HomeHeadlineHRS, Senjata PDIP Lumpuhkan Anies?

HRS, Senjata PDIP Lumpuhkan Anies?

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang merestui bebas bersyarat Habib Rizieq Shihab (HRS) sekilas menimbulkan satu tanda tanya besar. Mengapa sosok kontroversial yang jamak menekan pemerintah itu “dilepas” sebelum waktunya?


PinterPolitik.com

Habib Rizieq Shihab (HRS) seolah mendapat kado istimewa lebih dini sebelum hari ulang tahunnya pada 24 Agustus mendatang.

Kado itu diberikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang memastikan eks pemimpin Front Pembela Islam (FPI) secara resmi bebas bersyarat kemarin.

Namun, Kepala Humas dan Protokol Ditjenpas Rika Aprianti menyebut bahwa bebas bersyarat itu bisa sewaktu-waktu dicabut jika HRS terbukti melakukan pelanggaran selama menjalani masa bimbingan.

Rika menambahkan, HRS telah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan hak remisi dan integrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2018.

Balai Pemasyarakatan ke depan akan mengawal dan melakukan pembimbingan hingga masa bebas murninya, yakni pada 10 Juni 2023.

Setelah menghirup udara bebas, simpatisan menyambut mantan Imam Besar FPI di kediamannya di Jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

image 57
- Advertisement -

Meski disebut memenuhi syarat administrasi dan substantif, HRS mengatakan bahwa pembebasannya murni karena proses hukum, bukan karena bantuan aktor politik maupun kekuasaan.

Meski demikian, ia menyiratkan bahwa ada informasi-informasi yang tidak bisa disampaikan di balik pembebasannya dikarenakan ada persoalan tertentu.

“Bukan maksud kami untuk menyimpan informasi soal bebas bersyarat saya ini. Tapi memang ada hal-hal sensitif karena salah sedikit saja bisa tidak jadi bebas bersyarat ini,” begitu kata Habib Rizieq.

Kendati telah ditegaskannya sendiri, eksistensi hal sensitif agaknya kembali meninggalkan pertanyaan sederhana, mengapa HRS dibebaskan saat ini?

HRS dan FPI, Necessary Evil?

Jika diperhatikan lebih seksama, pembebasan HRS bisa saja memiliki alasan lain di luar konteks normatif telah memenuhi syarat. Apalagi, dinamika berbagai isu belakangan ini cukup memanas bersamaan dengan semakin dekatnya tahun politik 2024.

Terlebih lagi, reputasi alumni King Saud University itu cukup tersohor sebagai aktor yang berpengaruh dalam merespons dinamika politik dan pemerintahan tanah air.

Di dalam dunia politik, terdapat satu istilah menarik mengenai necessary evil. Russell J. Dalton dan Steven A. Weldon dalam Public images of political parties: A necessary evil? menjelaskannya sebagai frasa untuk menggambarkan objek yang meski memiliki sentimen negatif, namun tetap dibutuhkan dalam derajat-derajat tertentu akibat sebuah sistem maupun kepentingan (by design).

Keduanya memberikan predikat necessary evil kepada partai politik (parpol) dalam sebuah sistem demokrasi. Meskipun cukup sering mendapat hujatan dari publik karena kerap mengabaikan aspirasi, parpol menjadi satu-satunya instrumen yang dibutuhkan agar ekosistem politik dapat berjalan.

Baca juga :  Kudatuli, Jenderal ABRI, dan Megawati
image 58
- Advertisement -

Menurut Dalton dan Weldon, eksistensi necessary evil merupakan bagian tak terpisahkan dari politik, entah itu parpol sebagai aktor utama maupun kelompok kepentingan.

HRS dan FPI sendiri merupakan variabel tak terpisahkan dari perpolitikan Indonesia. Sejak debutnya secara aktif di pemilihan presiden (Pilpres) 2014, HRS terus terlibat memainkan narasi politik yang menyedot perhatian luas, mulai dari pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017, hingga Pilpres 2019.

Meski demikian, politik identitas kental yang menjadi karakter manuvernya tak jarang mendapat sentimen negatif dikarenakan cukup provokatif dan konfrontatif. Inilah yang meninggalkan kesan bahwa dibebaskannya HRS kemungkinan dikarenakan kecenderungan necessary evil yang melekat padanya dan dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Benarkah demikian?

Ketika telah sampai di titik praduga tersebut, probabilitas yang menjadi alasan kedua mengapa HRS dibebaskan kiranya dapat ditelisik.

Dari sisi pemerintah, sebagai pemberi restu, karakter vokal HRS boleh jadi dapat menetralkan suhu atas sejumlah isu panas yang berkelindan di publik beberapa waktu terakhir.

Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa setiap pernyataan HRS selalu mendapat perhatian media dan respons masyarakat, plus membuat sosok 56 tahun itu bagaikan media darling dengan “kebisingannya”.

Konteks tersebut cukup selaras dengan apa yang ditulis oleh Ed Rogers dalam The Politics of Noise, bahwa kebisingan politik dapat membuat publik menjadi tidak fokus pada masalah prominen yang tengah terjadi karena lebih menyibukkan diri untuk membahas kebisingan politik yang tercipta.

Teori komunikasi publik mengenai manajemen isu dapat digunakan untuk memahami terciptanya kebisingan politik.

Manajemen isu merupakan proses strategis dan antisipatif yang membantu organisasi – dalam konteks ini adalah pemerintah – untuk mendeteksi dan merespons berbagai perubahan tren atau isu yang muncul di lingkungan sosial-politik.

Dikarenakan eskalasi tren maupun isu tersebut dapat mengkristal menjadi suatu masalah yang dapat berdampak destruktif, maka organisasi terkait perlu untuk memberikan reaksi yang tepat untuk mencegah terjadinya kristalisasi masalah.

Salah satu caranya dengan melepas isu atau pemantik isu lain agar potensi masalah yang tengah terjadi tidak mengkristal. Inilah yang kemudian dikenal sebagai pengalihan isu.

Dalam artikel PinterPolitik sebelumnya yang berjudul PKI Senjata Ilegal dan Pengalihan Isu?, secara empiris dikatakan bahwa pengalihan isu adalah hal yang sangat lumrah terjadi – khususnya sebagai strategi politik pemerintahan yang berkuasa.

Dengan menggunakan berbagai instrumen yang dimiliki, kapabilitas untuk mengalihkan isu tampaknya sangat dimungkinkan untuk dimaksimalkan demi menciptakan situasi yang lebih “netral”.

Itu dipertegas dengan argumen Ashani Amarasinghe dalam tulisannya Diverting Domestic Turmoil, yang mengatakan bahwa isu adalah sebuah alat politik yang berfungsi membelokkan perhatian publik dari isu lain yang sedang terjadi.

Pada konteks HRS, pembebasan bersyaratnya bersamaan dengan beberapa eskalasi isu kurang positif yang mendapat sorotan tajam publik. 

Baca juga :  Menguak Dunia Gelap Jokowi

Cukup sulit memang untuk membuktikannya, namun hal itu bukan tidak mungkin memiliki irisan, terutama dalam konteks pasang surut isu.

Selain dua kemungkinan tersebut, terdapat satu yang kiranya cukup menarik untuk dicermati lebih lanjut di balik bebas bersyarat HRS dari jeruji besi. Apakah itu?

image 56

Taktik Jatuhkan Anies?

Restu Kemenkumham dapat dipastikan mengiringi pembebasan bersyarat Habib Rizieq. Akan tetapi, Yasonna Laoly yang memimpin kementerian itu berasal dari PDIP, parpol yang selama ini jamak diketahui merupakan musuh abadi HRS.

Ihwal itulah yang menimbulkan tanda tanya besar dari maksud secara politik di baliknya, meski tendensi politis telah dibantah HRS, dan pastinya akan ditampik pula oleh partai banteng.

HRS diprediksi akan segera ikut andil dalam mewarnai blantika politik dan pemerintahan. Apalagi, koalisi parpol dan nama-nama calon presiden (capres) semakin mengerucut seiring kian dekatnya pendaftaran kandidat RI-1 pada 7 sampai 13 September 2023.

Di dua edisi pilpres sebelumnya, HRS memiliki keterkaitan erat dengan Prabowo Subianto sebagaimana dijelaskan Aziz Anwar Fachrudin dalam Questioning Prabowo’s alliance with Islamists.

Akan tetapi, setelah Prabowo bergabung dengan pemerintahan, HRS dan pengikutnya – FPI maupun PA 212 – disebut merasa dikhianati dan menarik dukungan politik.

Kini, tersisa Anies Baswedan sebagai capres dengan elektabilitas mumpuni yang juga memiliki romansa dengan HRS, seperti yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta 2017.

Kendati begitu, pemilih agaknya kian rasional terhadap dampak minor dari politik identitas. Narasi kontroversi dan konfrontatif kemungkinan akan jadi bumerang jika dimunculkan. Akibatnya, potensi dukungan HRS terhadap Anies justru akan kontraproduktif.

Jika itu terjadi, PDIP boleh jadi akan diuntungkan. Anies dan PDIP sendiri diketahui memiliki perbedaan visi, paling tidak itu terjadi sejak pemilihan DKI-1 lima tahun silam.

Selain berpotensi mengurangi simpati kepada Anies, sentimen negatif yang melekat pada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) akibat disokong HRS, membuat parpol lain bisa saja berpikir ulang untuk meng-endorse­-nya di Pilpres 2024.

Ditambah, rekam jejak sokongan HRS dan pengikutnya di ajang pilpres selalu berbuah kekalahan bagi sang kandidat.

Probabilitas itu dapat dimaknai sebagai adopsi strategi kemiliteran asal Tiongkok, yakni meminjam tangan seseorang untuk membunuh atau menggunakan “kekuatan” musuh untuk mengalahkan dirinya sendiri.

Taktik itu sendiri digubah dalam naskah klasik Negeri Tirai Bambu berjudul Tiga Puluh Enam Strategi yang kerap diidentikkan dengan filosofi Sun Tzu.

Bagaimanapun, analisis dan kemungkinan-kemungkinan di atas masih sebatas interpretasi semata. Namun, manuver HRS beserta implikasinya terhadap dinamika politik ke depan tentu akan cukup menarik untuk dinantikan. (J61)

#Trending Article

Capres 2024 Hanya Omong Kosong?

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut pembahasan capres bisa di sejam terakhir. Lantas, mungkinkah beredarnya nama capres sejak akhir 2019 hanya untuk konten...

Tinggalkan Megawati, Jokowi Dirikan Partai?

Musra Relawan Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan rekomendasi nama capres kepada Presiden Jokowi secara tertutup. Rekomendasi itu akan diumumkan pada pertengahan 2023. Sama dengan...

Menguak Dunia Gelap Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung bahwa kondisi pada tahun 2023 mendatang diibaratkan gelap. Ini bukan pertama kalinya RI-1 menyampaikan “aura negatif” ke hadapan publik....

Prabowo Pasti Gagal di 2024?

Nama Prabowo Subianto dirumorkan bakal jadi sosok yang didukung Presiden Jokowi di 2024. Mengapa hal itu sebenarnya mustahil?

Luhut “Sembunyikan” Utang Indonesia?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah utang luar negeri terkecil. Benarkah hal tersebut? Dan yang lebih penting, kenapa Luhut berkata demikian?

GoTo Bisa Kendalikan Pemilu 2024?

Sebagai perusahaan yang memegang banyak informasi masyarakat, GoTo berpotensi menjadi sebuah alat politik yang kuat untuk Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024). Apa saja yang perlu kita waspadai dari perusahaan decacorn ini?

Ma’ruf Amin Dukung Anies 2024?

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin tetap ingin netral di 2024. Namun, beberapa waktu lalu, sambut kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Prabowo adalah Lawan yang Disiapkan?

Meskipun sudah kalah tiga kali, Partai Gerindra tetap ingin mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kenapa Gerindra begitu ngotot mengusung Prabowo? Mungkinkah Prabowo adalah...

More Stories

Ini Alasan Perindo Mustahil Berjaya?

Modal berupa logistik politik yang dimiliki Hary Tanoesoedibjo dan Partai Perindo tampak belum cukup jika mengacu pada ambisi mereka di Pemilu 2024. Mengapa demikian? PinterPolitik.com Semangat...

AHY-Hary Tanoe Barter Cuan?

Pertemuan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo sangat menarik karena jadi pertemuan parpol parlemen dengan non-parlemen...

Menguak Dunia Gelap Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung bahwa kondisi pada tahun 2023 mendatang diibaratkan gelap. Ini bukan pertama kalinya RI-1 menyampaikan “aura negatif” ke hadapan publik....