HomeNalar PolitikPDIP Belum Mengakui Kaesang?

PDIP Belum Mengakui Kaesang?

Kecil Besar

Keinginan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri harus ditunda. Kaesang terlebih dahulu harus bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.


PinterPolitik.com

Pada Selasa (3/10/2023), Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku telah menerima surat terkait keinginan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Surat sudah kami terima dan juga sudah dihubungi oleh Pak Sekjen (PSI), Pak Raja Juli Antoni,” ungkap Hasto.

Beberapa hari sebelumnya, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani sudah merespons keinginan Kaesang untuk bertemu dengan Megawati.

Tegas Puan, sebelum bertemu dengan Megawati, Kaesang perlu bertemu dengan dirinya terlebih dahulu. “Ayo Mas Kaesang bertemu Mba Puan dulu,” ungkap Puan pada Sabtu (30/9/2023).

Ajakan Puan disambut baik. Pertemuan keduanya telah terjadi pada Kamis (5/10/2023), di sebuah kafe di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

PDIP Takut dengan Jokowi?

Ada beragam penafsiran yang mencuat terkait pertemuan Kaesang dengan Puan Maharani. Dari berbagai penafsiran yang ada, kita dapat menarik dua yang paling menarik.

Penafsiran pertama, banyak pihak melihat pertemuan itu sebagai bentuk kekuatan politik Presiden Jokowi. Ini misalnya diungkapkan oleh komunikolog politik Tamil Selvan.

“PDIP yang kita tahu dulu kira-kira begitu sombongnya dengan PSI, hari ini menurunkan level egonya untuk bertemu dengan Kaesang,” ungkap Kang Tamil pada Minggu (8/10/2023).

Lanjut Kang Tamil, “Saya lebih menitikberatkan bahwa ini memvalidasi bahwasanya kekuatan Jokowi itu ditakuti oleh PDIP.”

Penafsiran pertama ini terbilang menarik karena meletakkan asumsi bahwa Jokowi berada di belakang Kaesang. Ini adalah praktik diplomasi politik yang tua.

Ketika dua kerajaan atau dua kekuatan politik ingin berdialog, terlebih dahulu akan dikirim utusannya. Dalam konteks ini, Kaesang mungkin dilihat sebagai utusan dari Presiden Jokowi.

Baca juga :  Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Sama seperti para raja yang merasa tersinggung ketika utusannya tidak diterima, PDIP sepertinya tidak ingin membuat Presiden Jokowi tersinggung dengan menolak keinginan Kaesang.

Kaesang Belum Diakui?

Sekarang kita lanjut ke penafsiran kedua. Yang kedua ini terbilang jauh lebih menarik. Alih-alih ditafsirkan sebagai bentuk ketakutan atas kekuatan politik Jokowi, pertemuan Kaesang dengan Puan justru dapat dibaca sebagai bentuk PDIP belum mengakui Kaesang sebagai ketua umum partai politik.

Simpulan itu dapat ditarik dengan membuat berbagai komparasi. Pertama, tentu saja, sebagai ketua umum partai politik, idealnya harus bertemu dengan sesama ketua umum partai politik.

Sebelumnya, Kaesang dapat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan itu bahkan terjadi sebelum Kaesang menjadi Ketua Umum PSI.

Artinya, apabila benar PDIP takut dengan kekuatan politik Jokowi, seharusnya tidak terdapat syarat untuk bertemu dengan Puan terlebih dahulu.

Kalaupun alasannya karena faktor partai non-parlemen, pertemuan Megawati dengan Ketua Umum Perindo dan Hanura adalah bantahan atas itu. Kedua partai itu tidak lolos ke Senayan di Pemilu 2019.

Salah satu yang melihatnya dalam konteks partai non-parlemen adalah pengamat politik dari Citra Institute, Efriza.

“PDIP berharap Kaesang dukung Ganjar, tapi tak ingin juga Kaesang ‘besar kepala’ karena ketua umum partai non-parlemen dengan mudah bertemu Ketua Umum Megawati sebagai partai penguasa saat ini,” ungkap Efriza pada Selasa (3/10/2023)

Kasus Kaesang bertemu dengan Prabowo, serta pertemuan Megawati dengan Hary Tanoe dan Oesman Sapto Odang adalah bantahan kuat atas hipotesis Efriza.

Sekali lagi, alih-alih ditafsirkan sebagai bentuk ketakutan atas kekuatan politik Jokowi, pertemuan Kaesang dengan Puan justru dapat dibaca sebagai bentuk PDIP belum mengakui Kaesang sebagai ketua umum partai politik.

Baca juga :  Hotel Sultan dan Mesin Uang Soeharto

Atau mungkin tepatnya belum dilihat setara untuk duduk dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (R53)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Ganjar Kena Karma Kritik Jokowi?

Dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion, elektabilitas Ganjar-Mahfud justru menempati posisi ketiga. Apakah itu karma Ganjar karena mengkritik Jokowi? PinterPolitik.com Pada awalnya Ganjar Pranowo digadang-gadang sebagai...

Anies-Muhaimin Terjebak Ilusi Kampanye?

Di hampir semua rilis survei, duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu menempati posisi ketiga. Menanggapi survei yang ada, Anies dan Muhaimin merespons optimis...

Kenapa Jokowi Belum Copot Budi Gunawan?

Hubungan dekat Budi Gunawan (BG) dengan Megawati Soekarnoputri disinyalir menjadi alasan kuatnya isu pencopotan BG sebagai Kepala BIN. Lantas, kenapa sampai sekarang Presiden Jokowi...