Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Manuver Biden Bayangi Jokowi?

Manuver Biden Bayangi Jokowi?


G69 - Wednesday, September 1, 2021 16:30
Sejumlah warga mengenakan topeng bergambarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Wakil Presiden AS Kamala Harris di Solo, Jawa Tengah, setelah pasangan tersebut diumumkan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2020 pada November 2020 silam. (Foto: AFP)

0 min read

Setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menarik pasukan dari Afghanistan, bukan tidak mungkin fokus kebijakan geopolitik negara tersebut akan bergeser ke Asia Tenggara dan Asia-Pasifik secara umum – dengan kemunculan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai ancaman. Apakah Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sudah siap menghadapi pergeseran heartland ini?


PinterPolitik.com

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menegaskan bahwa negaranya telah menarik pasukan dari Afghanistan setelah 20 tahun sejak tragedi serangan 11 September atau 9/11. Keputusan ini sekaligus menandai berakhirnya perang terpanjang AS dan memuluskan jalan Taliban kembali menuju tampuk kekuasaan.

Oleh sebab itu, Taliban memperingatkan AS agar penarikan pasukan bisa berjalan tepat waktu karena jika terlambat akan ada konsekuensi yang menanti. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Taliban yaitu Suhail Shaheen yang ditujukan bagi Biden.

Tenggat waktu penarikan pasukan AS memang sempat menuai berbagai reaksi – salah satunya berasal dari Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang secara pribadi meminta kepada Biden untuk memperpanjang tenggat waktu penarikan supaya semakin banyak orang yang dievakuasi.

Hal ini tidak lepas dari kondisi Afghanistan yang diprediksi sebelumnya semakin buruk. Tidak hanya itu, mantan Presiden AS Donald Trump juga turut bereaksi terhadap keputusan penarikan pasukannya yang dinilai telah memperburuk citra AS di mata dunia.

Padahal, Trump merupakan sosok yang awalnya menginisiasi kebijakan untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan. Trump menginisiasi perjanjian damai di Doha, Qatar, pada Februari 2020 lalu. Secara umum, perjanjian ini memastikan gencatan senjata antara Taliban dengan AS tetapi, pada kenyataannya, hubungan antara Taliban dengan Afghanistan tetap memanas.

Hal ini membuat pemerintah Afghanistan merasa diabaikan pada era pemerintahan Donald Trump. Harapan untuk suatu perubahan yang didambakan ternyata sulit untuk diwujudkan karena Biden tidak banyak mewujudkan perubahan.

Ini terlihat dari penarikan pasukan AS dari Afghanistan yang tetap dilakukan meski ada potensi kekacauan. Hasilnya, terlihat sekarang situasi dan kondisi yang mencekam terjadi di Afghanistan setelah Taliban kembali menguasai Kabul.

Keputusan AS di era Biden dengan menarik militer AS ternyata bisa memberikan celah dan peluang kepada negara-negara lain untuk memperkuat pengaruhnya di Afghanistan. Turki yang turut berpengaruh di Afghanistan, misalnya, termasuk dalam kekuatan yang menjadi penyeimbang negara lainnya seperti Tiongkok dan Rusia di kawasan Asia Tengah.

Baca Juga: Biden Tantang Xi Jinping, Jokowi?

Trump Serang Biden soal Taliban

Selain itu, ada juga persaingan antara India dan Pakistan yang membuat pertarungan geopolitik di kawasan Asia Tengah khususnya Afghanistan semakin mengemuka. India sudah menancapkan pengaruhnya di Afghanistan dengan berkontribusi dalam pembangunan negara tersebut sejak invasi AS pada tahun 2001. Sementara, Pakistan juga memiliki hubungan baik dengan Taliban sehingga eksistensinya bisa menyaingi pengaruh India di Afghanistan.

Sementara itu, kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Irak. Terdapat beberapa negara yang memiliki kepentingan di negara tersebut, yaitu AS, Iran, Turki dan Arab Saudi. Kepentingan masing-masing negara berbeda tetapi, secara umum, persaingan geopolitik antara Iran dan Arab Saudi lah yang paling mengemuka terjadi di Irak.

Negara yang awalnya kaya akan sumber daya alam minyak akhirnya menjadi hancur karena perang, terutama sejak invasi AS ke Irak pada tahun 2003. Peran negeri Paman Sam di dalam pusaran konflik di Irak tampaknya juga akan segera berakhir karena Biden telah memutuskan untuk menarik pasukan militer AS dari Irak pada akhir tahun 2021 ini.

Sebenarnya, jumlah pasukan militer Irak terus menurun sejak 2003 hingga 2020. Berdasarkan laporan berjudul Iraq Index: Tracking variables of reconstruction and security in post-Saddam Hussein Iraq karya Sam Gollob dan Michael E.O’Hanlon, awalnya tahun 2003 kekuatan militer AS mencapai 141.800 personel dan di tahun 2020 ini sudah jauh berkurang menjadi 5.000 personel.

Keputusan penarikan pasukan militer AS dari Irak dan Afghanistan ternyata juga bersamaan dengan kunjungan Wakil Presiden (Wapres) AS Kamala Harris ke dua negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Singapura dan Vietnam. Banyak pengamat menyebutkan bahwa AS mulai menggeser fokus geopolitiknya dari kawasan Timur Tengah ke Asia Tenggara.

Lantas, apakah kunjungan yang dilakukan pada 23 hingga 26 Agustus 2021 lalu ini menjadi pertanda bahwa AS semakin dekat dengan kawasan Asia Tenggara? Mungkinkah AS akan menjalankan proyeksi kekuatannya di Asia Tenggara – seperti di kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan pada masa lampau?

Mulai Fokus ke Asia-Pasifik?

Kunjungan Wapres AS Kamala Harris ke dua negara mitra di kawasan Asia Tenggara cukup menuai perhatian publik. Momentum ini sekaligus menjadi sebuah kunjungan pertama tingkat tinggi dari pemerintahan Biden secara resmi ke Asia Tenggara.

Baca Juga: Jokowi-Biden Buat Tiongkok Gentar?

Secara umum, menurut juru bicara pemerintah AS, Symone Sanders, Kamala bersama dengan pejabat Singapura dan Vietnam melakukan pertemuan untuk membahas tentang isu keamanan, perubahan iklim, pandemi, dan tatanan internasional yang berbasis aturan. Kunjungan AS di era pemerintahan Biden ke kawasan Asia Tenggara sebelumnya sudah terjadi pada akhir Juli 2021 lalu, yaitu melalui Menteri Pertahanan (Menhan) AS Lloyd Austin.

Tujuan utama dari kunjungan ini adalah membina hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara sekaligus melawan pengaruh Tiongkok dalam persaingan geopolitik. Hal ini dinilai sebagai tindak lanjut atas pernyataan Presiden Biden yang menegaskan bahwa persaingan dengan Tiongkok merupakan ujian geopolitik terbesar pada abad ini.

Selain itu, dari kunjungan ini – baik yang dilakukan oleh Lloyd Austin maupun Kamala Harris, secara garis besar menegaskan bahwa pentingnya kawasan Laut Cina Selatan (LCS) yang bebas dan terbuka. Hal ini terlihat dari pidato yang dilakukan oleh Kamala Harris di Singapura yang menjadikan kawasan Indo-Pasifik prioritas bagi AS di era pemerintahan Biden.

Dalam hal ini, program yang diinisiasi untuk merealisasikan hal tersebut adalah Free and Open Indo-Pacific (FOIP). Berdasarkan laporan berjudul Institute of South Asian Studies Sasakawa Peace Foundation milik Yogesh Joshi dan Archana Atmakuri bahwa secara umum kebijakan FOIP menekankan kepada kebebasan navigasi dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Melalui kerja sama dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik seperti Tiongkok, India dan Jepang, AS berusaha merealisasikan kebijakan tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkannya yaitu dengan adanya pembentukan Quadirilateral Security Dialogue atau dikenal dengan singkatan Quad. Aliansi yang terdiri dari AS, India, Jepang, dan Australia ini juga memiliki sebutan sebagai “NATO” di kawasan Asia.

Tujuan terbentuknya aliansi ini adalah untuk mengupayakan terealisasinya Free and Open Indo-Pacific yang bebas dan terbuka. Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang Toshimitsu Motegi menegaskan bahwa eksistensi dari Quad pun bisa mempererat hubungan dengan ASEAN, Pasifik, dan Eropa.

Upaya untuk terus memperkuat Quad memperlihatkan bahwa ada keseriusan yang memang sudah dibangun oleh AS bersama sekutunya untuk memperkuat pengaruh geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Hal ini juga memberikan sebuah gambaran bahwa kawasan Asia Tenggara bisa menjadi sebuah ‘poros baru’ untuk menguasai dunia – seperti penjelasan pada Teori Heartland yang diinsiasi oleh Halford MacKinder.

Baca Juga: Jokowi “Lirik” Diplomasi Iklim Biden?

Tiongkok Dekati Provinsi

Dalam tulisan berjudul Revisiting the Pivot: The Influence of Heartland Theory in Great Power Politics karya Margaret Scott dan Westenley Alcenat, Teori Heartland menjelaskan tentang sebuah kondisi geografis – di mana lokasi tersebut sangat strategis karena mampu menjadi penghubung untuk memperluas kekuasaan kontrol atas wilayah maupun pengaruh politik. Maka, melalui kunjungan beberapa perwakilan pemerintahan AS di era Joe Biden ini dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa Asia Tenggara kini menjadi Heartland baru bagi AS.

Siapkah Indonesia?

Posisi kawasan Asia Tenggara yang terus menjadi sorotan karena posisinya berada dekat dengan LCS yang hingga saat ini terus menimbulkan polemik bagi beberapa negara termasuk Tiongkok dan AS. Namun, fenomena persaingan antara AS dan Tiongkok – khususnya di kawasan Asia Tenggara berbeda dengan persaingan antara AS dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin.

Saat ini, dunia tengah mengalami sebuah momentum ‘new normal’ atau kondisi di mana dunia tidak lagi menjadi sebuah wahana pertarungan antara dua negara melainkan banyak negara. Maka, kondisi sekarang dan masa depan cenderung multipolar atau terdapat banyak poros kekuatan di berbagai belahan dunia.

Mantan diplomat senior Singapura, Bilahari Kausikan, dalam diskusi bertajuk ASEAN’s New Normal: The Future is Multipolar menegaskan bahwa kondisi dunia yang multipolar membuat negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, bisa bergerak cukup leluasa dibandingkan dengan era bipolar saat perang dingin.

Hal penting yang harus dilakukan oleh negara-negara ASEAN termasuk Indonesia adalah tetap berpegang teguh pada kepentingan kawasan – atau dalam hal ini ASEAN. Maka, di tengah situasi dunia yang multipolar, Indonesia harus siap dengan segala dinamika politik yang terjadi, khususnya di kawasan – mengingat dua kekuatan besar yang saat ini sedang bersaing memperebutkan pengaruh memang sulit untuk diabaikan.

Bilahari Kausikan mengemukakan bahwa saat ini kondisi dunia sudah lebih baik dibandingkan pada era perang dingin sehingga tidak perlu terlalu khawatir namun tetap waspada. Demikian halnya dengan Indonesia – sebagai pemimpin ASEAN – harus mampu meyakinkan negara-negara ASEAN lainnya untuk tetap mengedepankan kepentingan kawasan.

Sejauh ini, mungkin stabilitas di kawasan Asia Tenggara masih relatif aman. Namun, dengan melihat peta geopolitik yang semakin memanas, sudah sepatutnya Indonesia dan ASEAN semakin kompak dan padu dalam menangkal segala bentuk gangguan dan ancaman. (G69)

Baca Juga: ‘Amunisi’ Biden Bayangi Jokowi?


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait