Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono menyebut konflik Palestina-Israel bukan urusan Indonesia. Di tengah gelombang dukungan terhadap Palestina, mengapa pernyataan kontroversial itu dikemukakan oleh Hendropriyono? Apakah itu menjadi indikasi posisi politik tertentu?
Gemuruh. Langit Palestina dilewati roket-roket. Gedungnya terhantam. Hancur. Reruntuhan menimpa. Dengan alasan self-defense atau pertahanan diri, Israel terus menembakkan roketnya.
Dunia mengecam, tentunya. Eskalasi konflik di tanah Al-Aqsa telah memantik hujatan dunia. Israel harus berhenti. Ini bukan soal agama, melainkan kemanusiaan.
Di tanah air, gelombang dukungan terus berdatangan. Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi juga telah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil langkah nyata atas pelanggaran yang terus dilakukan Israel.
Menariknya, di tengah gelombang dukungan terhadap Palestina, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono justru mengeluarkan pernyataan kontroversial. Menurutnya, konflik Israel-Palestina bukanlah urusan Indonesia. “Urusan Indonesia adalah nasib kita dan hari depan anak cucu kita,” begitu tegasnya.
Baca Juga: Zionis Nusantara, Munculnya Pendukung Israel?
Mudah menebak, pernyataan tersebut memantik kritik dan kecaman. Namun menariknya, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono memberi pembelaan. Menurutnya, Indonesia tidak memiliki pengaruh yang cukup untuk bisa menekan dunia internasional untuk menghentikan konflik Israel-Palestina. Sejak era Soekarno, kecaman terhadap Israel terbukti tidak memberikan perubahan.
Menjadi pertanyaan tersendiri mengapa Hendropriyono tidak memiliki sensitivitas isu, sehingga mengeluarkan pernyataan kontroversial semacam itu. Apa yang mendasari pernyataan itu?
Negara, Aktor Egois?
Dalam studi Hubungan Internasional, pernyataan Hendropriyono dengan jelas menunjukkan teori realisme (realism) atau political realism. Para penganut realisme melihat negara hanya peduli dengan keamanan dan kepentingan nasional mereka sendiri, serta memperjuangkan kekuasaan.
Realisme skeptis terhadap norma atau etika dalam hubungan antar negara. Politik internasional dilihat sebagai arena anarki tanpa keadilan yang dicirikan oleh konflik aktif atau potensial antarnegara.
Kendati terlihat seperti doktrin Machiavellian, W. Julian Korab-Karpowicz dalam tulisannya Political Realism in International Relations menyebut tidak semua realis skeptis atau menolak keberadaan etika dalam hubungan internasional.
Ada perbedaan antara realisme klasik dan realisme radikal atau ekstrim. Penganut realisme klasik tidak menolak kemungkinan penilaian moral dalam politik internasional, melainkan mengkritisi moralisme, yakni wacana moral abstrak yang tidak memperhitungkan realitas politik.
Terlepas dari perbedaan antara realisme klasik dan radikal, keduanya memiliki asumsi yang sama, yakni negara adalah aktor yang egois (selfish). Asumsi ini mengundang berbagai pertanyaan, khususnya dalam menjelaskan kerja sama antarnegara, seperti bantuan luar negeri.
Bagaimana mungkin kerja sama bisa terjalin apabila setiap aktor diasumsikan egois? Bukankah itu kontradiktif?
Penjelasan Francis Fukuyama dalam bukunya The Origin of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution dapat kita gunakan untuk menjawab persoalan tersebut. Menggunakan konsep reciprocal altruism dari temuan biologi evolusioner, Fukuyama menjelaskan mengapa manusia selaku makhluk egois yang mementingkan dirinya sendiri (self-interest) justru dapat melakukan kerja sama.
Baca Juga: Jokowi’s Doctrine: No Doctrines?
Hipotesisnya sangat sederhana, manusia melakukan kerja sama bukan karena mereka altruis, melainkan karena dengan bekerja sama kepentingan pribadi mereka lebih mudah terwujud. Hipotesis tersebut dengan jelas digunakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal, The Wealth of Nations.
“It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own interest.” Artinya, “Bukan karena kebaikan hati si tukang daging, pembuat bir, atau tukang roti, yang menyediakan makan malam kita, melainkan karena perhatian mereka pada kepentingan diri mereka sendiri”.
Secara logis, jika asumsi dasar atau premis mayor yang digunakan adalah setiap aktor adalah egois, maka negara yang diasumsikan sebagai aktor egois dapat dijelaskan perilakunya menggunakan reciprocal altruism. Kerja sama antarnegara terjadi demi mempermudah terwujudnya kepentingan nasional mereka sendiri.
Dalam realisme, khususnya realisme radikal, pernyataan Hendropriyono sekiranya tidak salah. Jika ingin membantu Palestina, pertanyaannya jelas, apa keuntungan yang didapat Indonesia? Apakah itu dapat meningkatkan kesejahteraan atau pertumbuhan ekonomi nasional?
Poin yang dikemukakan Arief Poyuono juga menarik. Faktanya, Indonesia memang tidak memiliki pengaruh yang cukup untuk memberi tekanan. Jamak diketahui Israel memiliki hubungan yang erat dengan Amerika Serikat (AS). Pada Desember 2020, AS bahkan menawari Indonesia bantuan US$ 2 miliar jika membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Ungkap Polugri?
Dalam iklim demokrasi, tentu sah-sah saja Hendropriyono mengeluarkan pernyataan semacam itu. Namun, di tengah gelombang dukungan terhadap Palestina dan telah keluarnya pernyataan resmi dari Presiden Jokowi, mengapa mantan Kepala BIN ini tidak mempertimbangkan sensitivitas isu? Terlebih lagi, selaku sosok yang dekat dengan lingkar Istana, akan ada kesan pernyataan tersebut kontradiktif dengan sikap resmi pemerintah.
Ada dua kemungkinan atas keganjilan ini. Pertama, itu memang murni pandangan pribadi Hendropriyono. Kedua, ada kemungkinan pernyataan itu sebenarnya tidak kontradiktif dengan politik luar negeri (polugri) pemerintah.
Pada kemungkinan pertama, itu tidak perlu dibahas lebih lanjut. Tapi yang kedua, ini sangat menarik. Pasalnya, telah lama berbagai akademisi dan pengamat politik, baik dalam maupun luar negeri menilai polugri Indonesia di bawah Presiden Jokowi terlalu pragmatis dan lebih fokus pada politik domestik.
Ben Bland dalam bukunya Man of Contradictions: Joko Widodo and the struggle to remake Indonesia, misalnya, menyebut Presiden Jokowi hanya melihat politik internasional sebagai sarana dalam memenuhi kepentingan domestik, khususnya ekonomi dan investasi.
Jika mengacu pada Evan A. Laksmana dalam tulisannya Civil-Military Relations under Jokowi: Between Military Corporate Interests and Presidential Handholding, di mana pada periode pertama Presiden Jokowi mengandalkan purnawirawan TNI seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Hendropriyono dalam pemerintahannya, ada kemungkinan pandangan Hendropriyono mempengaruhi cara mantan Wali Kota Solo itu dalam melihat hubungan internasional.
Ada pula kemungkinan lain, di mana Presiden Jokowi memang sedari awal berposisi pragmatis. Ini misalnya dapat dilihat dari pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019 lalu. Di hadapan tamu-tamu penting negara, dengan jelas disebutkan, “jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata”. Tidak hanya sekali, kembali ditegaskan, “sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu hasilnya”.
Baca Juga: Pidato Pelantikan, Jokowi Seorang Utilitarian?
Pidato tersebut dapat dibaca sebagai pesan bahwa itulah pandangan politik sang RI-1. Ia seorang utilitarian, tepatnya konsekuensialis. Pidato yang kental dengan bau-bau pragmatisme.
Namun, langkah politik pemerintahan Jokowi akhir-akhir ini tampaknya cukup berbeda. Pasalnya, Indonesia menginisiasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean untuk membahas konflik di Myanmar beberapa waktu yang lalu.
Lantas, apakah itu menunjukkan perubahan polugri? Sepertinya tidak. Besar kemungkinan itu sebagai strategi untuk menunjukkan Indonesia searah dengan visi Presiden AS terpilih, Joe Biden yang ingin mengembalikan negeri Paman Sam sebagai penjaga demokrasi dunia.
Simpulan ini diperkuat dengan rilis laporan tahunan Kementerian Luar Negeri AS pada 30 Maret kemarin yang menyebutkan delapan pelanggaran HAM di Indonesia selama 2020. Rilis tersebut dapat dibaca sebagai pesan dari administrasi Biden untuk pemerintahan Jokowi.
Well, terlepas dari pemerintah Indonesia berposisi realis atau tidak, yang jelas kecaman terhadap Israel telah dilayangkan. Terkait pernyataan Hendropriyono, persoalannya terletak pada sensitivitas isu dan sosoknya yang menjadi perhatian luas masyarakat. (R53)
