Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan kasus korupsi dana pensiun beberapa BUMN yang dinilai bermasalah ke Kejagung. Ini kah manuver Erick untuk menaikkan citranya jelang Pilpres 2024?
Menteri Badan Usaha Millik Negara (BUMN) Erick Thohir belum lama ini melaporkan dugaan korupsi dana pensiun (dapen) BUMN ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dana pensiun yang diduga bermasalah, diantaranya milik PT Inhutani (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) (Persero), dan ID Food. Langkah ini dinilai sebagai cara Erick untuk membersihkan BUMN agar menjadi lebih baik.
Laporan ini juga bagian dari kerja sama “Bersih-Bersih BUMN” yang diteken antara BUMN, Kejagung, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Erick mengklaim dari hasil audit yang dilakukan terdapat 34 dana pensiun bermasalah dari 48 dana pensiun yang ada, atau sebesar 70 persen dari dana pensiun diduga alami permasalahan.
Dari hasil audit itu juga, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp300 miliar. Namun, jumlah ini belum final yang berarti nilai kerugian negara masih bisa bertambah.
Menurut Erick, langkah “Bersih-Bersih BUMN” ini harus dilakukan secara hati-hati karena tujuan utamanya bukan untuk memenjarakan orang, tapi untuk menjamin dan membenahi agar masa tua pegawai BUMN lebih baik.
Namun, ada pula yang menilai jika langkah yang dilakukan Erick ini adalah bagian dari mengamankan dirinya jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Dugaan itu bukan kiranya bukan tanpa alasan, mengingat nama Erick menjadi kandidat kuat bakal calon wakil presiden (bacawapres) karena mempunyai elektabilitas yang tinggi.
Demi Meredam Isu?
Tuduhan terhadap Erick yang cari aman jelang Pilpres 2024 tampaknya muncul karena langkahnya yang sedang melakukan “Bersih-Bersih BUMN” dengan tiga lembaga dinilai tebang pilih.
Permasalahan yang terjadi di BUMN kiranya bukan hanya sekadar dana pensiun. Berbagai BUMN yang diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan negara, tapi justru terdapat banyak penyelewengan hingga pungutan liar (pungli) di dalamnya.
Di bulan Juni kemarin, misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah pemanfaatan dana penyertaan modal negara (PMN) yang telah disetorkan pemerintah senilai Rp 10,49 triliun terhadap 13 BUMN.
“Pekerjaan yang didanai dari tambahan PMN tahun 2015 dan 2016 pada 13 BUMN hingga semester I tahun 2022 sebesar Rp 10,49 triliun, belum dapat diselesaikan,” ungkap Ketua BPK Isma Yatun pada Selasa (20/6/2023).
Melihatnya dari sudut pandang politik, bukan tidak mungkin Erick tengah melakukan manajemen isu. Secara khusus, ini disebut dengan noise-cancelling technique.
Noise-cancelling adalah metode untuk meredam kebisingan. Disebut noise-cancelling, karena kebisingan yang ada tidak dihilangkan, melainkan dibatalkan efeknya. Caranya dengan mengeluarkan kebisingan baru yang bisa menetralkan kebisingan sebelumnya.
Kebisingan itu bisa diibaratkan dengan berbagai kasus yang menimpa BUMN. Erick mungkin sedang mencoba mengurangi kebisingan itu menggunakan noise-cancelling.
Untuk membatalkan berbagai persoalan di BUMN, Erick mengeluarkan kebisingan baru dengan usahanya untuk membersihkan BUMN.
Mengejar Impresi Positif?
Jika benar apa yang dilakukan Erick terkait laporan dugaan penyalahgunaan dana pensiun BUMN adalah sebuah noise-cancelling technique, maka itu juga bisa dikatakan sebagai manajemen impresi Erick.
Erving Goffman yang merupakan seorang sosiolog asal Kanada menjelaskan manajemen impresi adalah proses pengelolaan kesan yang dilakukan individu ketika berinteraksi.
Secara singkat, ketika seseorang berhadapan dengan orang lain, maka dirinya akan memiliki motif untuk mencoba mengontrol dan mempertahankan kesan tertentu.
Hal itu dilakukan Erick kiranya untuk menaikkan daya tawar dirinya yang masuk dalam kandidat kuat bacawapres.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) PSSI itu, juga tampaknya tak ingin citra atau impresi dirinya tercoreng oleh kasus-kasus yang ada di kementeriannya.
Oleh karena itu, Erick tampaknya berinisiatif untuk melakukan langkah antispasi agar kasus-kasus di BUMN tak melebar dan membesar, yang mana itu mempunyai kemungkinan akan merusak citra dirinya jelang Pilpres 2024.
Well, menarik untuk melihat sejauh mana Erick berani untuk membongkar berbagai kasus yang merusak kementerian yang dipimpinnya. Sekaligus mematahkan anggapan miring publik terkait cari aman dirinya dari kasus-kasus yang terjadi di BUMN. (S83)
