Penunjukan Agus Gumiwang Kartasmita dianggap memiliki unsur elektoral.
PinterPolitik.com
[dropcap]J[/dropcap]umat keramat, KPK kembali memakan korban. Istana dibuat heboh dengan kedatangan Idrus Marham. Menteri Sosial (Mensos) ini tiba-tiba memutuskan mundur dari Kabinet Kerja. Status tersangka dari lembaga anti-rasuah membuatnya harus pergi sebelum masa jabatannya benar-benar habis. Idrus disebut-sebut terlibat kasus suap PLTU Riau-1.
Spekulasi tentang siapa yang akan mengganti Idrus segera mengemuka. Apalagi, kursi Mensos saat itu tergolong sangat krusial karena tengah dihadapkan dengan bencana besar gempa Lombok. Ternyata, sang presiden tidak membutuhkan waktu lama untuk mengisi kekosongan di kabinetnya tersebut.
Sosok yang didapuk sebagai pengisi baru kursi Mensos adalah Agus Gumiwang Kartasasmita. Bagi banyak orang, dan Agus sendiri, langkah ini tergolong begitu cepat dan mengejutkan. Terlepas dari berbagai spekulasi, nyatanya ia bisa langsung bekerja segera setelah dilantik sebagai menteri.
Dari sekian banyak figur, Jokowi dengan sangat cepat memilih Agus untuk menjadi pengganti Idrus Marham. Lantas, mengapa kader Golkar tersebut dianggap pantas mengisi posisi Mensos? Apakah murni pertimbangan kompetensi atau ada maksud lain?
Menerawang Agus Gumiwang
Agus Gumiwang bukanlah sosok yang benar-benar baru dalam politik tanah air. Meski kerap digolongkan sebagai politisi muda, sosoknya telah lama malang-melintang dalam politik negeri ini. Selama berkarier, nama Agus memang kerap diidentikkan dengan Partai Golkar.
Mantan anggota Komisi I DPR RI tersebut telah memulai karier politiknya di tahun 1997-1999. Kala itu, ia menjadi anggota MPR RI mewakili Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI). Pasca reformasi, kariernya berlanjut dengan menjadi anggota DPR dari Partai Golkar.
Saya melantik Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial di Istana Negara, sore tadi, menggantikan Idrus Marham yang mengundurkan diri.
Jabatan Menteri Sosial ini perlu segera diisi, karena hal yang sangat urgent, yaitu penanganan dampak bencana gempa bumi di NTB. pic.twitter.com/5zg5dJagkf
— Joko Widodo (@jokowi) August 24, 2018
Agus lahir dari trah politik yang cukup elite. Ia adalah putra dari salah satu tokoh terkemuka di era Orde Baru, Ginandjar Kartasasmita. Ginandjar sendiri dikenal sebagai mantan Menteri Pertambangan dan Energi, Kepala BAPPENAS, serta Menko Ekuin di masa kepemimpinan Presiden Soeharto.
Karier Agus di Partai Golkar sempat mengalami pasang surut. Pada tahun 2014, ia dipecat dari keanggotaan partai karena dianggap membangkang. Kala itu, Agus bersama elemen-elemen muda di Golkar seperti Nusron Wahid memilih mendukung pasangan Jokowi-JK, berseberangan dengan sikap resmi partai yang mendukung Prabowo-Hatta.
Agus sendiri oleh beberapa pihak kerap dikatakan sebagai sosok yang loyal terhadap Jokowi. Ia tampak tak ragu berbeda sikap dengan partainya di Pilpres 2014 tersebut. Kini, setelah beberapa waktu berselang, loyalitas Agus seperti belum luntur.
Sebelum diputuskan menjadi Mensos, Agus masuk di dalam struktur tim pemenangan Jokowi dan Ma’ruf Amin. Di tim pemenangan tersebut, posisinya cukup strategis, yaitu sebagai Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN). Dipilihnya Agus Gumiwang sebagai Mensos seperti mempertegas loyalitas dirinya kepada Jokowi.
Kisi-kisi Pilih Menteri
Memilih menteri bukanlah pekerjaan sepele. Ada kuasa besar di dalamnya dan juga terkait dengan hajat hidup orang banyak. Tak hanya itu, faktor-faktor politis juga memiliki peran penting dalam menentukan sosok pembantu presiden yang paling tepat. Hal ini terutama berlaku jika pemerintahan didukung oleh banyak partai politik.
Umumnya, masyarakat berharap bahwa menteri yang dipilih adalah dari kalangan profesional atau akademisi dengan kompetensi tingkat tinggi. Meski demikian, pembentukan kabinet profesional atau zaken kabinet semacam ini amat sulit diwujudkan. Banyaknya unsur-unsur politik membuat kabinet ini kerapkali tidak terlaksana. Kalaupun zaken kabinet akhirnya terbentuk, umurnya biasanya tidak lama.
R.K. Alderman menyoroti banyaknya pertimbangan dalam penunjukan menteri. Ia melakukan refleksi dari kasus pemilihan nama-nama menteri di kabinet pemerintahan Inggris. Dalam pandangannya, proses pemilihan menteri ini menjadi gambaran bagaimana tawar-menawar dalam politik atau political bargaining.
Di atas kertas, sebagai seorang pucuk tertinggi di pemerintahan, pemimpin eksekutif memiliki hak prerogratif untuk menunjuk menteri-menterinya. Dalam konteks ini, unsur command atau perintah seharusnya lebih dominan. Kenyataannya, unsur bargaining atau posisi tawar seringkali lebih dominan ketimbang command.
Alderman menyebut bahwa seorang pemimpin eksekutif – dalam konteks Inggris adalah Perdana Menteri – memiliki keterbatasan dalam menentukan nama-nama calon pembantunya. Menurutnya, pemimpin tersebut harus memperhatikan anggota partai politik top, kelompok ideologi atau kekuasaan tertentu, dan juga bagian wilayah tertentu yang berbeda.
Ketidakmampuan membaca unsur bargaining ini dapat berbahaya. Pemimpin eksekutif menjadi jauh lebih rentan terhadap tekanan-tekanan politik yang ada di sekelilingnya. Bisa saja elite-elite partai yang mendukungnya menjadi geram dan mencabut dukungannya.
Praktik seperti ini lazim dilakukan di Indonesia. Dari periode ke periode, orang nomor satu di negeri ini kerap membagi kursi menterinya sesuai dengan bargaining atau posisi tawarnya masing-masing. Ada yang mewakili partai politik, ormas, daerah, ataupun kompetensi profesional tertentu. Lalu bagaimana dengan Jokowi dalam pemilihan Agus sebagai Mensos?
Ada Konteks Elektoral?
Meski terkesan sangat instan, pemilihan Agus sebagai Mensos diyakini tidak melalui pertimbangan yang sembarangan. Ada faktor-faktor politik yang terlalu fatal jika sosok Agus dipilih tanpa memenuhi unsur-unsur tertentu.
Dalam konteks tersebut, Agus dapat dikatakan sebagai sebuah paket komplit dari faktor-faktor yang dikemukakan oleh Alderman ketika pemimpin eksekutif memilih seorang menteri. Agus dapat dikatakan mampu memenuhi unsur partai politik, kelompok tertentu, dan juga menjadi perwakilan khusus dari suatu daerah. Jika merujuk pada Alderman, maka sosok Agus memiliki bargaining yang cukup untuk dipilih sebagai menteri.
Penunjukan Agus Gumiwang bisa jadi taktik politik tersendiri dari Pak Jokowi Click To TweetSecara khusus, terlihat bahwa ada unsur-unsur elektoral yang dapat dipenuhi dengan dipilihnya sosok Agus. Ia menjadi perwakilan Golkar, perwakilan kelompok pengusaha dan masyarakat dengan akses tertentu, dan perwakilan daerah Jawa Barat – salah satu lumbung suara nasional – yang penting untuk Jokowi jika ingin memenangkan Pilpres.
Agus, dalam konteks partai, dapat menjadi semacam jaminan agar suara Golkar tetap aman bagi Jokowi. Secara elektoral, mengamankan suara Golkar amat krusial karena partai berlambang beringin ini memiliki suara signifikan yaitu total 91 kursi di DPR. Keberadaan partai ini dapat menjadi penyeimbang bagi partai besar lain, katakanlah PDIP, agar tidak terlalu dominan.
Di sisi yang lain, keberadaan Agus juga penting untuk mengunci dukungan Golkar agar tak lari dari Jokowi. Beberapa waktu belakangan, berhembus kabar bahwa partai yang identik dengan warna kuning ini tengah dilanda perpecahan dan berpotensi mendukung lawan Jokowi, Prabowo Subianto. Oleh karena itu, penting agar posisi Mensos tetap diisi Golkar dengan Agus sebagai representasinya.
Agus juga dapat dianggap mewakili kelompok kekuatan tertentu. Sebagai orang yang memiliki latar belakang pengusaha, orang seperti Agus dapat membuka jejaring kepada pengusaha dan kelompok usaha elite tanah air. Apalagi, nama trah Kartasasmita dikenal memiliki pengaruh dan jejaring sejak era Orde Baru. Dukungan para pengusaha ini tergolong krusial bagi langkah Jokowi di Pilpres 2019.
Agus Gumiwang ini gantiin fayakun andriadi jadi ketua DPD golkar DKI karena fayakun jd tersangka KPK..
Skrg agus gumiwang jg gantiin idrus marham jd mensos karena idrus jd tersangka KPK..
Spesialis pemain pengganti nih agus gumiwang..— Bukan Yang Mulia (@qaqqah) August 24, 2018
Dari segi kewilayahan, Agus dapat menjadi perwakilan provinsi Jawa Barat di Kabinet Kerja. Di kabinet Jokowi, tidak banyak menteri yang berasal dari Jabar atau mewarisi darah etnis Sunda. Padahal, secara demografis, provinsi Jabar dan etnis Sunda memiliki jumlah penduduk cukup besar.
Selama ini, Jabar dianggap sebagai wilayah yang kurang ramah bagi Jokowi. Pada Pilpres 2014 misalnya, Jokowi kalah telak dengan perolehan 40,22 persen. Sementara itu, lawannya, Prabowo mendapatkan suara sebanyak 59,78 persen.
Agus dapat membantu upaya Jokowi untuk mengamankan provinsi tersebut. Lulusan S3 Universitas Padjadjaran tersebut selama ini menjadi anggota DPR RI mewakili dapil Jabar II. Tidak hanya itu, nama Ginandjar, ayah Agus, dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh di provinsi tersebut. Hal ini dapat menjadi modal penting bagi Jokowi untuk mengamankan Jabar yang selama ini tidak ramah baginya.
Terlihat bahwa Agus Gumiwang bukanlah sosok sembarangan meski ditunjuk dalam waktu sangat singkat. Agus memiliki bargaining cukup besar sehingga namanya muncul sebagai menteri. Bisa saja, dengan nama Agus Gumiwang, suara Golkar dan Jabar menjadi lebih aman, sehingga langkah Jokowi di Pilpres 2019 menjadi lebih mulus. (H33)
