HomeNalar PolitikKPK Periksa Sandiaga Uno

KPK Periksa Sandiaga Uno

Kecil Besar

Kapasitas Sandiaga dalam kasus ini adalah sebagai komisaris PT DGI yang saat itu menjadi pelaksana proyek dari PT Mahkota Negara. KPK memastikan tidak ada unsur politis terkait pemanggilan Sandiaga sebagai saksi.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]W[/dropcap]akil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Uno akan memenuhi panggilan KPK hari ini, Selasa (23/5) terkait dugaan dua kasus korupsi, yaitu korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet serta korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Khusus untuk Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali yang menjerat Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI) Dudung Purwadi.

Dengan menggunakan kemeja putih, Sandiaga tiba di markas KPK sekitar pukul 09.55 WIB. Ia menuturkan bahwa dirinya akan diperiksa secara marathon hari ini. Pada pemeriksaan kasus pertama akan dilakukan pada pukul 10.00 WIB, sementara pemeriksaan kasus kedua dilakukan pukul 13.00 WIB.


Sandiaga”Saya akan berikan kepada penyidik, tapi saya sama sekali tidak terlibat, sama sekali tidak terlibat, sama sekali tidak terlibat,” kata Sandiaga sebelum menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).


Kapasitas Sandiaga dalam kasus ini adalah sebagai komisaris PT DGI yang saat itu menjadi pelaksana proyek dari PT Mahkota Negara, anak perusahaan Permai Group milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin bukan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Karena saat proyek tersebut berlangsung, Sandiaga merupakan Komisaris PT DGI yang kemudian berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineering.

Untuk kasus pengadaan alat kesehatan, diduga ada unsur kongkalikong antara tiga orang tersangka, yaitu Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi, Direktur PT Mahkota Negara Marisi Matondang, dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana, I Made Meregawa. Ketiganya berupaya memenangkan lelang proyek pengadaan alkes dan juga menggelembungkan harga.

Baca juga :  Lari lambat Kuda Fahri Hamzah?

Sementara kasus dugaan korupsi Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna pemerintah provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011, PT DGI memenangkan proyek pembangunan wisma atlet SEA Games, Palembang, berkat kerjasama antara PT DGI dan Nazaruddin, dengan nilai kontrak mencapai Rp 194,618 miliar.

KPK memastikan tidak ada unsur politis terkait pemanggilan Sandiaga sebagai saksi dalam kasus ini. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, KPK hanya ingin mendapatkan keterangan darinya selaku mantan Komisaris PT DGI, agar KPK dapat mengembangkan kasus tersebut kedepannya.


“Banyak pihak, banyak saksi, (kasus ini) yang juga kita sudah panggil sebelumnya. Bahwa (kalau) latar belakang saksi itu ada yang dari partai politik, atau ada calon kepala daerah, itu hal lain yang kita pisahkan,” kata Febri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (22/5).


Menurut Febri, keterangan dan kesaksian Sandiaga sangat dibutuhkan untuk bisa menjerat dan membongkar kasus yang dilakukan oleh mantan anak buahnya. Febri menduga, Sandiaga mengetahui banyak sekali hal yang yang terkait dengan proyek yang dijalani PT Duta Graha Indah tersebut. (A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...