Dalam beberapa waktu terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap dinilai memproyeksikan pengaruh politiknya ke luar masa jabatannya. Kalau tahun-tahun lalu, mungkin hal itu diasumsikan melalui isu seperti perpanjangan masa jabatan, kalau sekarang, adalah terkait isu cawe-cawe Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024). Mungkinkah ini jadi indikasi bahwa absolutisme politik ala Romawi mulai melanda Indonesia?
Mendekati masa Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024), dinamika politik Indonesia tampak semakin “beringas”. Salah satu topik yang paling menarik tentunya adalah terkait gonjang-ganjing keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penggodokkan nama-nama calon presiden (capres).
Yess, tidak dipungkiri sejak beberapa bulan ke belakang Jokowi telah menampakkan dirinya sebagai tokoh yang berada di tengah pusaran penentuan the next president of Indonesia. Mulai dari kegiatannya yang beberapa kali mengumpulkan para elite partai, sampai kode-kode manisnya kepada para bakal capres, seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, yang kerap diartikan sebagai upaya endorsement.
Terlepas dari apakah Jokowi benar-benar akan mempengaruhi secara langsung penentuan capres 2024 atau tidak, ketidak pastian itu telah membuka jendela bahwa Jokowi kemungkinan akan jadi presiden pertama Indonesia yang secara terang-terangan melibatkan dirinya dalam politik pemilu.
Menariknya, kalau kita coba argumenkan, jika hal semacam itu etap berlanjut, ada kemungkinan bahwa kisah akhir kepemimpinan Jokowi akan mampu merefleksikan salah satu momentum penting sejarah politik, yakni masa transisi Republik Romawi ketika berubah menjadi sistem imperial. Hal ini karena adanya asumsi tentang kemiripan beberapa situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu di Roma dan saat ini di Indonesia.
Hmm, mengapa bisa demikian?
Pembelajaran Tragedi Republik Romawi
Catatan sejarah tidak hanya berperan sebagai sebuah bahan cerita, tetapi ia juga hadir untuk menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa selama perkembangan peradabannya, manusia kerap menciptakan tragedinya sendiri.
Dan bisa dikatakan, salah satu pembelajaran politik yang paling berharga dari catatan sejarah manusia, yang kemudian bisa kita aplikasikan untuk politik Indonesia, adalah masa-masa transisi Republik Romawi ketika mereka beralih ke sistem kekaisaran.
Bagaimana tidak, sebuah bangsa yang ratusan tahun sukses menjalankan sistem republik malah terdorong mengadopsi sistem yang sangat berlawanan dengan prinsip egaliter yang selalu mereka promosikan, yakni sebuah bangsa yang dipimpin oleh diktator dan kaisar. Padahal, dengan adanya badan legislatif Senat Romawi, mereka seharusnya bisa mengakomodir kepentingan rakyat dan mencegah munculnya sosok ‘raja’ dalam sistem politik mereka.
Lantas, bagaimana hal itu bisa terjadi?
Edward J. Watts dalam bukunya Mortal Republic: How Rome Fell Into Tyranny, menyimpulkan setidaknya ada tiga alasan kuat mengapa bangsa penganut sistem republik terlama dalam sejarah tersebut akhirnya terjerumus ke dalam perangkap tirani.
Pertama, karena hilangnya kemandirian politik. Meskipun Roma memiliki badan senat yang pada dasarnya berfungsi seperti DPR di negara kita, di akhir masa Republik Romawi, kekuatan politik semakin terpolarisasi pada pada para jenderal perang. Akibatnya, para anggota Senat Romawi pun bergantung pada tokoh-tokoh tersebut untuk legitimasi politik dan dukungan keuangan.
Hal ini yang membuat jenderal seperti Julius Caesar akhirnya bisa memiliki dominasi politik yang begitu dominan dalam perpolitikan Romawi. Ini pula yang menyebabkan penurunan independensi senat dan kemampuannya untuk bertindak sebagai pengawas kekuasaan eksekutif. Sederhananya, kala akhir masa Republik Romawi, para senator hanya berperan layaknya karyawan yang digaji oleh diktator untuk mendukung setiap kebijakan yang akan diusulkan pada ruang senat.
Kedua, semakin terkikisnya etika politik. Bangsa Romawi mungkin merupakan salah satu peradaban pertama yang sangat mematuhi aturan hukum, ini karena para elitenya selama ratusan tahun mampu mempertahankan etika politik dan menjaga keadaan politik Romawi relatif stabil. Akan tetapi, ketika akhir masa republik, semua hal itu dilanggar begitu saja.
Sebagai contoh, Caesar jadi jenderal militer pertama yang berani membawa pasukan bersenjata ke wilayah gedung senat selama lebih dari 40 tahun terakhir sejak Perang Sipil Sulla. Hal itu dilakukan hanya karena berawal dari penolakan sejumlah anggota senat terhadap ambisi perang Caesar yang sudah dianggap kelewatan.
Caesar kala itu menggunakan kekuatan militernya untuk mengintimidasi para anggota senat yang melawannya. Padahal, masuknya tentara ke wilayah Senat Roma adalah hal yang sangat dilarang, baik secara hukum, maupun keagamaan Bangsa Romawi.
Semenjak itu, tidak hanya berani membawa pasukan, Caesar juga secara sepihak memutuskan anak-anak buahnya menempati posisi politik penting, seperti tangan kanannya, Mark Anthony, yang dijadikan salah satu petinggi di Senat Roma.
Ketiga, dan mungkin alasan yang paling aneh, adalah pengkultusan diktator. Yap, yang paling menarik dari transisi republik ke Kekaisaran Romawi adalah justru banyak orang Roma saat itu mendukung kepemimpinan absolut di bawah seorang diktator. Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal, pertama, karena pihak Caesar mampu memainkan propaganda secara baik, dan kedua, karena para orang berkuasa di Roma diuntungkan secara ekonomi oleh kepemimpinan Caesar.
Perpaduan dua hal tersebut akhirnya membuat Caesar, dan Octavian, penerus Caesar sekaligus Kaisar pertama Romawi, mendapatkan persetujuan publik dan oligark untuk memimpin bangsa Romawi secara mutlak.
Nah, dari ketiga hal ini kita tinggal merenungkan, betulkah kepemimpinan Jokowi bisa diasumsikan mulai menyerupai tragedi Republik Romawi?
Mulai Terjadi pada Jokowi?
Sejujurnya, kalau kita mengikuti perkembangan berita belakangan ini, dari ketiga poin yang kita bahas tadi, hampir seluruhnya bisa diasumsikan menyerupai sejumlah dinamika politik seputar akhir kekuasaan Jokowi.
Pertama, terkait hilangnya kemerdekaan politik. Well, sudah jadi pengetahuan umum bahwa saat ini jumlah partai oposisi pemerintah sangatlah sedikit jika dibandingkan mereka yang mendukung Jokowi. Bahkan, partai yang awalnya adalah oposisi, seperti PAN dan Gerindra, saat ini juga masuk ke dalam kabinet Jokowi. Kalau kata pengamat politik, Ujang Komarudin, perpolitikan Indonesia saat ini sudah kehilangan fitur check and balance-nya.
Ini artinya, semanis apapun narasi yang dibangun, faktanya banyak sekali elite politik Indonesia yang memilih tidak menempatkan dirinya sebagai oposisi karena melihat keberpihakan pada Jokowi dan petahana lebih penting, dan mungkin lebih menguntungkan.
Kedua, soal etika politik. Cawe-cawe politik yang dilakukan Jokowi mungkin jadi bukti terkuat bahwa saat ini kekokohan garis etika politik sedang dalam kondisi yang rapuh. Kalau ketika era Republik Romawi etika politik ditembus dengan pemilihan suksesor, maka Indonesia saat ini juga terancam dalam keadaan yang serupa.
Belum lagi, Jokowi memang sudah dikenal “membiarkan” orang-orang terdekatnya mendapatkan jabatan politik besar, seperti Gibran Rakabuming yang menjadi Wali Kota Surakarta, dan menantunya, Bobby Nasution, sebagai Wali Kota Medan.
Ketiga, pengkultusan kepemimpinan. Pada tanggal 3 Mei 2023, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa para capres 2024 harus baik-baik kepada Presiden Jokowi bila mereka ingin memiliki keunggulan dalam pilpres. Sekiranya, hal ini menjadi salah satu indikator bahwa mulai ada pandangan yang melihat pengatribusian kesuksesan harus disesuaikan dengan pandangan yang sama dengan pemimpin.
Ditambah dengan masih adanya sejumlah kelompok relawan yang sangat mendukung dan bahkan masih melontarkan narasi tiga periode Jokowi, poin pengkultusan kepemimpinan yang bisa kita pelajari dari tragedi Republik Romawi patut kita jadikan kekhawatiran.
Dari semua hal itu, mungkin ini adalah momen yang pas bagi kita semua untuk tidak melupakan suatu konsep yang bernama absolutisme politik. Konsep absolutisme atau bentuk kepemimpinan mutlak oleh pemerintah, sempat populer di Eropa pada abad pertengahan, dan memiliki akar ke fenomena transisi politik Republik Romawi ke Kekaisaran Romawi.
Filsuf Prancis, Jean Bodin, menilai salah satu alasannya adalah karena pada saat itu beberapa institusi politik dinilai tidak efektif, sehingga butuh satu kekuatan politik kuat untuk mengatur segalanya. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, absolutisme politik dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai demokratis ketika Revolusi Prancis terjadi.
Ini artinya, meskipun kekuasaan mutlak pemerintah pada akhirnya akan dinilai salah, akan ada masa-masa ketika orang-orang menilai absolutisme politik adalah hal yang perlu diwujudkan. Oleh karena itu, mungkin semua asumsi tentang kepemimpinan Jokowi yang kita bahas di atas perlu kita jadikan sebagai perenungan bersama.
Memang, masih ada beberapa hal yang membedakan transisi politik Romawi dengan keadaan politik Indonesia saat ini, yang paling kentara tentu adalah belum adanya penggunaan kekuatan represif seperti kekuatan militer.
Namun, tidak ada salahnya bila kita semua memikirkan skenario politik apa yang akan terjadi di masa depan Indonesia bila pengaruh politik Jokowi masih akan digunakan seperti sekarang. Apakah absolutisme politik akan semakin menguat? Well, we will never know. (D74)
