Presiden Jokowi telah mengungkapkan larangan mudik di Lebaran tahun ini karena pandemi masih belum terkendali. Beberapa faktor bisa menyebabkan politik mudik itu tidak sepenuhnya efektif.
Mudik adalah tradisi tahunan yang nyaris sulit dilewatkan masyarakat Indonesia. Mendekati perayaan hari besar keagamaan, warga negeri ini berbondong-bondong meninggalkan tanah rantdau menuju kampung halaman. Semua dilakukan untuk melepas rindu pada orang tersayang.
Sayangnya, tradisi tersebut terancam tak bisa dilakukan lagi di tahun ini. Pandemi COVID-19 yang masih menimpa negeri membuat masyarakat harus menunda untuk menuntaskan rasa kangen pada keluarga di daerah asal.
Secara khusus, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah mengumumkan larangan mudik yang berlaku pada tanggal 6 hingga 7 Mei 2021. Larangan ini berlaku untuk semua lapisan masyarakat termasuk ASN, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN, dan karyawan swasta.
Larangan ini tentu bisa menjadi pil pahit bagi masyarakat yang berada di perantauan. Setelah tahun lalu tak sempat pulang, mereka juga harus kembali menahan keinginan mudik tahun. Meski begitu, boleh jadi banyak masyarakat yang bisa mengerti dan mendahulukan kesehatan diri dan keluarga dengan tak mudik.
Di tengah kondisi tersebut, larangan mudik ini ternyata memunculkan sejumlah tanda tanya politik. Salah satu penyebabnya adalah tibanya warga asing dari negara yang didera COVID-19 cukup berat di Tanah Air.
Selain itu, ada pula beberapa pejabat yang membuat pernyataan berlawanan arah dengan larangan mudik dari pemerintahan Jokowi.
Dari situ, terlihat bahwa ada kaitan politik dalam urusan pulang ke kampung. Lalu, seperti apa politik mudik tahun ini dapat dimaknai?
Migrasi Massal yang Bermakna
Jika diperhatikan saban tahun, melihat orang mudik mungkin akan bikin orang geleng-geleng kepala. Banyak orang tampak bersikap tak rasional untuk menembus perjalanan jauh menuju kampung halaman. Mereka rela mengantre tiket, menembus macet, menempuh jarak, dan menguras isi kantong selama setahun demi bertemu keluarga.
Baca Juga: Mas Nadiem Kuat Bekingan?
Kegiatan ini boleh dibilang sebuah aktivitas akbar bagi banyak orang. Tak heran jika kemudian mudik dan balik terutama saat Idulfitri kerap dianggap sebagai peristiwa mobilisasi massal manusia terbesar yang dilakukan secara rutin.
Meski terkait dengan hari besar keagamaan, boleh jadi itu satu-satunya latar penyebab masyarakat mau menempuh jarah berkilo-kilo meter untuk mudik. Ada unsur sosial, budaya, dan mungkin ekonomi yang melatari kegiatan masyarakat tersebut.
Menurut banyak pendapat, fenomena mudik boleh jadi berasal dari banyaknya masyarakat yang pergi dari kampung halaman ke kota besar, khususnya Jakarta. Mereka mau meninggalkan sanak keluarga di wilayah asal demi mendapat kerja dan mengubah nasib di kota.
Selama bekerja, para perantau ini boleh jadi tak punya banyak waktu untuk pulang kampung pada hari-hari biasa. Nah, jelang Lebaran, umumnya ada waktu libur cukup panjang yang diberikan perusahaan atau pemerintah. Oleh karena itu, mereka menggunakan momen tersebut untuk pulang ke kampung.
Di dalam momen pulang ini, tentu ada unsur silaturahmi. Masyarakat bisa menyambung tali kasih dengan keluarga di kampung halaman setelah lama tak jumpa selama bekerja. Banyak orang dapat pula menunaikan bakti pada orang tua dengan mengunjungi mereka.
Di luar itu, di mata banyak orang, tradisi mudik juga bisa dinilai secara lebih jauh. Pulang ke kampung dapat menjadi gambaran kalau masyarakat tak lupa akan asal-usul mereka. Meski mungkin sudah mendapat penghidupan lebih baik di kota, mereka tetap melupakan kampung halaman yang menumbuhkan dan membesarkan mereka.
Fenomena mudik juga tentu bisa dilihat dari sisi ekonomi. Mereka yang pulang dari perantauan tentu akan membawa uang untuk diberikan kepada sosok-sosok di kampung halaman. Silaturahmi kemudian terjalin tak hanya dari sisi emosional tetapi juga dari sisi finansial.
Merujuk pada kondisi-kondisi tersebut, cukup tergambar kalau mudik adalah kegiatan sarat makna bagi banyak orang. Oleh karena itu, bagi mereka, tak bisa pulang saat Lebaran mungkin adalah sesuatu yang amat berat.
Terkait dengan hal tersebut, wajar jika kemudian Jokowi sempat mengkhawatirkan kalau 18,9 juta masih akan mudik meski sudah dilarang.
Rasa Tidak Adil
Mungkin, akan ada banyak orang yang mau menerima kebijakan pemerintah untuk tak mudik Lebaran nanti. Boleh jadi, banyak orang akan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan diri dan keluarga di era pandemi ini.
Meski begitu, banyak masyarakat mungkin akan kebingungan ketika melihat fenomena beberapa waktu terakhir ini. Warga negara asing asal India yang notabene tengah dilanda badai besar COVID-19 justru bisa bepergian dari negaranya ke Indonesia.
Baca Juga: Dibenturkan, Nadiem Tetap Tak Terbendung?
Tentu, hal tersebut akan menjadi hal yang bisa benar-benar dicerna oleh masyarakat yang diberi larangan mudik. Bagaimana bisa mudik yang mereka nilai amat bermakna dilarang, sementara WNA asal kasus COVID-19 yang pelik justru bisa bepergian ke Indonesia?
Hal tersebut tentu menjadi semacam ironi. Masyarakat tak bisa menuntaskan rindu dan mengingat tanah asal-usul mereka karena pandemi. Di lain pihak, WNA dari India yang kasus COVID-19-nya amat mengkhawatirkan justru bisa terbang ke Tanah Air.
Memang, belakangan terungkap kalau beberapa dari WNA asal India itu menempuh langkah-langkah tak legal untuk bisa berada di Indonesia. Meski begitu, jika benar demikian, publik tentu akan mempertanyakan ketegasan aparat negara. Saat isu penyekatan untuk masyarakat yang ingin mudik menyeruak, mengapa tak ada hal serupa untuk WNA?
Di luar itu, di awal kemunculan WNA itu juga sempat muncul pernyataan kalau mereka tak bisa ditahan karena memiliki KITAS. Meski demikian, apakah masyarakat bisa menerima perkara legal-formal itu? Apakah mereka akan menilai kalau isu tersebut tak sensitif atas nasib masyarakat yang tak bisa mudik?
Terkait dengan hal-hal tersebut, boleh jadi ada perasaan ketidakadilan yang dialami masyarakat. Menurut Herbert Gintis, Samuel Bowles, Robert Boyd, dan Ernst Fehr, masyarakat cenderung akan mengejar keadilan dan menjaganya dengan “menghukum” ketidakadilan.
Terkait dengan itu, beberapa orang mungkin akan mengejar keadilan dengan mengkritik pemerintah. Selain itu, mungkin ada juga yang mengejar keadilan tersebut dengan pergi mudik agar bertindak sama seperti para WNA.
Di sinilah efektivitas politik mudik Jokowi akan mendapat tantangan. Sikap dan tindakan aparat terhadap WNA mungkin bisa memicu mudik.
Pejabat Beda Pernyataan
Seperti yang disebutkan sebelumnya, mudik adalah perjalanan yang amat berharga bagi masyarakat. Dengan berbagai elemen di dalamnya, mungkin mudik adalah kebutuhan terutama psikologis bagi banyak perantau.
Terkait dengan itu, pengaturan mudik oleh pemerintah kerap jadi hal yang penting di mata masyarakat. Bagi banyak orang, pejabat yang berhasil mengelola mudik adalah sosok yang layak dipilih kembali. Di lain pihak, pejabat yang tak piawai mengurus mudik akan dicap tak pandai memimpin.
Baca Juga: Siasat Nadiem “Rayu” Megawati?
Di situlah mudik kemudian memiliki dimensi politik. Urusan pulang ke kampung tampak menjadi hajat banyak orang yang bisa berpengaruh pada citra seorang aktor politik.
Kondisi tersebut boleh jadi dianggap beberapa orang terefleksi pada pernyataan beberapa pejabat terkait larangan mudik. Salah satunya adalah pernyataan dari Gubernur Jawa Timur yang disebutkan akan memberi dispensasi bagi santri yang ingin pulang ke kampung halaman.
Selain itu, tak perlu jauh-jauh sampai ke daerah, Wapres Ma’ruf Amin yang notabene ada lingkar Istana juga memiliki pernyataan yang mirip.
Pernyataan-pernyataan tersebut tentu masih belum termasuk dengan banyak pejabat lain di daerah yang berbeda pendapat dengan Jokowi soal larangan mudik. Dari perkara ekonomi hingga tak bisa melarang orang melepas rindu, banyak kepala daerah tampak tak sejalan dengan Jokowi terkait larangan mudik.
Merujuk pada kondisi-kondisi tersebut, mungkin para pejabat tersebut memang menyadari kalau makna mudik begitu dalam bagi masyarakat. Oleh karena itu, mungkin saja ada beberapa pejabat yang memaknainya lebih jauh ke arah pejabat yang berpihak pada keinginan mudik masyarakat.
Di sinilah mungkin terjadi policy gap antara Jokowi dan banyak pejabat yang terlampau peduli pada makna mudik. Konsep ini sebenarnya kerap merujuk pada berjaraknya hasil dengan ekspektasi dari kebijakan.
Jika ditarik secara luas, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menyebutkan kalau hal tersebut juga bisa meliputi banyak hal, termasuk agen implementasi. Dalam hal ini, ada gap antara pemerintah pusat sebagai pemberi larangan, dengan pejabat lain yang tampak memberikan dispensasi.
Berdasarkan hal-hal tersebut, boleh jadi politik mudik Jokowi di tahun 2021 ini tak akan sepenuhnya efektif. Tentu, tak ada yang berharap ini sepenuhnya terjadi mengingat kondisi pandemi. Maka dari itu, perlu dilihat lebih jauh langkah lanjutan pemerintah untuk mengatur mudik agar tepat dengan kondisi wabah. (H33)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
