy, institusi memiliki suatu tujuan sosial dan pada dasarnya, institusi adalah blok-blok bangunan dari masyarakat. Imbasnya, selepas sebaik apapun kinerja institusi tersebut, jika kepercayaan publik sudah hilang, maka pandangan disfungsi atau menilai institusi terkait tidak berfungsi secara normal akan selalu melekat.

Atas masalah tersebut, Snow menekankan bahwa di era modern yang telah mengalami perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, institusi memiliki kesempatan yang luas untuk mengembalikan kepercayaan publik tersebut. Di sini, Snow menyoroti pentingnya peran pers atau media massa dalam menyebarluaskan kinerja dari institusi terkait.

Baginya, di dalam negara yang menganut politik demokrasi – seperti Indonesia – media massa sangat penting untuk menciptakaan keadaan di mana masyarakat merasa mengetahui kondisi politik, khususnya terkait pengungkapan kasus korupsi.

Dengan kata lain, aksi pimpinan KPK yang terus mengungkap kasus korupsi, seperti melakukan OTT – di mana itu sedang gencar dilakukan – menjadi langkah yang bagus untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Seperti yang diungkapkan oleh ilmuwan politik, Ronald Inglehart, yang menyebut hilangnya kepercayaan publik terjadi karena adanya pengkhianatan – yang dalam konteks ini adalah persepsi publik yang menilai KPK sedang dilemahkan ataupun kemunduran terhadap tindakan pemberantasan korupsi.

Konteks persepsi ini menjadi menarik. Pasalnya, ahli neurosains, Paul Zak, menyebutkan perlu adanya pengembangan hubungan emosional untuk mendapatkan kembali kepercayaan atau membentuk hubungan saling percaya dengan seseorang ataupun institusi.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas atau perilaku yang dapat memproduksi Oxytocin – sebutan untuk hormon yang diproduksi tubuh manusia – di dalam otak. Ini adalah mekanisme yang dengannya manusia memutuskan bahwa manusia lain cukup aman untuk diajak bekerjasama ataupun dipercaya.

Perilaku yang dapat menyebabkan produksi Oxytocin tersebut seperti pelukan, berbuat kebaikan, ataupun menceritakan kisah-kisah emosional.

Terkait yang terakhir, konteks tersebut sangat sesuai dengan kasus KPK saat ini. Ini pula dapat menjadi jawaban mengapa kasus PDIP misalnya, dapat menghadirkan pembalikan citra seperti yang diinginkan.

Poinnya adalah peristiwa ini akan menjadi cerita yang begitu emosional untuk diberitakan oleh berbagai media massa. Alhasil, dengan adanya pemberitaan tersebut, kepercayaan publik terhadap KPK dapat dibangun kembali.

Mengapa PDIP?

Walau manuver KPK ini dapat dipandang sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik, yang mana ini adalah pertanda positif, fenomena ini sebenarnya menyimpan keganjalan ataupun tanda tanya tersendiri.

Terkait Hasto misalnya, yang disebut oleh berbagai pihak sebagai sosok yang dipercaya oleh Megawati, di mana hal ini terlihat dengan dirinya kerap kali menemani Megawati di berbagai kunjungan ataupun konferensi pers. Tidak hanya itu, penunjukannya sebagai Sekjen PDIP tentu saja menjadi sinyal bahwa dirinya adalah orang yang dipercaya oleh Megawati. Namun, mengapa ia justru kini mulai “terserempet” kasus korupsi yang tengah bergulir.

Konteks posisi Megawati sebagai tokoh sentral di politik nasional saat ini bisa digambarkan melalui teori elite dalam politik yang salah satunya dikemukakan oleh Vilfredo Pareto. Menurut Pareto, di setiap pemerintah, selalu terdapat elite pemerintah yang kekuasaannya melampaui mayoritas, yang ia sebut dengan “elites always rule”.

Tidak hanya sekedar berkuasa, elite-elite tersebut benar-benar memiliki kapabilitas untuk mengatur pemerintahan. Merujuk pada teori tersebut, Megawati selaku elite dalam pemerintahan saat ini, tentu saja memiliki kapabilitas tersebut.

Jika argumentasi yang disampaikan oleh media seperti Tempo benar adanya – bahwa PDIP punya “pengaruh” dalam pemilihan pimpinan KPK saat ini – mengapa kapabilitas Megawati dalam memberikan perlindungan hukum, katakanlah terhadap Hasto, tidak terjadi?

Beberapa pihak memang menyebutkan bahwa di dalam tubuh PDIP sendiri setidaknya ada beberapa kubu, yakni kubu loyalis Megawati, kubu loyalis Taufiq Kiemas, dan kubu Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Artinya, boleh jadi konteks yang terjadi pada Hasto ini berdiri di atas benturan kubu tersebut. Tak ada yang tahu pasti.

Di luar persoalan tersebut, tentu menarik untuk dinantikan, apakah KPK akan benar-benar menyeret Hasto atau tidak. Jangan sampai kasus ini hanya menjadi gimik politik semata, dan berakhir seperti kasus-kasus yang lain. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.