Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Jokowi “Lirik” Diplomasi Iklim Biden?

Jokowi “Lirik” Diplomasi Iklim Biden?


B68 - Monday, April 26, 2021 16:00
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara di depan para hadirin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim yang digelar pada 22-23 April dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. (Foto: BPMI Setpres)

0 min read

Guna memeringati hari Hari Bumi Sedunia (Earth Day) yang jatuh pada tanggal 22 April, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengundang pemimpin-pemimpin negara lain untuk berbicara di Earth Day Summit secara visual. Mungkinkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) “lirik” diplomasi iklim (climate diplomacy) ala Biden ini?


PinterPolitik.com

Terdapat sebuah pernyataan menarik yang berasal dari Rahm Emanuel, Kepala Staf Kepresidenan Obama. Setidaknya, Emanuel pernah mengatakan bahwa pemerintah harus memanfaatkan masa krisis dengan sebaik-baiknya.

Menurutnya, krisis memberikan pemerintah sebuah kesempatan untuk mempertimbangkan kembali kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan selama ini. Bukan tidak mungkin, pernyataan ini bisa memberikan inspirasi bagi para pengambil kebijakan.

Boleh jadi, inspirasi ini mulai terlihat dalam bentuk arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Dewan Energi Nasional (DEN) pada tanggal 21 April silam. Dalam arahan tersebut, Jokowi mengungkapkan keinginannya agar sektor energi Indonesia memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 untuk mengalihkan orientasinya terhadap perekonomian hijau (green economy).

Baca Juga: Vaksin Nusantara, Jokowi Memilih Diam?

Hari Bumi dan Rapor Merah Jokowi

Selain memanfaatkan momentum krisis berupa pandemi Covid-19, Jokowi sepertinya juga berkeinginan untuk memanfaatkan diplomasi hijau yang digencarkan oleh Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden. Sebagai bagian dari janji kampanyenya dalam Pilpres AS tahun lalu, Biden memasukkan kembali negaranya ke dalam Perjanjian Paris yang sempat ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya.

Biden juga mengundang kepala-kepala negara dunia – Jokowi di antaranya – untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim yang diadakan pada tanggal 22-23 April 2021. Beberapa tema yang diangkat dalam KTT tersebut sejalan dengan arahan Jokowi terhadap DEN, yaitu ekonomi hijau dan pengurangan emisi karbon.

Melihat keselarasan arahan Jokowi dengan tema KTT tersebut, bukan tidak mungkin Indonesia bakal bergerak beriringan dengan pemerintahan Biden di AS dalam isu-isu lingkungan. Lanyas, bila benar begitu, mengapa Jokowi merasa perlu untuk menyelaraskan pemerintahannya dengan Biden? Mungkinkah Biden membantu Jokowi dalam mewujudkan visi ekonomi hijau ini?

Visi Ekonomi Hijau Jokowi

Menurut Kamar Dagang Internasional (ICC), ekonomi hijau (green economy) adalah sistem perekonomian yang memandang penting baik pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan alam. Aktor-aktor ekonomi yang terlibat di dalam sistem perekonomian tersebut akan menjaga kualitas lingkungan alam dalam rangka memastikan keberlanjutan kehidupan ekonomi masyarakat.

Perbincangan tentang ekonomi hijau di ranah pembuat kebijakan Indonesia merupakan suatu hal yang baru dan mengalami intensitas pada periode kepresidenan Jokowi yang kedua – bukan berarti pemerintah sebelumnya tidak menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Pengembangan energi terbarukan merupakan salah satu komitmen politik yang dibuat oleh pasangan calon (paslon) Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dalam Pilpres 2014.

Namun, pencapaian-pencapaian pemerintah di sektor energi selama lima tahun selanjutnya tidak menunjukkan konsistensi dengan komitmen yang telah dibuat. Berhadapan dengan kendala berupa penurunan harga minyak dunia, pemerintah mengalami kesulitan dalam mengembangkan sektor energi terbarukan.

Komitmen Jokowi semakin dicederai oleh pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang dinilai berdampak negatif terhadap lingkungan alam Indonesia. Beberapa pihak – terutama pemerhati lingkungan alam – mempermasalahkan beberapa perombakan yang dilakukan terhadap UU yang mendahului UU Ciptaker.

Kendati adanya persepsi buruk yang telah terbentuk sejak periode kepresidenannya yang pertama, Jokowi berkeinginan untuk kembali menjelajahi ide ekonomi hijau. Dalam menyampaikan keinginannya untuk menggariskan rencana pembangunan ekonomi hijau bagi Indonesia, Jokowi terkesan bersikap pragmatis.

Jokowi meramalkan bahwa perekonomian dunia pada masa mendatang akan bercorak pelestarian lingkungan. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aktivitas tersebut bagi keberlangsungan kehidupannya di bumi. Oleh karena itu, Indonesia harus mulai menjadikan perekonomiannya lebih ramah lingkungan.

Baca Juga: Bukit Algoritma: Jokowi Hadapi Techno-hegemony?

Dari upaya tersebut, Jokowi juga berharap Indonesia menjadi negara yang kompetitif di bidang industri hijau. Lantas, bagaimana langkah-langkah yang akan diambil oleh Jokowi dalam mewujudkan visi ekonomi hijau ini?

Kembalinya AS ke Paris Agreement

Visi Jokowi untuk ekonomi hijau sejalan dengan pandangan yang dimiliki oleh pemerintahan AS sekarang terhadap isu lingkungan alam. Berkebalikan dengan pendahulunya, yakni Presiden Donald Trump, Presiden Biden menjadikan lingkungan alam sebagai isu unggulan pemerintahannya.

Sejak masa kampanye sebelum Pilpres AS tahun lalu, Biden membuat berbagai komitmen yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan alam. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintahannya adalah perekonomian yang sepenuhnya hijau dan nol emisi gas rumah kaca sebelum tahun 2050 bagi AS. Selain itu, Biden juga bertujuan untuk menggandeng negara-negara lain dalam rangka menghadapi ancaman perubahan iklim.

Untuk mewujudkan tujuan yang kedua, Biden harus membangun kembali kredibilitas AS untuk memimpin dunia dalam menghadapi isu-isu lingkungan alam. Kredibilitas tersebut telah dirusak sebelumnya oleh Trump yang memangkas komitmen luar negeri negaranya dalam urusan-urusan lingkungan. Salah satunya dengan mengeluarkan AS dari Perjanjian Paris (Paris Agreement) yang disepakati secara multilateral pada tahun 2016.

Sejak masa kepresidenannya, Biden telah bekerja keras untuk membangun kembali kredibilitas tersebut. Sebagai langkah awal, beliau menjadikan mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS John Kerry sebagai utusan khusus kepresidenan untuk urusan iklim. Tindakan tersebut, dan beberapa lainnya, mengindikasikan bahwa perbaikan kredibilitas AS diupayakan oleh Biden melalui diplomasi iklim.

Diplomasi iklim diartikan oleh Nick Mabey, Liz Gallagher, dan Camilla Born sebagai proses diplomatis pembentukan tata-aturan seputar iklim di tataran internasional. Dengan kata lain, diplomasi iklim merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh berbagai negara untuk membentuk suatu kerangka hukum iklim yang mengikat.

Dalam kasus ini, AS di bawah Biden melakukan diplomasi iklim untuk menciptakan tata-aturan yang ditujukan untuk menjaga dan memperbaiki kondisi iklim yang sudah ada. Lebih lanjut, aturan yang dicanangkan oleh AS dipengaruhi oleh tujuannya untuk membangun perekonomian hijau yang berkelanjutan.   

Sejalan dengan diplomasi iklim yang sudah dijelaskan sebelumnya, Biden memutuskan untuk mengembalikan AS ke dalam Perjanjian Paris. Kemudian, beliau mengadakan KTT iklim yang mengundang 40 kepala negara pada tanggal 22-23 April silam.

Pesan Biden dalam KTT itu pun sejalan dengan arahan Jokowi yang disampaikan kepada Dewan Energi Nasional (DEN) sehari sebelumnya. Lantas, bila benar arahan Jokowi ini sejalan dengan Biden, apakah mungkin pemerintahan Jokowi akan dibantu oleh pemerintah AS guna mewujudkan ekonomi hijau?

Jokowi di antara Biden dan Xi

Disampaikannya arahan kepada DEN sehari sebelum pelaksanaan KTT iklim Biden mengindikasikan bahwa Jokowi memiliki kesamaan agenda dengan Biden dan kerja sama antara keduanya dapat menguntungkan masing-masing pihak. Di satu sisi, Jokowi akan memperoleh dukungan politis dan teknis dari AS dan negara-negara mitra lainnya.

Baca Juga: Jokowi, Kapitalisme dan Super League

Ambisi Jokowi dalam UIII

Di sisi yang lain, Biden akan menemukan sekutu yang cukup dipertimbangkan oleh komunitas internasional dalam upayanya untuk mencapai tujuan-tujuan lingkungannya. Sebuah sekutu diperlukan oleh Biden karena dorongan untuk meningkatkan keterlibatan AS dalam isu-isu lingkungan dunia tidak hanya berasal dari dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri.

Mundurnya AS dari komitmen-komitmen iklim luar negerinya semasa kepresidenan Trump telah menaikkan status Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam forum-forum iklim internasional. Ditariknya dukungan finansial untuk Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh AS, misalnya, menciptakan kekosongan yang dapat diisi oleh RRT.

Sampai tahun 2020, China Trust Fund mendanai proyek-proyek lingkungan PBB di 81 negara—lebih dari 2/3 anggota PBB. Selain itu, dikuranginya pendanaan untuk penelitian dan pengembangan energi terbarukan di AS menciptakan kondisi yang menguntungkan RRT untuk mengambil jubah kepemimpinan dunia di bidang tersebut.

Hal yang sama dapat ditemukan di sektor keuangan. Dalam dua bidang tersebut, RRT dapat menunjukkan kompetensinya kepada negara-negara selagi membangun kredibilitasnya sebagai pemimpin energi hijau dunia. AS akan membutuhkan sekutu untuk berkompetisi dengan RRT dalam perebutan kepemimpinan dunia.

Apa yang dilakukan oleh Tiongkok ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh mantan Perdana Menteri (PM) Australia Kevin Rudd dalam tulisannya yang berjudul The New Geopolitics of China’s Climate Leadership. Menurut Rudd, Tiongkok sudah menargetkan kepemimpinan iklim di tingkat global sejak tahun 2014 ketika menyatakan fokus pada kebijakan lingkungan bersama Presiden Obama.

Bukan tidak mungkin, Indonesia pun bakal menjadi penerima dari sejumlah investasi ekonomi hijau yang dipromosikan oleh Tiongkok. Beberapa proyek tersebut meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan di Kalimantan Utara yang akan dibiayai PowerChina dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang rencananya akan dibangun di Subang.

Meski begitu, kebijakan-kebijakan ekonomi hijau – seperti pengembangan energi terbarukan – di Indonesia masih terbatas. Boleh jadi, Biden ingin AS mampu mengisi kekosongan yang masih dimiliki oleh pemerintahan Jokowi.

Apalagi, bukan hanya kepentingan politik dan lingkungan saja yang mendapatkan keuntungan dari visi ekonomi hijau Biden dan Jokowi ini. Bisa jadi, sejumlah bisnis dan pengusaha turut mendapatkan keuntungan dari visi perubahan iklim ini.

Rusty Vanneman, ahli investasi dari Omaha, AS, misalnya, menilai bahwa ada beberapa sektor yang akan diuntungkan, seperti pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang bahan dan peralatan pembangunan yang bisa saja digunakan sebagai materi untuk pembangunan proyek-proyek energi terbarukan. Selain itu, sejumlah investor dinilai dapat memperoleh keuntungan.

Alhasil, meski muncul skeptisme terhadap terbatasnya praktikalitas untuk memperoleh keuntungan dari ekonomi hijau, bukan tidak mungkin terdapat manfaat politik dan bisnis yang diperoleh – baik oleh pemerintahan Jokowi maupun Biden. Menarik untuk diamati apakah AS akan benar-benar kembali mengambil posisi kepemimpinan lingkungan ini dengan menggandeng Indonesia. (B68)

Baca Juga: Mengapa Jokowi-UEA Makin Mesra?


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait