HomeNalar PolitikPDIP, Partai Biang Kerok?

PDIP, Partai Biang Kerok?

Kecil Besar

Benarkah PDI Perjuangan layak dijuluki partai biang kerok?


PinterPolitik.com

“[dropcap]J[/dropcap]angan dukung dan pilih Partai penista agama”. Ini adalah sebuah kalimat sakti mandraguna yang punya daya ‘magis’ saat Pilkada DKI Jakarta digelar. Bukan karena mengandung ajian tertentu yang mampu mengubah batu menjadi telur ayam atau mengubah Danau Sunter menjadi Danau di Jenewa, tapi karena memiliki kemampuan untuk mengubah peta politik ibu kota.

Wow, itu baru satu kalimat lho, bagaimana kalau jadi satu buku? Jangan-jangan Amerika Serikat bisa change position nih dengan Indonesia? Kalau itu sampai terjadi, sungguh terrrlaluuu, maksudnya terrrlaluuu lebay, wkwkwk.

Tapi kata orang-orang sih, itu karena efek Ahok. Katanya waktu itu Ahok dianggap salah mempergunakan surat Al- maidah 51. Ia lantas dituduh menistakan agama Islam dan akhirnya harus rela pindahan dan jadi betmen di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Nah, otomatis partai-partai yang mendukung pasangan Ahok-Djarot dianggap sebagai partai penista agama. Salah satunya adalah Partai Banteng. Satu orang yang buat salah, tapi kok banyak amat yang ikut-ikutan kena getahnya? Hm, ini nih bikin saya agak sedikit bingung.

Kasus Ahok ini, akhirnya membuat Partai Banteng dan konco-konconya harus rela menerima julukan baru sebagai ‘partai penista agama atau partai anti Islam’. Hm, kasian amat. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Bagaimana kalau susunya rusak sepabrik? Bisa aja se-Indonesia pada mencret semuanya. Duh, jangan sampai kayak gitu ya.

Rupanya tudingan yang diarahkan kepada Partai Banteng terus bergulir. Partai tersebut pernah dituduh sebagai antek komunis, bahkan pemerintahan Jokowi juga turut mendapat tuduhan demikian. Menurut selentingan yang beredar, ini merupakan ulah dari para alumni 212 yang memang saat Pilkada DKI berada di sisi Gerindra, PKS dn PAN. CDMA (Capek Deh Malas Ah), lagu lama itu mah.

Bahkan baru-baru ini, Partai Banteng kembali dapat julukan tambahan, sebagai partai biang kerok atas semua masalah yang melanda negeri ini. Katanya ini adalah pernyataan tersirat dari Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif.

Lalu, apa yang harus dilakukan  Partai Banteng? Apakah diskusi udah jadi konsensus yang tepat untuk semua ini? Atau pernyataan Ketua PA  212 ada benarnya? Entahlah. Silahkan cek dan ricek sendiri, wkwkwk. (K-32)

Baca juga :  Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan
spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

PDIP dan Gerindra Ngos-ngosan

PDI Perjuangan dan Gerindra diprediksi bakal ngos-ngosan dalam Pilgub Jabar nanti. Ada apa ya? PinterPolitik.com Pilgub Jabar kian dekat. Beberapa Partai Politik (Parpol) pun mulai berlomba-lomba...

Arumi, ‘Srikandi Baru’ Puan

Arumi resmi menjadi “srikandi baru” PUAN. Maksudnya gimana? PinterPolitik.com Fenomena artis berpolitik udah bukan hal baru dalam dunia politik tanah air. Partai Amanat Nasional (PAN) termasuk...

Megawati ‘Biro Jodoh’ Jokowi

Megawati tengah mencari calon pendamping Jokowi. Alih profesi jadi ‘biro jodoh’ ya, Bu? PinterPolitik.com Kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu laksana lilin yang bernyala. Lilin...