Fenomena bunuh diri pasien Covid-19 di Indonesia makin marak belakangan ini. Hal tersebut membuat rencana kebijakan menghapus isolasi mandiri pasien Covid-19 Anies Baswedan memiliki tantangan tersendiri. Lantas mengapa fenomena bunuh diri pasien Covid-19 tersebut bisa terjadi? Dan sejauh mana langkah Anies untuk mengantisipasi persoalan ini?
Pandemi Covid-19 tampaknya terus mengubah orientasi psikologis manusia di seluruh dunia. Tentang bagaimana cara kita beraktivitas, memenuhi kebutuhan hidup, hingga bertahan sebisa mungkin agar tak terjangkit virus yang belum memiliki penawar pasti itu.
Dalam tulisan yang berjudul Pandemics and the Psychology of Uncertainty, Molly Crockett, Andreas Kappes, dan Anne-Marie Nußberger menyebut bahwa saat ini, keputusan tetap tinggal atau meninggalkan rumah untuk beraktivitas bukanlah sekadar pilihan sederhana, tetapi menunjukkan efek psikologis mendasar dari ketidakpastian pandemi.
Ihwal fundamental tersebut juga dikatakan merupakan hulu dari berbagai problematika psikologis dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di berbagai belahan dunia.
Souvik Dubey dalam Psychosocial Impact of Covid-19 menemukan ciri gangguan psikologis selama pandemi Covid-19 seperti kecemasan, stres, dan depresi dapat mengekspos semua orang tanpa kecuali, terutama mereka yang berada di garis terdepan seperti tenaga medis, termasuk sang pasien.
Sementara Eudora Ribeiro dalam Fighting Suicide During Covid-19: Lessons from Past Pandemics and Recessions, menyebutkan bahwa berdasarkan sejarahnya, gangguan psikologis pada beberapa pandemi di seluruh dunia, bahkan bermuara pada tindakan ekstrem seperti bunuh diri.
Peningkatan signifikan kasus bunuh diri pun dilaporkan di beberapa negara di seluruh dunia selama pandemi Flu Spanyol 1918, yang ketika dilacak berhulu pada gangguan mental dan psikologis karena takut tertular virus atau stres akibat infeksi flu itu sendiri.
Kemudian, kasus bunuh diri akibat wabah terjadi kembali pada epidemi SARS tahun 2003. Ketika itu, frekuensi bunuh diri meningkat di antara para lansia di Hong Kong akibat gangguan mental karena dampak langsung dan tidak langsung dari wabah SARS.
Pada pandemi terkini, tingkat bunuh diri yang terkait langsung dengan Covid-19 terjadi di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Italia, Inggris, Jerman, Arab Saudi, India, hingga Bangladesh.
Tren maraknya fenomena bunuh diri, khususnya pasien Covid-19, yang terjadi di Indonesia belakangan ini turut menjadi contoh konkret eksistensi bahaya laten tak terlihat dari gangguan mental dan psikologis.
Ya, kabar terbaru datang dari seorang pasien yang memutuskan mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 13 Rumah Sakit Unversitas Indonesia (RSUI) Depok, tempat dirinya diisolasi.
Peristiwa tersebut seketika meningkatkan eskalasi fenomena serupa yang terjadi di beberapa kota lain belakangan ini seperti di Medan, Surabaya, Jakarta, Demak, hingga Semarang. Tekanan mental akibat isolasi ketat menjadi dugaan penyebab bunuh diri yang paling diyakini.
Akan tetapi, terdapat kebijakan dari pemerintah dinilai memiliki porsi yang justru berpotensi membebani aspek psikologis masyarakat. Salah satunya ialah kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berencana menghapus isolasi mandiri dan melakukan isolasi terpadu di berbagai fasilitas milik pemerintah.
Jika mengacu pada dugaan awal pencetus maraknya fenomena bunuh diri di berbagai wilayah di tanah air seperti yang disebutkan di atas, kebijakan yang digagas Anies tersebut secara tidak langsung agaknya tampak kontraproduktif.
Lantas, ihwal apakah sesungguhnya yang menjadi penyebab maraknya bunuh diri para pasien Covid-19 belakangan ini? Dan apakah Anies telah mengantisipasi potensi kemudaratan tersebut?
Bukan Masalah Biasa
Tekanan psikologis akibat isolasi, khususnya bagi pasien Covid-19, dinilai menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu tindakan bunuh diri. Hal ini diamini oleh Vikram Thakur dan Anu Jain dalam Covid 2019-Suicides: A global Psychological Pandemic yang menyebut kondisi terisolasi yang dipaksakan mengganggu kehidupan sosial normal dan menciptakan ketakutan psikologis dan perasaan seperti terjebak, untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau tak pasti.
Perkara “boikot sosial” dan diskriminasi juga dapat menjadi pemicu tekanan mental yang bermuara pada kasus bunuh diri pasien Covid-19. Thakur dan Jain memberikan sampel di Bangladesh, di mana terdapat seorang pria yang melakukan bunuh diri karena penghindaran sosial oleh lingkungannya. Disebutkan, bunuh diri itu menjadi kesadaran moralnya untuk memastikan tidak menularkan virus.
Tren yang juga bisa dikatakan merupakan stigma sosial negatif pada mereka yang terinfeksi Covid-19 tersebut juga jamak terjadi di Indonesia. Fenomena penolakan jenazah Covid-19, resistensi vonis positif terhadap kerabat yang meninggal dunia, dan pengambilan paksa jenazah Covid-19 seolah menjadi penegas bahwa stigma negatif menjadi lebih buruk dibandingkan wabah itu sendiri.
Siska Verawati dari lembaga think tank yang berfokus pada perbaikan sistem pelayanan kesehatan yakni Center for Indonesia Strategic Development Initiatives (CISDI), mengatakan bahwa di daerah tertentu stigma tersebut bersumber langsung dari lingkungan tetangga sekitar.
Misinformasi dan pemahaman parsial tentang Covid-19, dikatakan membuat stigma tersebut juga ikut menciptakan semacam siklus negatif yang menghambat upaya penelusuran dan pengujian karena masyarakat sering tidak jujur tentang gejala yang mereka alami.
Disebutkan pula bahwa kebijakan pemerintah yang terus berubah telah menciptakan kebingungan yang memperkeruh pola pikir dan stigma masyarakat. Bahkan beberapa ahli mengatakan bahwa stigma atas Covid-19 di Indonesia sama buruknya dengan HIV/AIDS.
Pada titik ini, terlihat bahwa tekanan mental akibat keterpaksaan isolasi serta stigma negatif menjadi pencetus paling signifikan yang mendasari tindakan bunuh diri para pasien Covid-19 di Indonesia.
Dan jika dilihat pada skala yang lebih besar, inkonsistensi serta kebijakan tertentu dari para pemangku kebijakan juga tampak memiliki pertalian tidak langsung bagi konstruksi stigma negatif yang merupakan salah satu pencetus tindakan tersebut secara umum.
Thakur dan Jain menambahkan, kekhawatiran atas persoalan turunan pandemi Covid-19 seperti ketidakpastian masa depan terkait resesi, pekerjaan, ekonomi, hingga keluarga juga berpeluang menjadi pencetus tindakan bunuh diri, baik primer maupun sekunder.
Seperti pada hampir seluruh kasus bunuh diri yang terjadi dan telah diteliti, faktor utama fenomena terjadinya tindakan tersebut ialah terkait ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi situasi-situasi di atas.
Lalu, bagaimana semestinya pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta yang berencana mengambil alih isolasi pasien Covid-19 secara terpusat, dalam menyikapi serangkaian pencetus yang berpotensi memicu tindakan bunuh diri tersebut?
Anies Wajib Hadirkan Afeksi Konkret
Anies Baswedan mungkin saja telah mempertimbangkan potensi tekanan psikologis seperti yang telah dijabarkan di atas, dari rencana mengintegrasikan isolasi pasien Covid-19 di fasilitas milik pemerintah.
Hal itu diperkuat dengan inisiatif dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta sejak April lalu yang telah memiliki saluran konseling pendampingan psikologis secara khusus melalui telepon dan pesan Whatsapp.
Inisiatif tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Thakur dan Jain bahwa bentuk penyediaan bimbingan konseling psikologis merupakan antisipasi terbaik dalam perubahan dalam kebutuhan sosio-psikologis individu, yang sekaligus dapat menjadi basis penilaian bagi intervensi rehabilitasi mental lebih lanjut.
Akan tetapi jika mengacu pada karakteristik peristiwa bunuh diri pasien Covid-19 di berbagai daerah, termasuk DKI Jakarta, pendampingan fisik secara intensif tampaknya juga dibutuhkan dalam menghadirkan afeksi konkret dan kepedulian terhadap tiap individu.
Selain terhadap pasien Covid-19, penyediaan layanan konsultasi psikologis dinilai juga sangat dibutuhkan para tenaga medis. Fenomena pandemic burnout – yakni sindrom psikologis dengan gejala seperti keletihan emosi, kehilangan empati dan rasa percaya diri – mulai menjangkiti tenaga medis di tanah air.
Sebuah penelitian yang dilakukan Program Studi Magister Kedokteran Kerja Universitas Indonesia (UI) menunjukkan tingkat prevalensi burnout pada tenaga medis di masa pandemi Covid-19 sebesar 82 persen mengalami burnout tingkat sedang dan 1 persen tingkat berat.
Analisa awal tersebut tentu mesti diperhatikan oleh Anies untuk memastikan kondisi psikologis para tenaga medis yang prima dalam menunjang rencana kebijakan pemusatan isolasi pasien Covid-19.
Jika Anies dapat mengimplementasikan penyediaan jaminan kesehatan psikologis para pasien Covid-19 dan tenaga medis, dan di saat yang sama turut membuat kebijakan isolasi terpusat tersebut berjalan dengan baik, impresi positif tentu akan terkonstruksi dengan sendirinya pada sosok mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.
Pandemi Covid-19 agaknya mengekspos banyak hal terkait kelemahan dalam diri manusia, terutama kemungkinan disorientasi psikis yang tak terlihat namun cukup dektruktif dampaknya.
Adanya dorongan dan penyediaan pendampingan psikis memadai dari pemerintah di tengah pandemi akan menjadi sangat esensial dalam mengantisipasi kelemahan tersebut. Tentu itulah harapan kita bersama. (J61)
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
