HomeNalar PolitikGibran Buat PDIP Terancam di Jateng?

Gibran Buat PDIP Terancam di Jateng?

Kecil Besar

Terpilihnya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto diharapkan dapat mendongkrak perolehan suara Prabowo di Jawa Tengah (Jateng) yang notabene merupakan basis PDIP.


PinterPolitik.com

Keputusan calon presiden (capres) Prabowo Subianto memilih Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tampaknya bukan hanya tentang coattail effect Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Keputusan ini menimbulkan berbagai kekhawatiran, terutama di Jawa Tengah (Jateng) yang dapat memecah suara PDIP di wilayah ini.

Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam politik Indonesia. Wilayah ini dikenal sebagai basis suara PDIP.

Namun, dengan kemungkinan Gibran menjadi cawapres Prabowo, muncul ketakutan bahwa wilayah ini akan terpecah dan suara PDIP berkurang.

Salah satu alasan utama kekhawatiran ini adalah popularitas Gibran di Jawa Tengah. Sebagai Wali Kota Surakarta (Solo), Gibran telah membangun citra positif dalam beberapa tahun terakhir.

infografis gibran tancap gas program 2.jpg

Keberhasilannya dalam memimpin Solo dan berbagai inisiatif pembangunan telah membuatnya populer di mata masyarakat setempat.

Kehadirannya sebagai cawapres Prabowo dapat membagi suara di wilayah ini, karena banyak pendukung lokal yang mungkin tertarik untuk memberikan suaranya kepadanya.

Efek ekor jas Jokowi juga menjadi faktor kunci dalam mengkaji dampak potensial pemilihan Gibran. Sebagai anak dari Presiden Jokowi, Gibran dianggap memiliki hubungan dekat dengan presiden saat ini.

Lantas, benarkah dipilihnya Gibran dapat mengurangi suara PDIP di Jateng?

PDIP Sudah Kuat di Jateng

Untuk dapat memperkuat argumen jika pemilihan Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi tidak akan berpengaruh banyak dalam efek elektoral Prabowo di Jateng kita tampaknya akan melihat bagaimana hasil beberapa Pemilihan Umum (Pemilu) sebelumnya.

Baca juga :  Fathimah Azzahra dan Warisan STOVIA

Dalam Pemilu 2004 yang merupakan pemilihan secara langsung pertama kali dilakukan, PDIP berhasil mendapatkan 4,9 juta suara di Jateng, kemudian pada 2009 PDIP berhasil mengumpulkan 5 juta suara di Jateng.

Menariknya, saat Jokowi sedang dalam popularitas yang tinggi dalam Pemilu 2014, perolehan suara PDIP justru menurun ke angka 4,2 juta suara. Meskipun pada Pemilu 2019 perolehan suara PDIP kembali meroket menjadi 5,7 juta suara di Jateng.

Selain data pemilu legislatif, bukti jika PDIP masih terlalu kuat di Jateng adalah dari Pilpres 2014 lalu. Saat itu, pasangan Jokowi-JK yang didukung oleh koalisi parpol yang terdiri dari PDIP, Partai NasDem, PKB, dan Partai Hanura berhasil meraih 66,65 persen suara di Jateng.

Sementara, pasangan Prabowo-Hatta yang didukung oleh koalisi parpol yang lebih “gemuk”, diantaranya Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, PPP, PKS, dan PBB hanya meraih 33,35 persen suara di Jateng.

Dengan melihat data diatas, kiranya dapat disimpulkan jika kekuatan PDIP di Jateng tidak akan terpengaruh hanya dari sosok saja. Melainkan karena faktor kedekatan masyarakat Jateng dengan partai berlambang banteng itu.

Maka, jika benar penunjukkan Gibran adalah salah satu strategi Prabowo untuk memecah basis suara PDIP yang salah satunya di wilayah Jateng, maka tampaknya hal itu akan sulit terjadi.

Meskipun dalam Pilpres 2024 kini Prabowo didukung oleh Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, PBB, Partai Demokrat, Partai Gelora, PSI.

Sedangkan, PDIP yang mengusung Ganjar hanya berkoalisi dengan PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura. Bukan tidak mungkin de javu Pilpres 2014 akan terulang kembali di Jateng.

image 11

Gibran Overrated

Prabowo kiranya memahami betul bahwa dalam pilpres, yang terpenting adalah mengamankan suara di wilayah-wilayah kunci, termasuk daerah Jawa Tengah (Jateng).

Baca juga :  Menyikap Tubir Milbus

Selama beberapa tahun terakhir, PDIP yang telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres telah mendominasi provinsi ini dengan mencapai suara yang signifikan. Bahkan, Ganjar sendiri pun adalah mantan Gubernur Jateng selama dua periode.

Penunjukkan Gibran sebagai cawapres tampaknya adalah sebuah strategi dari kubu Prabowo untuk memecah suara dari PDIP, terutama di wilayah Jateng yang merupakan salah satu basis kuat suara dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

Namun, ekspektasi elektoral yang diharapkan dari Gibran terhadap akumulasi potensi suara yang bisa didapatkan oleh Prabowo pun kiranya tak akan mudah direngkuh. Termasuk ketika mengharapkan kontribusi suara dari pemilih PDIP.

Keterpilihan sebuah parpol atau pasangan capres-cawapres di Indonesia kini sudah tidak lagi dipengaruhi oleh faktor sosiologis.

Kini, tingkat keterikatan emosional dan psikologis pemilih terhadap suatu parpol tertentu kiranya merupakan sesuatu yang dianggap penting oleh sebagian pemilih. Hal itu berkaitan dengan kecenderungannya pemilihan parpol tersebut dari pemilu ke pemilu.

Hal itu biasa disebut dengan party id (identifikasi partai) atau sebuah rasa kedekatan pemilih terhadap sebuah parpol.

Dengan begitu, terkait Gibran yang diharapkan akan berpengaruh terhadap perolehan suara Prabowo di Jateng dalam pilpres nanti tampaknya akan sulit terwujud.

Hal ini terjadi karena masyarakat Jateng kiranya memiliki kedekatan dengan PDIP, bukan hanya terkait dengan Jokowi effect.

Namun, ini kembali lagi pada kemampuan Prabowo ataupun Gibran mempresentasikan diri sebagai alternatif yang kuat dan meyakinkan.

Hal ini akan tergantung pada bagaimana mereka merancang platform politik mereka dan bagaimana mereka mengkomunikasikan visi mereka kepada pemilih. (S83)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Hipdut, no na, Timurnesia: Trisula Nusantara?

Tiga aliran musik baru dari Indonesia kini merajai tangga lagu. Mungkinkah trisula ini diam-diam sedang melawan dominasi musik dunia? 

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

More Stories

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

Anies “Alat” PKS Kuasai Jakarta?

Diusulkannya nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta oleh PKS memunculkan spekulasi jika calon presiden (capres) nomor urut satu ini hanya menjadi “alat” untuk PKS mendominasi Jakarta. Benarkah demikian?

Pemilu 2024, Netralitas Jokowi “Diusik” PBB? 

Dalam sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, anggota komite Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Lalu, apa yang bisa dimaknai dari hal itu?