HomeNalar PolitikKejar Vaksin, Mengapa Harus BIN?

Kejar Vaksin, Mengapa Harus BIN?

Presiden Jokowi menerjunkan aparat Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menggelar vaksinasi secara jemput bola (door to door) ke rumah warga yang belum divaksin. Beberapa pihak memuji metode vaksinasi ini, namun di sisi lain muncul pertanyaan mengapa harus BIN yang ditugaskan?


PinterPolitik.com

Badan Intelijen Negara (BIN) merencanakan untuk menggelar vaksinasi secara door to door ke rumah warga. Program ini dikhususkan bagi pelajar dan warga yang belum divaksin.

Pada tahap pertama BIN melaporkan akan melakukan vaksinasi di 14 Provinsi daerah episentrum yang akan dilakukan di 32 titik, di antaranya  DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, dan Sumatera Utara.

Kepala BIN, Budi Gunawan (BG) menyampaikan metode jemput bola ini terinspirasi dari metode vaksinasi yang dilakukan beberapa negara yang berhasil meningkatkan partisipasi warga yang belum divaksin.

Dari segi metode, vaksinasi secara door to door ini diklaim efektif untuk meningkatkan partisipasi warga. Kehadirannya juga dianggap sebagai terobosan baru untuk membantu negara mengejar target vaksinasi.

Namun, muncul pertanyaan di publik mengapa harus BIN yang melaksanakannya?

Medical Intelligence

Pelibatan BIN dalam menangani pandemi di Indonesia bukanlah hal yang baru.Tercatat sejak awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia, BIN terlihat menjadi garda terdepan penanganan bersama TNI-Polri.

Keterlibatan pertama BIN dalam penanganan pandemi terlihat pada awal Maret 2020 ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Tim Reaksi Cepat Penanganan Covid-19 yang melibatkan BIN,TNI dan Polri.

Baca Juga: Tuah Magis BIN Atasi Covid-19

Pada saat itu BIN mempunyai tugas utama untuk melacak warga yang telah terkena Covid-19 dan warga yang baru masuk ke Indonesia. Selain itu BIN juga bertugas untuk membuat pemodelan terkait puncak penyebaran  Covid-19 di Indonesia.

Jika kita analisis, apa yang dilakukan BIN ini bisa disebut dengan operasi medical intelligence. Hal ini pun dibenarkan oleh Wawan Hari Purwanto selaku Deputi VI BIN.

Wawan memaparkan bahwa BIN mempunyai mandat, wewenang dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam penanganan Covid-19 karena dampak dari pandemi yang berpotensi mengancam keselamatan bangsa dan negara, serta kepentingan dan keamanan nasional.

Hal ini menurut Wawan telah diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Terkait operasi medical intelligence, pada saat itu Wawan memaparkan implementasinya berupa melakukan tes usap atau swab test kepada masyarakat di berbagai wilayah. Kemudian melakukan dekontaminasi dan kerja sama dalam pengembangan obat dan vaksin.

Berdasarkan definisi yang dikeluarkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS), medical intelligence merupakan kategori intelijen yang dihasilkan dari pengumpulan, evaluasi analisis, dan interpretasi bio medis yang berguna bagi perencanaan strategis operasi militer untuk konservasi kekuatan militer.

Baca juga :  Rahasia Besar Jatah Tambang NU-Muhammadiyah?

Medical inteligence pertama kali dipopulerkan oleh intelijen AS. Mereka kerap menggunakan operasi ini untuk melaksanakan berbagai operasi militer. Akan tetapi dalam implementasinya, medical intelligence juga kerap digunakan untuk penanganan masalah wabah kesehatan suatu negara.

Terakhir, operasi intelijen ini  digunakan dalam menghadapi wabah penularan virus seperti Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan Ebola.

Di AS sendiri efektivitas dari operasi intelijen ini dalam menanggulangi permasalahan penyebaran wabah penyakit di dalam negeri  masih menimbulkan perdebatan.

Ilmuwan G. Bowsher dari King’s Center for Global Health menjelaskan bahwa peran sektor intelijen medis dalam pengamanan dan pengendalian penyakit  sangat penting mengingat kecepatan penyakit menular dalam memicu wabah penyakit.

Oleh karena itu, operasi ini sering kali digunakan untuk melaksanakan operasi militer di negara serta masyarakat di mana terdapat berbagai kepentingan strategis atau kebijakan luar negeri.

Dalam konteks ini kita tidak dapat menganalisis bahwa apa yang dimaksud sebagai operasi medical intelligence yang dilakukan BIN akan sama seperti konsep medical intelligence di AS.

Baca Juga: Pandemi, Kegagalan Budi Gunawan?

Sejatinya tidak ada yang salah dari  operasi medical intelligence dalam penanganan pandemi. Kehadirannya pun harus diapresiasi sebagai langkah menangani pandemi. Akan tetapi yang harus diwaspadai adalah operasi turunan berupa black intelligence yang mungkin saja terjadi.

Di AS sendiri banyak pihak menilai operasi medical intelligence jika dilakukan terhadap sipil di dalam negeri akan berpotensi menimbulkan beberapa dampak black intelligence, seperti menimbulkan pemberlakuan situasi khusus oleh negara atau melegitimasi tindakan-tindakan intelijen tertentu yang dianggap membahayakan sipil.

Sementara di Indonesia, secara umum kritik terhadap pelibatan BIN  telah muncul sejak awal.

Feri Kusuma dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengatakan selama BIN hanya mengumpulkan informasi intelijen mengenai wabah Covid-19 di Indonesia, yang kemudian informasi tersebut diserahkan kepada Presiden atau lembaga-lembaga terkait penanganan Covid-19, maka hal itu tidak menjadi masalah.

Yang menjadi masalah adalah pelibatan BIN berpotensi membuat lembaga intelijen itu melakukan tugas-tugas di luar kewenangannya.

Lalu apakah pelibatan BIN dan operasi medical intelligence ini berjalan efektif di Indonesia?

Tepatkah Pelibatan BIN?

Pada awal pandemi pelibatan BIN dalam upaya tracing tentu sangat dipahami. BIN dengan segala kemampuan intelijen yang dimilikinya dirasa sangat kompeten untuk melakukan upaya pelacakan agar dapat memutus mata rantai penularan.

Baca juga :  Israel, "Kiamat" bagi Amerika?

Kemudian BIN juga membuat pemodelan estimasi kasus Covid-19. BIN sendiri pada saat itu memprediksi puncak jumlah kasus pada Mei 2020 namun prediksi ini meleset. Sampai pada bulan-bulan setelah Mei, kasus Covid-19 justru semakin meningkat.

Ketua Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunus Miko Wahyono, menilai pemodelan BIN gagal karena variabel-variabelnya sukar diteliti.

Terbaru soal vaksin door to door, banyak pihak lagi-lagi mempertanyakan keputusan pemerintah kenapa BIN yang (kembali) diterjunkan untuk melaksanakan program vaksin jemput bola ini.

Pertanyaan muncul, kenapa bukan Satgas, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atau pemerintah daerah terkait yang melakukannya?

Jika alasanya untuk tracing kepada warga yang belum divaksin, bukankah hal ini seharusnya bisa dilakukan instansi lain. Mengingat data kependudukan warga yang sudah atau belum divaksin seharusnya sudah ada karena saat vaksin pun kita menyerahkan NIK.

Bukan hal yang sulit bagi lembaga mana pun untuk melacak warga jika database kependudukan kita telah lengkap dan terintegrasi.

Atau justru hal inilah yang menjadi ganjalan, misal yang terjadi ternyata ada ketidakpercayaan di benak Presiden Jokowi terhadap data  Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Apalagi, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh juga telah menuturkan bahwa data penduduk yang sudah menerima vaksin Covid-19 tidak terkoneksi dengan data Ditjen Dukcapil.

Seperti yang diketahui, terkait big data Dukcapil di Indonesia sendiri masih jauh dari kata sempurna. Banyak permasalahan klasik yang masih ditemukan, seperti data ganda, data palsu dan tidak adanya verifikasi wajah yang membuatnya sangat rawan.

Baca Juga: Big Data, Solusi Corona Jokowi?

Mungkin ini  yang menjadi faktor pertimbangan agar BIN dilibatkan dalam pelaksanaan tracing vaksin. Harapannya permasalahan di atas dapat diatasi dengan kemampuan intelijen yang mumpuni dari para agen BIN.

Jika hal tersebut benar rasanya kita sangat tertinggal dari Singapura. Negeri Singa dalam melakukan tracing telah menggunakan aplikasi bernama Trace Together yang dikembangkan oleh Badan Teknologi pemerintah Singapura serta Kementerian Kesehatan.

Aplikasi ini bekerja dengan menukar sinyal bluetooth jarak dekat untuk mendeteksi pengguna lain yang berada dalam jarak sekitar 2 meter. Data pelacakan tracing tersebut akan disimpan di penyimpanan lokal ponsel dan dilindungi enkripsinya

Atau ada alasan lain selain terkait tracing, untuk menimbulkan fear factor misalnya?

Terlepas apa pun alasanya dan juga tekait pro-kontra yang menyertainya, tentu kita berharap agar metode baru yang melibatkan BIN ini akan berhasil. Target vaksinasi tercapai dan keadaan lekas membaik. (A72)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Anies, Petarung Pilihan Mega Lawan Jokowi? 

Anies Baswedan sepertinya jatuh dalam bidikan PDIP untuk menjadi Cagub dalam Pilgub Jakarta. Mungkinkah Anies jadi pilihan yang tepat? 

Ahmad Luthfi, Perang Psikologis PDIP di Jateng?

Meski masih aktif, relevansi Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah terus meningkat setelah PAN sepakat mengusungnya. Aktor politik alternatif tampaknya memang sedang mendapat angin untuk merebut Jawa Tengah di ajang non-legislatif dari PDIP dengan operasi politik tertentu. Benarkah demikian?

Bahaya IKN Mengintai Prabowo?

Realisasi investasi di proyek IKN hanya menyentuh angka Rp47,5 triliun dari target Rp100 triliun yang ditetapkan pemerintah.

Saatnya Sandiaga Comeback ke DKI?

Nama Sandiaga Uno kembali muncul dalam bursa Pilkada DKI Jakarta 2024. Diusulkan oleh PAN, apakah ini saatnya Sandiaga comeback ke DKI?

Israel Kalah di Medsos, Kesalahan Mossad? 

Di media sosial, gerakan pro-Palestina secara statistik lebih masif dibanding pro-Israel. Padahal, Israel sering disebut sebagai ahli memainkan narasi di dunia maya. Mengapa ini bisa terjadi? 

Rahasia Besar Jatah Tambang NU-Muhammadiyah?

Konsesi pengelolaan lahan tambang yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mendapat kritik tajam karena dinilai memiliki tendensi beraroma politis. Terlebih yang mengarah pada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Namun, terdapat satu interpretasi lain yang kiranya menjadi justifikasi konstruktif di balik alokasi aspek sosioekonomi itu. PinterPolitik.com

Jokowi Endgame: Mengapa Banyak Kontroversi di Akhir Jabatan?

Presiden Jokowi kini didera berbagai macam kontroversial. Mulai dari revisi UU TNI dan Polri, revisi UU Penyiaran, persoalan penurunan usia calon gubernur yang dilakukan oleh MA, hingga soal Tabungan Peruamahan Rakyat (Tapera) dan lain sebagainya.

The Thinker vs The Doer: Tarung Puan dan Prananda Calon Pengganti Megawati

PDIP memutuskan untuk menyiapkan posisi Ketua Harian jelang masa transisi kepengurusan baru pada Kongres 2025 mendatang.

More Stories

Mengapa Megawati “Kultuskan” Soekarno?

Megawati Soekarnoputri mengusulkan agar pembangunan patung Soekarno di seluruh daerah. Lantas, apa tujuan dan kepentingan politik yang ingin diperoleh Megawati dari wacana tersebut?  PinterPolitik.com Megawati Soekarnoputri...

Mungkinkah Jokowi Tersandera Ahok?

Nama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok kembali menjadi perbincangan publik setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mantan wakilnya di DKI Jakarta itu punya...

PKS Mulai “Gertak” Anies?

Majelis Syuro PKS telah memutuskan untuk menyiapkan Salim Segaf Al-Jufri sebagai kandidat yang dimajukan partai dalam kontestasi Pilpres 2024. Apa strategi PKS di balik...