PAN tampak seperti kejar setoran dengan membiarkan praktik korupsi kader di lumbung suara mereka.
PinterPolitik.com
[dropcap]C[/dropcap]itra bersih dan anti-korupsi tentu ingin dicapai oleh banyak partai di negeri ini. PAN menjadi salah satu partai yang ingin mewujudkan hal tersebut. Mereka menyatakan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sebagai salah satu visi partai.
Sayangnya, visi tersebut hanya sekadar visi. Belakangan, kader-kader partai matahari terbit tersebut banyak menjadi “pasien” dari KPK. Kepala daerah asal partai besutan Zulkifli Hasan tersebut seolah tidak ingin mewujudkan visi partainya sendiri.
Rentetan korupsi yang menimpa partai Islam ini terjadi justru di kandang mereka sendiri. Provinsi yang mereka kuasai pucuk pimpinannya, seperti Jambi dan Sulawesi Tenggara menjadi sumber dalam tubuh mereka.
Fenomena kader partai yang terciduk korupsi tentu bukan barang baru di negeri ini. Akan tetapi, menarik melihat bagaimana PAN seperti sedang kejar setoran korupsi di kandang mereka sendiri. Apa yang membuat partai matahari ini terbenam dalam pusara korupsi?
Membangun Citra Minim Korupsi
PAN memang bukanlah partai dengan riwayat nol kasus rasuah di negeri ini. Akan tetapi, pemberitaan korupsi pada partai ini tergolong amat jarang terjadi. Kondisi ini terutama terjadi pada saat ketua umum mereka masih dipegang oleh Hatta Rajasa.
Di era tersebut, jumlah kader partai yang menjadi pesakitan dalam kasus korupsi tergolong kecil. Pada periode 2010-2015, hanya ada lima orang kader saja yang tersangkut kasus korupsi. Di antara lima orang tersebut, tidak ada satupun kepala daerah yang menjadi tersangka.
Pada periode tersebut, hanya ada satu kader PAN di tingkat nasional yang terkena perkara korupsi. Kader partai tersebut adalah Wa Ode Nurhayati yang terjerat dalam kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).
Di luar itu, kader-kader PAN yang terjerat kasus korupsi kebanyakan berada di tingkatan legislatif daerah saja. Ada dua orang anggota DPRD Riau asal PAN misalnya yang terseret kasus korupsi PON Riau 2012. Kasus di tingkat DPRD umumnya tidak menghebohkan bagi banyak orang.
Publik bisa saja menduga di era Hatta Rajasa PAN tidak memiliki masalah besar dalam pencarian dana. Hal ini terlihat dari minimnya kader strategis mereka yang harus memakai rompi jingga ala KPK.
Selain itu, saat itu PAN adalah salah satu tulang punggung utama pemerintahan berkuasa. Boleh jadi publik mengaitkan minimnya sorotan pada partai ini karena mereka adalah salah satu partai pendukung pemerintah.
Menarik Setoran Kader
Ada pihak yang menduga bahwa partai besutan Zulkifli Hasan tersebut kini tengah kekurangan dana. Biaya untuk mengarungi tahun politik memang tidak murah. Hal ini misalnya pernah dikemukakan secara langsung oleh kader mereka sendiri.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Waketum PAN Viva Yoga Mauladi. Menurutnya, PAN mengalami kekurangan dana operasional setiap bulannya. Hal ini membuat mereka harus memutar otak agar operasional partai tetap berjalan.
Untuk menutupi kebutuhan dana besar tersebut, PAN memerlukan sumber pendanaan baru. Salah satu dana instan yang dapat ditarik adalah dana yang berasal dari kader. Atas nama loyalitas, rupiah dari kantong mereka dapat dikucurkan menjadi kas partai. Secara umum, parpol kerap memberikan kewajiban iuran kepada kadernya yang ditarik secara rutin.
Idealnya, penarikan rupiah dari kader itu berhenti dalam bentuk iuran rutin saja. Akan tetapi, biaya politik yang begitu tinggi membuat kader bisa saja dibebankan nominal uang yang lebih besar oleh partai. Kondisi ini disinyalir dapat menjadi penyebab praktik korupsi di kalangan kepala daerah termasuk di PAN.
PAN bukanlah partai yang kerap menyapu bersih kursi kepala daerah di negeri ini. Meski begitu, partai ini cukup beruntung dapat meraih beberapa posisi strategis di sejumlah provinsi. Salah satu provinsi yang menjadi lumbung suara bagi partai ini adalah Sulawesi Tenggara (Sultra).
Perolehan suara PAN di provinsi tersebut pada Pemilu 2014 menduduki posisi teratas. Mereka juga berhasil menyapu beberapa posisi strategis di provinsi tersebut. Kursi gubernur hingga beberapa bupati/walikota berhasil mereka amankan.
Beberapa pihak memandang bahwa PAN melihat ada peluang dari lumbung suara mereka tersebut. Diduga, mereka memanfaatkan kursi kepala daerah untuk memenuhi kebutuhan dana mereka. Hal ini nampak dari begitu banyaknya kepala daerah mereka yang terkena kasus korupsi.
Ada empat kepala daerah PAN di Sultra yang tersapu pemberantasan korupsi di negeri ini. Salah satu dari empat kepala daerah tersebut adalah Gubernur Sultra Nur Alam. Ia tersangkut korupsi yang cukup dahsyat yaitu kasus izin tambang nikel dengan total kerugian Rp 4,3 triliun. Selain Nur Alam, ketiga kepala daerah lainnya juga meraup untung dari praktik rasuah mereka.
Begitu banyaknya kader yang tersandera KPK, membuat publik bertanya-tanya. Beberapa kalangan mulai menduga bahwa PAN memang menarik uang lebih dari kader-kader di kandang mereka. Hal ini membuat mereka harus mencari dana lebih salah satunya melalui korupsi.
Selain Sultra, PAN juga memegang posisi puncak di pemerintahan provinsi Jambi. Kader mereka, Zumi Zola berhasil merengkuh posisi gubernur menggantikan ayahnya yang juga kader PAN.
Sebagaimana kasus di Sultra, Zumi akhirnya ditetapkan tersangka oleh KPK. Zumi disebut-sebut terlibat dalam kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi 2018.
Kalau berniat hapus korupsi, mari berbenah & tak perlu saling menyerang. Ayo bareng2 kita cari cara terbaik hapus korupsi. Sudah jelas? https://t.co/2nsTtraSpK
— ZULkifli Hasan (@ZUL_Hasan) October 12, 2017
Di atas kertas, Zumi idealnya tidak melirik uang haram dalam bentuk korupsi. Secara pribadi, ia tidak memiliki permasalahan ekonomi karena lahir dari keluarga yang dipandang berkecukupan. Beberapa orang memandang ia tidak memiliki motif korupsi untuk memperkaya diri sendiri.
Beberapa orang mulai mengarahkan pandangan pada PAN, tempat Zumi bernaung. Bisa saja Zumi terpaksa melirik uang haram karena dibebankan iuran besar dari partainya. Apalagi, posisi Zumi sebagai gubernur sangat strategis untuk mengatur uang.
PAN Korban Politik?
Perlu diakui bahwa fenomena kader partai yang digiring ke Kuningan oleh KPK bukanlah hal yang tidak lazim. Disinyalir, kader-kader tersebut tidak hanya mengambil uang haram untuk kepentingan pribadi saja. Beberapa orang disebut-sebut diduga juga memberikan setoran kepada partai tempat mereka bernaung.
Meski tergolong umum, tidak semua kader-kader partai tersebut harus berurusan dengan hukum. Tampak bahwa PAN termasuk salah satu partai yang sial karena anggotanya belakangan harus menjadi tersangka korupsi.
Beberapa pihak menduga bahwa ini memiliki kaitan dengan sikap politik partai yang didirikan Amien Rais tersebut. PAN memang termasuk ke dalam partai pendukung pemerintahan Jokowi, tetapi hingga tulisan ini diturunkan, mereka masih belum mengukuhkan dukungannnya pada Jokowi di 2019 nanti.
Partai yang identik dengan warna biru tersebut bahkan mengirim sinyal akan mendukung kubu lawan Jokowi, Prabowo Subianto. Hal ini tentu membuat gerah petahana yang menginginkan koalisinya tetap solid.
Bisa saja maraknya kader PAN yang harus memakai rompi jingga terkait dengan sikap PAN tersebut. Pemerintah bisa saja mengirim sinyal agar partai ini segera menentukan sikap dan kembali mendukung Jokowi.
Jika strategi tersebut benar, langkah ini memilki kemiripan dengan strategi yang digambarkan Stalin. Mantan orang nomor satu di Uni Soviet ini memberikan ilustrasi dengan seekor ayam di mana menyiksa ayam dengan mencabuti bulunya dapat membuatnya lebih mudah menurut. Bisa saja, PAN menjadi korban Stalinisme ala pemerintahan Jokowi agar mau menuruti keinginan mereka.
Memang belum dapat dipastikan apa yang menjadi penyebab munculnya fenomena kepala daerah PAN yang terciduk korupsi. Meski begitu, korupsi dan pengungkapan kasusnya seringkali memiliki motif. Lalu apa yang sedang terjadi di dalam tubuh partai matahari terbit sebenarnya? Berikan pendapatmu. (H33)
