Menjadi menarik untuk melihat bahwa PDIP selaku partai pengusung utama Presiden Jokowi justru menjadi fraksi yang keras mengkritik kebijakan mantan Wali Kota Solo tersebut di Parlemen. Lantas, mungkinkah PDIP akan bertransformasi menjadi oposisi atas kebijakan-kebijakan kadernya tersebut?
PinterPolitik.com
Selaku partai pengusung utama Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi cukup menarik untuk melihat gelagat berbagai kader PDIP yang justru keras mengkritik kebijakan pemerintah di Parlemen. Pada 18 April misalnya, Masinton Pasaribu yang selama ini dikenal vokal mendukung, justru memberikan kritik keras terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 atau Perppu Corona, yang disebutnya sebagai kepentingan kaum oligarki.
Kemudian pada 24 April lalu, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Muhammad Nabil Haroen juga mengkritik keras program Kartu Prakerja dengan menyebutkan saat ini masyarakat lebih membutuhkan pangan dan bantuan langsung tunai (BLT) daripada pelatihan skill seperti yang diusung dalam Kartu Prakerja.
Terbaru, anggota DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno juga melayangkan kritik keras atas kebijakan Presiden Jokowi yang tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Tidak tanggung-tanggung, kebijakan tersebut bahkan disebutnya sebagai tindakan yang tidak terpuji.
Melihat gelagat hubungan panas-dingin tersebut, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin turut memberi komentar dengan menyebutkan itu mungkin sebagai indikasi bahwa PDIP tidak senang dengan kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi karena dianggap melanggengkan oligarki, menutup-tutupi korupsi, dan tidak berpihak kepada rakyat.
Lebih radikal dari Ujang, pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Saiful Anam bahkan menyebutkan bahwa PDIP yang menjadi pengusung utama Presiden Jokowi dapat saja berbalik untuk menjadi oposisi atas kebijakan kadernya.
Menurut Saiful, langkah tersebut dapat dilakukan untuk menunjukkan bahwa PDIP merupakan partai yang mendukung kebijakan pro wong cilik karena berbagai kebijakan Presiden Jokowi dinilai kontra dengan citra tersebut. Selain itu, menurutnya, itu juga dapat memberikan penekanan bahwa partai banteng tidak berada di balik berbagai kebijakan yang ditelurkan oleh mantan Wali Kota Solo tersebut.
Merujuk pada Saiful, mungkinkah PDIP justru berbalik menjadi oposisi atas pemerintahan Presiden Jokowi? Lantas, intrik politik seperti apa yang sekiranya bernaung di balik gelagat partai banteng tersebut?
Hmmm, @PDI_Perjuangan mungkin nggak sih malah jadi oposisinya Pak @jokowi ? #infografis #PDIP #jokowi #politik https://t.co/Ci1Fk3Se3p pic.twitter.com/Nhf8B5tDDe
— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) May 19, 2020
Marketing Partai
Seperti yang diungkap oleh Saiful, kritik berbagai kader PDIP terhadap kebijakan Presiden Jokowi memang dapat menunjukkan partai banteng tidak sejalan dengan kebijakan yang tidak pro terhadap wong cilik.
Bruce I. Newman dalam tulisannya Branding and Political Marketing in the United States menyebutkan bahwa partai politik sebenarnya sama halnya dengan korporasi atau perusahaan yang juga menjajakan merek atau produknya ke pasar atau masyarakat. Merek atau produk yang dijual tersebut adalah kader atau kandidat partai yang nantinya diusung dalam setiap gelaran pemilihan umum (pemilu).
Menurut Newman, begitu sulit bagi politisi atau partai politik untuk berkomunikasi dengan masyarakat apabila tidak memiliki merek yang jelas. Akibatnya, praktik branding politik atau mencitrakan diri terhadap citra tertentu menjadi aktivitas yang lazim dilakukan oleh politisi dan partai politik.
Jika merujuk pada Gareth Smith dan Alan French dalam tulisannya The Political Brand: A Consumer Perspective, disebutkan bahwa merek partai politik yang umum diingat oleh masyarakat adalah partai itu sendiri, pemimpin partainya, dan kebijakan yang ditelurkan oleh partai tersebut.
Menggunakan perspektif konsumen atau masyarakat terhadap partai, Smith dan French menyebutkan bahwa sebenarnya hanya sebagian hal dari partai politik yang mengendap di memori masyarakat yang kemudian dipahami menjadi merek atau citra partai. Oleh karenanya, menjadi fundamental untuk mencitrakan partai, pemimpin partai, dan kebijakan – karena ketiga hal tersebut adalah yang paling mudah diingat oleh masyarakat sebagai citra partai terkait.
Dengan demikian, di sini kita dapat memahami relevansi dari pernyataan Saiful, di mana kritik berbagai kader PDIP terhadap kebijakan Presiden Jokowi yang dinilai tidak pro wong cilik dapat menciptakan citra bahwa partai banteng merupakan partainya wong cilik.
Ditambah lagi, dengan Pilkada serentak yang akan dilakukan tahun ini, itu tentu dapat menarik simpati publik untuk memilih kandidat yang diusung oleh PDIP. Dalam jangka panjang, strategi tersebut tentu dapat dimanfaatkan juga untuk membangun citra yang kuat guna menjadi modal di gelaran Pilpres 2024 mendatang.
Duh, perasaan sebelumnya ada menteri yang bilang soal pelonggaran PSBB deh? 🤔 #infografis #PSBB #politik #pinterpolitik https://t.co/QezaAonFLT pic.twitter.com/NM8HVFRzjJ
— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) May 19, 2020
Pasalnya, kabar-kabarnya, partai banteng telah menyiapkan beberapa nama untuk maju berlaga. Kandidat terkuat disebut-sebut merupakan Ketua DPR Puan Maharani. Kemudian disusul oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Akan tetapi, strategi marketing PDIP sepertinya menyimpan tanda tanya tersendiri menimbang pada partai banteng tersebut justru mendukung pengesahan produk hukum yang dinilai pro terhadap pengusaha seperti RUU Minerba. Selain itu, citra Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP juga telah lama dinilai telah membangun dinasti politik, misalnya dengan Puan sang anak yang justru kerap mengisi berbagai jabatan strategis pemerintahan.
Atas kejanggalan tersebut, tentu sukar bagi masyarakat untuk memahami bahwa PDIP adalah partainya wong cilik. Dengan kata lain, strategi marketing yang dilakukan dengan mengkritik kebijakan Presiden Jokowi boleh jadi telah gagal.
Gertakan Politik?
Mengacu pada keganjilan tersebut, menarik bagi kita untuk melihat pandangan pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana yang menyebutkan bahwa saat ini hubungan Presiden Jokowi dengan Megawati tengah retak.
Menurut Lesmana, Megawati tidak puas, dan mungkin juga mulai kesal dengan Presiden Jokowi karena banyak orang-orangnya yang tidak diangkat. Gestur kekesalan Megawati misalnya terlihat dengan maju-mundurnya dukungan PDIP terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilwakot Solo.
Lantas, mungkinkah PDIP tengah melakukan gertakan politik terhadap Presiden Jokowi guna mengakomodasi keinginan tertentu?
Drew Calvert dalam tulisannya To Bluff or Not to Bluff menyebutkan bahwa menggertak (bluffing) sebenarnya merupakan persoalan komputasi dan bukannya psikologis. Dengan kata lain, melakukan gertakan merupakan suatu strategi yang memperhatikan kalkulasi tertentu.
Salah satu gertakan politik paling terkenal dengan perhitungan yang cermat misalnya dapat kita lihat pada peristiwa yang disebut dengan Capitulation of Stettin di Prusia.
Diceritakan pada 29 Oktober 1806 silam, brigade kavaleri ringan Prancis yang dipimpin oleh Jenderal Brigade Antoine Lasalle yang hanya membawa 800 prajurit berkuda dan 2 senjata dengan mengejutkan mampu membuat Romberg, komandan Benteng Stettin untuk menyerah. Padahal, saat itu Benteng Stettin memiliki hampir 300 meriam dan 5.000 tentara.
Lalu bagaimana cara Lasalle membuat Romberg menyerahkan Benteng Stettin?
Pejabat 1: Kita akan melakukan regenerasi dalam jabatan publik.
Pejabat 2: Maksud dia segregasi.
Pejabat 3: Maksudnya integrasi, eh remunerasi.
Duh, seburuk itukah komunikasi saat ini di Istana? #infografis #moeldoko #menhub #pinterpolitik https://t.co/Ci1Fk3ADbR pic.twitter.com/IrxPdjk19E
— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) May 19, 2020
Saat itu, Lasalle menggertak Romberg bahwa ia membawa 30.000 korp tentara. Untuk meyakinkan Romberg, Lasalle memerintahkan para tentaranya untuk menyeret gerbong-gerbong kereta untuk membuat debu beterbangan agar tercipta ilusi terdapat puluhan ribu tentara yang sedang berjalan di belakang. Singkat kata, ilusi tersebut berhasil menipu Romberg dan menyerahkan Benteng Stettin.
Melihat pada peristiwa Capitulation of Stettin, yang mana Romberg menyerah karena gertakan yang berasal dari perhitungan yang cermat, apakah itu juga akan berlaku pada kasus PDIP dengan Presiden Jokowi?
Dengan PDIP yang menempatkan diri sebagai partai dengan jumlah kursi sebanyak 128 buah, atau terbanyak di Parlemen, tentu mudah bagi partai banteng untuk menciptakan gertakan hebat kepada Presiden Jokowi guna membuatnya menurut.
Selain itu, Megawati juga menjadi kunci akan dukungan Gibran di Solo. Jika Presiden Jokowi benar-benar serius mengusung anak sulungnya menjadi the next Wali Kota Solo, mendapatkan restu Megawati tentu saja begitu penting. Terlebih lagi, Solo merupakan salah satu basis kekuatan utama partai banteng.
Dengan demikian, jika benar PDIP tengah melakukan gertakan politik, menimbang pada pengaruhnya yang besar, sepertinya itu akan membuat sang presiden untuk mengakomodasi keinginan partai banteng. Ini tentunya adalah kalkulasi yang cermat.
Akan tetapi, benar tidaknya PDIP tengah melakukan gertakan politik tentunya tidak diketahui secara pasti. Bisa jadi pula, PDIP hanya menjalankan fungsinya sebagai pengontrol pemerintah di Parlemen. Di luar itu semua, tentu kita harus mengapresiasi kritik keras kader partai banteng yang vokal menyorot kebijakan Presiden Jokowi yang dinilai tidak pro terhadap wong cilik. Itu tentunya merupakan “vitamin” dalam politik demokrasi. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
