Mulanya netral, kini Partai Demokrat (PD) mulai terlihat memihak Jokowi. Apakah ini bukti bahwa Demokrat lebih loyal dari partai-partai koalisi Jokowi yang sejauh ini belum memberikan kepastian?
PinterPolitik.com
[dropcap size=big]S[/dropcap]urvei terbaru yang dikeluarkan media survei nasional (Median) menemukan adanya ketidaksolidan persepsi dari konstituen partai-partai pendukung pemerintah terhadap kepemimpinan Jokowi. Partai tersebut yakni Golkar, PPP, PAN, Hanura dan PKB.
Sementara itu, kubu Demokrat nampaknya mulai menunjukkan keberpihakkannya terhadap Jokowi selaku pemerintah yang sah saat ini. Hal ini terlihat dari pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kinerja pemerintah Jokowi selama 3 tahun ini. Ia berpesan agar jangan terburu-buru menilai pemerintah telah gagal, tapi berilah kesempatan kepada Presiden untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.
Menilik pernyataan tersebut, mungkinkah ini sinyal bahwa Partai Demokrat lebih loyal terhadap pemerintahan yang sah, dibandingkan dengan partai koalisi pemerintah?
BBM Bersubsidi akhirnya turun
Sejak Pilpres 2014 lalu, Demokrat telah menentukan sikap untuk netral. Demokrat hanya mendukung dan loyal pada pemerintah yang sah, namun tak menutup kemungkinan mengkritik kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Hal ini diinstruksikan langsung oleh SBY pada 12 November 2014 di Cikeas.
Pada awal masa pemerintahan Jokowi, kelangkaan BBM menjadi salah masalah yang serius. Pemerintah berniat menaikan harga BBM bersubsidi. Hal ini menuai kritik dari berbagai pihak termasuk Partai Demokrat. Kritikan dari Demokrat disampaikan oleh Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) saat menggelar jumpa pers di ruang rapat Fraksi PD di Gedung Nusantara I, 18 Nopember 2014.
Ia menilai bahwa menaikkan harga BBM bersubsidi bukanlah langkah yang tepat karena harga minyak mentah dunia saat itu menurun tajam. Keadaan tersebut tentu akan membebani masyarakat, karena harga sembako pasti turut mengalami kenaikan. Menanggapi kritikan tersebut, pemerintah Jokowi akhirnya menurunkan harga BBM bersusbsidi di awal tahun 2015.
Dipimpin Ibas, Fraksi Partai Demokrat Tolak Kenaikan Harga BBM: Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR RI Edhie… http://t.co/up7qM6yWPE
— MetrotvNews (@MetrotvNws) November 18, 2014
Tanggapan Atas RUU Anti Terorisme
Sementara itu, revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Anti Terorisme yang telah diwacanakan sejak 2015 lalu, mendapat dukungan positif dari kubu Demokrat. Hal ini diaminkan oleh Ibas, selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat saat ditemui Tempo.co di kompleks parlemen, Senayan, 20 Januari tahun lalu.
Mengenai wacana untuk melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memberantas terorisme juga ditanggapi secara positif oleh kubu Demokrat. Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat Darizal Basir menyatakan bahwa keterlibatan TNI, jangan dimaknai sebagai kegagalan intelijen sipil dan kepolisian. Namun, harus dimaknai sebagai penanggulangan yang dilakukan secara sinergis antar lembaga pemerintah untuk mencegah terorisme sejak dini.
Reaksi Atas Pres-T 20 Persen
Partai Demokrat juga mengkritik soal RUU Pemilu, terutama mengenai pengajuan ambang batas Calon Presiden (Capres) 20 persen (Presidential Threshold). Sekretaris Fraksi PD Didik Mukriyanto menjelaskan bahwa RUU Pemilu sudah tak demokratis sejak awal. Malah berpotensi untuk menguatkan posisi Jokowi untuk maju lagi dalam Pilres dua tahun mendatang.
Dan tidaklah tepat untuk menyamakan penerapan skema ambang batas capres pada Pilpres 2014 dan 2019 nanti. Sebab hasil Pilpres 2014 lalu sudah tidak punya legitimasi untuk menetapkan aturan Presidential Threshold di Pemilu serentak 2019 nanti. Maka, sebelum UU pemilu diterbitkan nanti, perlu diteliti lagi oleh pemerintah dan DPR.
Tolak Pansus Angket KPK Namun Dukung Perppu Ormas
Mengenai kehadiran Pansus Hak Angket DPR turut menjadi perhatian serius dari kubu Demokrat. Hal ini disampaikan oleh Wakil ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto. Ia mengatakan bahwa Demokrat secara tegas menolak kehadiran Pansus karena dinilai menghambat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sikap Demokrat ini dinilai mewakili suara mayoritas rakyat Indonesia. Hal itu pun terbukti dengan tidak diikutsertakan anggota Fraksi Partai Demokrat ke dalam Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK.
Selain itu, Demokrat juga menolak wacana pembekuan KPK. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Gedung Mahkamah Konstitusi, awal Agustus yang lalu. Menurutnya, biarkan Pansus berjalan dalam menjalankan tugasnya sesuai konstitusi di Indonesia, sembari menunggu keputusan dari Presiden.
Terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Organisasi Masyarakat (ormas) menjadi undang-undang, Demokrat memberikan dukungan penuh. Hal ini diungkapkan oleh SBY pada laman twitternya tadi pagi.
Sikap Fraksi Partai Demokrat tegas & jelas. Menerima Perppu Ormas jika dilakukan revisi & menolak jika pemerintah tak lakukan revisi *SBY*
— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) October 25, 2017
Demokrat menerima penerbitan Perppu Ormas dengan asalkan direvisi oleh pemerintah dan DPR. Karena kalau tidak dilakukan revisi akan berdampak buruk bagi masyarakat dan menunjukan betapa otoriternya negara dan pemerintah.
3 tahun SBY dan Jokowi
Selain merunut sepak terjang Demokrat selama tiga tahun pemerintahan Jokowi. Kita juga perlu melihat perjalanan hubungan SBY dan Jokowi. Sebenarnya kedekatan mereka sudah terlihat saat Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
Pada bulan Maret 2014, saat akan maju ke Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Jokowi datang mohon restu dari SBY. Setelah Jokowi terpilih menjadi presiden, pada bulan Agustus di tahun yang sama, mereka berjumpa lagi. Mereka menghadiri acara World Forum UN Alliance of Civilitiations di Laguna Resor and Spa, Nusa Dua, Bali.
SBY mengatakan pertemuan tersebut membicarakan masalah yang berkaitan dengan agenda kenegaraan, kebijakan dan program pemerintah termasuk anggaran negara. Bahkan pada saat pelantikan Jokowi, SBY membuat acara penyambutan khusus untuknya.
Hubungan itu terus berlanjut, bahkan Jokowi juga hadir pada Kongres Partai Demokrat ke-IV pada bulan Mei 2015. 7 bulan kemudian, mereka kembali dipertemukan dalam acara peresmian gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di tahun 2016 semua berjalan datar-datar saja. Tercatat SBY dan Jokowi hanya dua kali bertemu. Itu pun saat acara buka puasa bersama. Yang pertama dilakukan di kediaman SBY Puri Cikeas pada bulan Juni 2016. Yang kedua, saat diundang oleh Aburizal Bakrie untuk berbuka puasa bersama di Hotel Shangri-La, pada bulan Agustus 2016.
The Yudhoyono Institute Hingga HUT RI
Setelah hampir setahun tanpa pertemuan, akhirnya bulan Maret SBY dan Jokowi kembali berjumpa di Istana negara. Maksud kedatangan SBY adalah untuk mengklarifikasi sejumlah isu yang diarahkan kepadanya, terutama mengenai aksi 411.
Manuver Demokrat ke arah Jokowi makin terlihat menjelang peresmian The Yudhoyono Institute. Di mana, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) datang ke istana negara untuk mengundang sekaligus meminta ‘petuah’ dari Jokowi. Di sela-sela pertemuan tersebut, SBY turut menitipkan salam hormat kepada Jokowi dan keluarga.
Pada saat perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke- 72 di istana negara, terlihat seluruh keluarga SBY hadir di sana. Acara ini juga menjadi ajang reuni para mantan presiden RI, termasuk Megawati dan SBY. Akan tetapi, yang menjadi sorotan utama adalah sosok Jokowi, SBY dan Mega.
Pertemuan antara SBY dan Mega yang diundang oleh Jokowi menyiratkan dua hal. Pertama, menjadi bukti bahwa Jokowi mampu ‘mendamaikan’ SBY dan Mega. Kedua, menjadi isyarat Jokowi kepada Mega bahwa ia telah mendapat ‘kuda tunggangan baru’, yaitu Partai Demokrat. Poin terakhir ini yang perlu dingat dan digarisbawahi sebagai pertanda Demokrat dan Jokowi kian ‘akrab’.
Demokrat Makin Konsisten
Sinyal dukungan tersebut kian menguat pasca perayaan tiga tahun pemerintahan Jokowi. Memang banyak berdatangan kritik dari berbagai pihak, terutama dari kubu oposisi mengenai kinerja pemerintah. Pemerintah dinilai gagal total.
Hal ini terlihat dari pernyataan Fadly Zon. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan bahwa kehidupan era pemerintahan Joko Widodo jauh lebih sulit. Ia menilai bahwa pembangunan Infrastruktur Jokowi tak berhasil, malah mendatangkan defisit bagi negara.
Seolah membela pemerintahan Jokowi atas segala kritik yang berdatangan, SBY memberikan pernyataan pembelaan. Seperti yang dilansir oleh detik.com, video pernyataan tersebut diunggah lewat akun suara Demokrat.
Ia mengatakan bahwa tidaklah fair dan legawa, bila menuduh pemerintah Jokowi telah gagal. Sebaiknya pemerintah diberi kesempatan dan dukungan untuk merampungkan tugas-tugasnya.
Dengan melihat perjalanan Demokrat dan SBY bersama Jokowi selama tiga tahun ini dan inkosistensi partai koalisi pemerintah seperti PAN, dapatkah menjadi tolok ukur untuk menilai loyalitas Demokrat atas pemerintah yang sah? Berikan pendapatmu? (K-32)
