HomeNalar PolitikEnam Laskar Tewas, Perdebatan Tak Terhindarkan?

Enam Laskar Tewas, Perdebatan Tak Terhindarkan?

Tewasnya enam laskar FPI kembali menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Pasalnya, kronologi versi Polri dan FPI benar-benar jauh berbeda. Imbasnya, diskursus politik kini dihangatkan dengan perdebatan siapa sesungguhnya yang benar dan salah. Mengapa pembelahan tersebut masif terjadi?


PinterPolitik.com

Mengejutkan. Itulah frasa yang tepat untuk menggambarkan rilis pers Polri ketika menyebutkan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) tewas dalam insiden bersentaja dengan pihak Kepolisian pada Senin dini hari. Sontak saja, rilis tersebut melahirkan gelombang reaksi dari publik.

Menariknya, peristiwa tersebut tengah menjadi preseden polarisasi politik terbaru saat ini. Pasalnya, beberapa jam setelah rilis dari Polri, Sekretaris Umum FPI, Munarman memberikan keterangan yang berposisi 180 derajat dari Polri.

Jika Polri menyebut FPI menyerang duluan menggunakan senjata tajam dan senjata api, Munarman justru menyebut mobil penguntit (polisi) telah menculik satu mobil yang berisi enam orang laskar FPI, yang kemudian diketahui tewas, serta membantah para laskar membawa senjata tajam dan senjata api. Mudah ditebak, perbedaan versi tersebut menimbulkan pembelahan opini yang dalam di tengah masyarakat. Di satu sisi percaya pada versi Polri, namun di sisi lain percaya pada versi FPI.

Apalagi, berbagai keanehan juga turut disampaikan oleh warganet. Mulai dari cepatnya rilis pers Polri, mengapa pihak Kepolisian tidak mendapatkan luka padahal diserang terlebih dahulu, mengapa CCTV di lokasi kejadian tiba-tiba tidak berfungsi, hingga mengapa intelijen tidak melakukan langkah preventif jika benar FPI memiliki senjata api.

Di sisi yang berbeda, berbagai keanehan tersebut “dilawan” dengan tersebarnya rekaman suara yang diduga pembicaraan anggota laskar FPI yang sadar tengah dibuntuti dan tengah berusaha untuk mengelabui mobil penguntit.

Tentu saja, rekaman itu menjadi bagian pergunjingan, yang semakin memperdalam polarisasi. Ada yang menyebut rekaman sebagai bukti serangan FPI, namun ada pula yang menyebut rekaman itu tidak begitu memperjelas situasi. 

Selain itu, berbagai warganet juga sepakat bahwa FPI adalah ormas yang dapat melanggar hukum, sehingga dapat saja memiliki senjata api.

Lebih menarik lagi, dalam penelurusan Tempo, versi yang berbeda dari FPI dan Polri justru ditemukan. Saksi yang dimintai keterangannya menyebut melihat minibus berhenti dengan ban kempis di kilometer 50 dan kemudian dikepung oleh aparat. Saat itu ada warga yang berusaha mendekati lokasi namun dilahangi. Setelah itu saksi mendengar 2-3 kali suara tembakan. Kelanjutan peristiwa tidak diketahui karena saksi dan warga lainnya menjauhi lokasi setelah mendengar suara tembakan.

Atas perbedaan tajam versi kronologi dari FPI dan Polri, berbagai pihak kemudian menyarankan untuk membentuk tim pencari fakta independen agar peristiwa ini terang-benderang di mata publik. Namun, dengan fakta peristiwa ini masih dalam tahap penyelidikan, mengapa publik, bahkan juga politisi sudah berani mengambil posisi terkait mana yang benar dan mana yang salah?

Baca juga :  Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Masalah Testimoni

Dalam bukunya The Web of Belief, filsuf Amerika Serikat (AS) beraliran analitik, Willard Van Orman Quine memberikan penjelasan penting terkait alat yang digunakan manusia dalam mendapatkan pengetahuan dan membuat prediksi. Menurutnya, jauh sebelum adanya observasi ilmiah modern, seperti menggunakan teleskop, mikroskop, atau radar, kendaraan paling primitif manusia dalam membuat prediksi adalah testimoni orang lain.

Seperti yang diketahui, salah satu tujuan manusia mengembangkan ilmu pengetahuan adalah untuk membuat prediksi masa depan. Misalnya dalam ekonomi, kita butuh prediksi agar dapat menentukan harus berinvestasi di mana, saham mana yang harus dibeli, ataupun bisnis apa yang sekiranya dibutuhkan 5-10 tahun dari sekarang.

Sebelum adanya berbagai metode ilmiah yang dikenal saat ini, tumpuan manusia dalam membuat prediksi adalah testimoni dari orang lain. Kita menentukan apakah berbinis di pulau X aman atau tidak dengan bertolak dari testimoni atau pengalaman mereka yang pernah berbisnis di pulau X. Menurut Quine, testimoni bukan hanya menjadi metode pertama, melainkan metode utama bagi kebanyakan orang.

Nah, penjelasan Quine tersebut akan membantu kita lebih memahami polarisasi akibat tewasnya enam laskar FPI. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang memiliki kemampuan untuk melakukan observasi langsung ke tempat kejadian perkara (TKP)? Ataupun berapa banyak dari kita yang berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Polri ataupun FPI? Tentu tidak banyak bukan.

Oleh karenanya, landasan publik untuk mengetahui peristiwa ini adalah melalui pemberitaan berbagai media ataupun rilis pers, yang mana itu adalah testimoni. Di sini, media massa dan media sosial secara khusus telah menjadi perpanjangan tangan publik untuk mengetahui apa yang tengah terjadi. Seperti yang ditulis oleh Quine, testimoni adalah perpanjangan dari panca indera kita (extension of our senses).

Namun, Quine menekankan bahwa testimoni tidak bisa serta merta menjadi kebenaran. Menurutnya, testimoni dapat berakhir menjadi “omong kosong” apabila didapati tidak terdapat koherensi yang cukup.

Sekarang pertanyaannya, jika koherensi testimoni tidak didapatkan karena adanya tabrakan kronologi, yang kemudian juga dinilai berbagai pihak kurang masuk akal, mengapa terdapat pihak yang mengklaim kebenaran, bahkan sudah menghakimi salah satu pihak?

Ketidakmungkinan Bebas Nilai

Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly dalam pembahasannya mengenai news illusion atau ilusi berita, memberikan penjelasan menarik terkait cara kerja otak manusia, yang mana itu membuatnya sampai menyarankan agar kita jangan membaca berita.

Menurutnya, otak manusia tidak mampu memahami informasi yang sangat kompleks, apalagi yang saling bertabrakan. Alhasil, otak akan menyikapinya dengan melakukan reduksi atau hanya memilah informasi tertentu. Menurut Dobelli, masalah tersebut yang terjadi ketika kita membaca berita. Terlalu banyak informasi, dan tidak jarang saling bertabrakan satu sama lain.

Baca juga :  Gibran, Utang Moral AHY ke Jokowi-Prabowo?

Mengacu pada Dobelli, mudah untuk menyimpulkan mengapa kesimpulan, bahkan posisi dapat diambil meskipun testimoni yang ada tidak koheren, yakni dengan mereduksi, atau memilah informasi tertentu.

Sekarang pertanyaannya, bagaimana otak memilah informasi tersebut? Sederhana, dipengaruhi oleh emosi tiap-tiap individu. Liu Ye, Fu Qiufang dan Fu Xiaolan dalam tulisannya The Interaction Between Cognition and Emotion menyebutkan, berbeda dengan sangkaan selama ini bahwa kognisi dan emosi adalah dua sistem yang independen, studi terkini dalam ilmu kognitif dan neurobiologis justru menemukan bahwa keduanya adalah sistem yang interdependen alias saling memengaruhi.

Artinya, emosi atau persepsi yang tercipta terhadap Polri ataupun FPI turut memengaruhi pilihan publik terkait testimoni mana yang mereka dipilih sebagai suatu kebenaran. Dengan kata lain, sebelum testimoni didapatkan, sebenarnya sudah terdapat praduga atau posisi masing-masing di tengah masyarakat. Ketika mereka menyukai FPI, testimoni yang mendukung FPI akan dipilih. Begitu pula sebaliknya. Singkatnya, kognisi kita penuh dengan bias-bias kognitif.

Nah, masalah tersebut adalah jantung kritik terhadap aliran positivisme. Francisco Budi Hardiman dalam bukunya Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan menyebutkan bahwa positivisme memiliki asumsi bahwa dalam penyelidikan ilmiah, sang peneliti atau observer dapat melahirkan simpulan yang bebas nilai (free value) atau terlepas dari kepentingan-kepentingan manusiawi.

Asumsi tersebut kemudian jamak dikritik oleh aliran Teori Kritis, seperti Feminisme dengan menegaskan bahwa asumsi bebas nilai semacam itu benar-benar tidak mungkin. Penekanan ini tidak terlepas dari temuan berbagai disiplin ilmu sosial, bahwa manusia selalu hidup dalam aliran sosial. Artinya, semua pengetahuan kita pada dasarnya adalah konstruksi sosial semata, sehingga begitu bergantung atas faktor-faktor eksternal.

Singkatnya, polarisasi yang terjadi akibat tewasnya enam laskar FPI sebenarnya adalah bentrokan antar persepsi, prasangka, dan penghakiman yang bertebaran di tengah masyarakat. Mereka yang sudah terlanjur percaya dengan FPI, akan langsung memasang badan. Sebaliknya, mereka yang antipati terhadap FPI akan menjadikan peristiwa ini sebagai momen untuk memberi serangan.

Akan tetapi, seperti yang dikemukakan oleh filsuf pragmatisme AS, Richard Rorty, perbedaan persepsi di tengah masyarakat tidak serta merta akan berujung pada relativisme atau perdebatan yang tidak berkesudahan. Menurut Rorty, perbedaan tersebut dapat disatukan apabila masing-masing pihak menunjukkan solidaritasnya.

Di sini, kasus tewasnya enam laskar FPI tidak boleh dilihat sebagai kematian enam anggota ormas Islam yang kerap membisingkan politik nasional, melainkan harus dilihat sebagai tewasnya warga negara oleh aparat negara. Siapa yang salah? Investigasi lebih lanjut dan proses pengadilan yang menentukannya nanti. (R53)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Ganjar Kena Karma Kritik Jokowi?

Dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion, elektabilitas Ganjar-Mahfud justru menempati posisi ketiga. Apakah itu karma Ganjar karena mengkritik Jokowi? PinterPolitik.com Pada awalnya Ganjar Pranowo digadang-gadang sebagai...

Anies-Muhaimin Terjebak Ilusi Kampanye?

Di hampir semua rilis survei, duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu menempati posisi ketiga. Menanggapi survei yang ada, Anies dan Muhaimin merespons optimis...

Kenapa Jokowi Belum Copot Budi Gunawan?

Hubungan dekat Budi Gunawan (BG) dengan Megawati Soekarnoputri disinyalir menjadi alasan kuatnya isu pencopotan BG sebagai Kepala BIN. Lantas, kenapa sampai sekarang Presiden Jokowi...