HomeNalar PolitikMenakar Puan sebagai Capres Perempuan

Menakar Puan sebagai Capres Perempuan

Nama Puan Maharani belakangan mulai dibicarakan sebagai capres 2024. Kemunculannya tergolong jadi pembeda mengingat bursa capres lebih sering didominasi laki-laki. Namun, apakah ia sendiri bisa dibilang sebagai wakil dari perempuan?


Pinterpolitik.com

Meski tergolong kepagian, sepertinya banyak orang sudah mulai memikirkan bursa capres untuk Pilpres 2024. Belakangan, yang sedang panas dibicarakan salah satunya adalah nama Ketua DPR RI Puan Maharani.

Bukan tanpa alasan namanya baru-baru ini jadi bahan obrolan. Dalam beberapa pemberitaan, nama Puan jadi bahan perbandingan bagi sesama kader PDIP lainnya yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Beberapa pihak menilai ada persaingan antara keduanya untuk jadi kandidat dari partai banteng.

Terlepas dari persaingan itu, munculnya nama Puan sebagai kandidat yang dibicarakan sebenarnya cukup menarik. Salah satu sisi yang bisa digunakan untuk membahas mantan Menko PMK itu adalah posisinya sebagai perempuan.

Seperti kita ketahui, selama beberapa tahun terakhir, bursa capres seolah menjadi ranah yang amat maskulin. Jangankan berlaga, nama kandidat perempuan tergolong jarang dibicarakan sebagai kandidat kuat dalam berbagai bursa.

Munculnya nama sang ketua DPR mungkin jadi penyegar dari kontestasi yang lama didominasi laki-laki. Meski begitu, boleh jadi kekuatannya sebagai perwakilan kaum hawa perlu ditakar kembali. Seperti apa sebenarnya Puan dapat dilihat sebagai bakal capres perempuan?

Mendamba Capres Perempuan

Selama bertahun-tahun, banyak pihak mengharapkan bisa ada kandidat perempuan berkualitas di Pilpres negeri ini. Bukannya tanpa alasan, ada banyak agenda politik yang boleh jadi sulit disentuh jika hanya dipandang dari sisi kaum adam.

Baca Juga: Prabowo-Puan, Batu Tulis Kembali?

Oleh karena itu, masuknya nama Puan atau banyak tokoh perempuan dalam bursa capres tentu bisa memberi harapan untuk kondisi tersebut.

Memang, narasi soal ekonomi perempuan beberapa kali masuk dalam kampanye para kandidat di Pilpres. Janji-janji soal harga bahan pokok untuk perempuan boleh jadi cukup sering dibahas dalam agenda lima tahunan.

Meski demikian, ada banyak agenda krusial lain yang selama ini seolah luput dari bahan pembicaraan capres laki-laki. Padahal, kalau mau pragmatis, isu itu bisa dibahas untuk merebut suara kaum hawa.

Agenda utama untuk saat ini tentu saja adalah soal Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Sejauh ini, publik tampak tak bisa cukup berharap pada para politisi laki-laki.

Sayangnya, kandidat perempuan boleh jadi menempuh jalan lebih terjal jika ingin berlaga dalam gelaran sekelas Pilpres. Jangankan menggolkan agenda penting seperti di atas, dalam banyak kasus, calon berlatar perempuan sering sudah lebih dahulu terpinggirkan karena identitasnya sendiri.

Hal itu digambarkan misalnya oleh Johanna Dunaway dan kawan-kawan dalam Traits versus Issues: How Female Candidates Shape Coverage of Senate and Gubernatorial Races. Mereka menyebutkan kalau kalau calon perempuan kerap disulitkan untuk menunjukkan kualifikasinya. Urusan pribadinya kerap kali menurunkan paparan pada kualifikasi sang kandidat.

Baca juga :  Mengapa Kaesang Ngebet ke Anies?

Memang, seiring dengan waktu masyarakat secara umum lebih terbuka pada kandidat perempuan. Namun, dari segi engagement atau keterikatan politik, kandidat perempuan cenderung belum selalu unggul.

Lonna Rae Atkeson menggambarkan hal itu bukan terjadi karena perkara sosiologis, melainkan karena politik. Ia menyoroti untuk meningkatkan engagement itu diperlukan kandidat perempuan yang kompetitif.

Aktor di Sekeliling Perempuan

Jika diperhatikan, perkara kompetitif ini mungkin jadi salah satu alasan sulitnya memiliki capres perempuan yang mewakili perempuan. Memang, di tingkat Pilkada atau Pileg, sisi kompetitif perempuan ini bisa saja dilihat dari elektabilitas.

Baca Juga: Bencana NTT-NTB dan Kohesi Partai Politik

Meski begitu, banyak dari kandidat itu masih terkait erat dengan berbagai aktor politik di sekelilingnya. Beberapa anggota legislatif atau kepala daerah jadi mampu bersaing karena didukung oleh mesin dan agenda partainya.

Selain itu, beberapa yang lain bisa terpilih karena masih ditumpu oleh laki-laki di sekelilingnya seperti suami atau ayah. Dalam kadar tertentu, kandidat seperti ini bisa dinilai kental masih bertumpu pada popularitas laki-laki.

Lalu, apakah kandidat perempuan seperti ini bisa dianggap mewakili perempuan?

Pertanyaan ini boleh jadi bisa terjawab lewat penelitian Karen Celis, Sarah Childs, dan Jennifer Curtin. Mereka menyebutkan bahwa strong representation of women atau representasi perempuan yang kuat amat tergantung pada aktor-aktor penting di sekelilingnya.

Merujuk pada kondisi tersebut, sulit untuk melihat kalau kandidat perempuan seperti itu sudah tergolong sebagai wakil perempuan yang kuat. Dalam kadar tertentu, mereka bisa dibilang masih tergantung pada aktor-aktor lain seperti partai dan tokoh laki-laki.

Kondisi itulah yang kerap membuat banyak kandidat perempuan tak sepenuhnya mewakili perempuan. Ada kasus misalnya di mana kandidat perempuan hanya menjadi perpanjangan politik dinasti tokoh laki-laki.

Jika sudah begini, tentu kandidat perempuan jadi tak bisa mewakili agenda perempuan. Lalu bagaimana kita bisa melihat Puan sebagai capres perempuan potensial di 2024 nanti?

Wakil Perempuan vs Wakil Partai

Untuk saat ini, publik masih cukup sulit untuk melihat apakah Puan dapat menjadi capres perempuan yang mewakili perempuan. Memang, salah satu kesulitan ini terjadi karena memang belum ada pernyataan resmi ia akan menjadi capres dan membawa agenda tertentu.

Di luar itu, dari kiprahnya sendiri boleh jadi publik masih ragu untuk menempatkan dirinya sebagai kandidat yang benar-benar mewakili perempuan nantinya. Kondisi ini dapat tergambar dari langkahnya sebagai ketua DPR beberapa waktu terakhir ini.

Baca juga :  Djarot Jadi the Next Hasto?

Puan memang cukup disambut sebagai ketua DPR perempuan pertama negeri ini. Namun, pada 2020 lalu, namanya sempat dibicarakan saat diminta untuk menjadikan RUU PKS sebagai Prolegnas Prioritas.

Hal itu akan jadi pembicaraan panjang jika mengingat beberapa RUU kontroversial seperti Omnibus Law Cipta Kerja dan revisi UU Mahkamah Konstitusi justru lebih dahulu disahkan.

Memang, di Maret 2021, RUU ini sudah masuk Prolegnas Prioritas. Namun, tentu saja beberapa orang sudah terlanjur mengingat bagaimana Omnibus Law yang kontroversial jadi lebih utama dibanding RUU PKS di era Puan jadi Ketua DPR.

Baca Juga: Ganjar Redup Tanpa PDIP?

Di luar itu, potensi Puan sebagai capres perempuan yang mewakili perempuan juga bisa dilihat dari pernyataan Celis, Childs, dan Curtin di atas. Boleh jadi, Puan masih cukup terkait dengan aktor-aktor politik lain di sekelilingnya.

Dalam konteks ini, boleh jadi publik menilai bahwa Puan masih cenderung berpotensi mewakili partainya yaitu PDIP. Masyarakat misalnya bisa saja menyoroti isu persaingannya dengan Ganjar. Padahal, Ganjar dari segi elektabilitas jauh menandingin Puan di berbagai survei.

Secara khusus, potensi Puan sebagai capres perempuan sendiri sebenarnya cukup redup dibandingkan kandidat lain. Pada survei Akar Rumput Strategic Consulting (ASRC), terungkap kalau mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti jadi capres perempuan terpopuler.

Sementara itu, nama Puan ada di urutan kelima di bawah Menteri Sosial Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dari kondisi tersebut, terlihat kalau sisi kompetitif yang disebutkan Atkeson di atas masih belum terlihat dalam diri Puan. Boleh jadi, hal ini bersumber dari sosok seperti Susi yang cenderung dinilai punya kinerja populer di mata masyarakat.

Terlepas dari kondisi-kondisi tersebut, Puan sendiri bukannya tak punya kekuatan. Ia boleh jadi punya privilege sebagai kader dari partai terbesar saat ini. Bahkan, bukan cuma kader, ia adalah putri dari ketua umum partai tersebut.

Hal ini membuatnya cukup punya amunisi untuk berkompetisi. Namun, lagi-lagi, privilege tersebut boleh jadi membuat publik lebih akan menilainya sebagai wakil partai ketimbang wakil perempuan. Terlebih, jika ia akhirnya mampu menggeser Ganjar atau sesama perempuan di partainya yaitu Risma.

Tentu, semua itu masih sekadar spekulasi. Toh, Pilpres sendiri masih tergolong cukup lama. Kita lihat saja, apakah Puan nantinya mampu menjadi capres yang mewakili agenda perempuan seutuhnya atau tidak. (H33)


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Banner Ruang Publik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Promo Buku
Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Misteri Post Power Jokowi

Setelah dua periode memimpin Indonesia, masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir.

Rahasia di Balik Polemik Israel-PBNU?

Pertemuan “oknum” Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog mendapat kritik tajam di tanah air, termasuk dari PBNU sendiri. Namun, perdebatan akan esensi penting dibalik peran konkret apa yang harus dilakukan untuk perdamaian di Palestina kembali muncul ke permukaan. Meski kerap dianggap kontroversial, PBNU kiranya memang telah lebih selangkah di depan. Benarkah demikian?

Trump Ditembak, Ngefek ke Prabowo?

Upaya penembakan Donald Trump bisa berujung pada tumbangnya Joe Biden? Apa efeknya ke pemerintahan Prabowo Subianto ke depannya?

Mengapa Barat Bisa ‘Kuasai’ Dunia?�

Negara-negara Barat tidak dipungkiri telah jadi ‘kiblat’ dari perkembangan negara modern selama beberapa dekade terakhir. Lantas, mengapa Barat bisa lebih maju?�

Rela “Disandera” PDIP, Ganjar Bukan Jokowi?

Pemberian jabatan bagi Ganjar Pranowo di struktur DPP PDIP kiranya hanya merupakan strategi manajemen impresi temporer demi kohesivitas partai menjelang Pilkada 2024 dan tak menjadi jaminan bagi sang Gubernur Jawa Tengah 2013-2023. Benarkah demikian?

Operasi ‘Sudutkan’ Erick Thohir?

Berbagai persoalan melanda sejumlah BUMN. Sebagai menteri BUMN, Erick Thohir semakin tersudutkan di penghujung masa jabatannya.

Koalisi Pilkada, Tes dari Prabowo?

Partai-partai politik sedang bernegosiasi dan bicara soal koalisi-koalisi di Pilkada 2024. Mengapa ini juga penting bagi pemerintahan Prabowo nanti?

Menkominfo dan Kegagalan Menteri “Giveaway” Jokowi?

Menkominfo Budi Arie tengah mendapatkan sorotan dari banyak pihak. Ini pasca kasus peretasan yang terjadi pada Pusat Data Nasional oleh peretas Brain Chiper.

More Stories

Membaca Siapa “Musuh” Jokowi

Dari radikalisme hingga anarko sindikalisme, terlihat bahwa ada banyak paham yang dianggap masyarakat sebagai ancaman bagi pemerintah. Bagi sejumlah pihak, label itu bisa saja...

Untuk Apa Civil Society Watch?

Ade Armando dan kawan-kawan mengumumkan berdirinya kelompok bertajuk Civil Society Watch. Munculnya kelompok ini jadi bahan pembicaraan netizen karena berpotensi jadi ancaman demokrasi. Pinterpolitik Masyarakat sipil...

Tanda Tanya Sikap Gerindra Soal Perkosaan

Kasus perkosaan yang melibatkan anak anggota DPRD Bekasi asal Gerindra membuat geram masyarakat. Gerindra, yang namanya belakangan diseret netizen seharusnya bisa bersikap lebih baik...