HomeData PolitikMembanjirnya TKA Ilegal

Membanjirnya TKA Ilegal

Belakangan, media massa banyak memberitakan mengenai tenaga kerja asal Tiongkok yang membanjiri Indonesia. Para pendatang ini seolah menyerbu mengisi peluang-peluang kerja di tanah air dan menciptakan kecemasan tersendiri dalam masyarakat, khususnya bagi para pencari kerja Indonesia yang jumlahnya pun tidak sedikit.


PinterPolitik.com

JAKARTA – Era perdagangan bebas serta perjanjian bebas visa antar negara yang ikut ditandatangani Indonesia, memungkinkan warga asing untuk tinggal dan bebas bekerja di Indonesia. Sama halnya dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirim bekerja ke luar negeri, seperti ke Malaysia, Hong Kong, Taiwan, serta negara-negara di Timur Tengah.

Namun, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang besar dan terkesan mendadak menciptakan kecemasan dan keresahan dalam masyarakat. Terutama karena tak sedikit diantaranya yang ternyata bekerja secara ilegal. Berbagai komentar dan pendapat negatif pun mulai marak, terutama di sosial media. Sebagian besarnya menyalahkan pemerintah karena dianggap tidak sensitif dengan kondisi dalam negeri dan tendensius politik.

Terlepas dari benar tidaknya, Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siroj meminta agar pemerintah harus  sensitif menjaga perasaan rakyat. “Sekaligus mengkaji ulang kebijakan pembangunannya bila dalam praktiknya tidak mengajak rakyat sebagai mitra, dalam hal ini sebagai pekerja,” ucapnya seperti yang dikutip dari Harian Jawa Pos.

Menanggapi keresahan masyarakat, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri berjanji akan mengawasi keberadaan para TKA tersebut. “Kalau ada yang melanggar atau ilegal, akan kami tindak,” tegasnya. Pihak Keimigrasian pun mengaku terus memantau keberadaan para TKA dan berjanji akan langsung mendeportasi mereka yang bekerja secara ilegal.

Adanya pro dan kontra dalam masyarakat, sebaiknya menjadi tantangan bagi pihak yang terkait, yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Keimigrasian, untuk bekerja lebih keras lagi dalam pengawasan TKA dan turis asing. Jangan sampai seolah-olah “bangun kesiangan”, baru bergerak setelah timbul keresahan.

Baca juga :  Kamboja Cari Masalah Sama Ganjar?

Keresahan tidak tercipta begitu saja, pasti ada peristiwa yang mengawalinya. Masih minimnya pengawasan dan kerjasama yang sinergis antar departemen menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat. Jadi ada baiknya bagi mereka untuk menginstropeksi kinerja, karena bila tidak disikapi secara bijak akan mengganggu stabilitas bangsa dan keadilan sosial. (Berbagai sumber/G-18)

#Trending Article

Maaf, Jokowi Bukan King Maker

Berbagai pengamat politik, seperti Burhanuddin Muhtadi, menilai Presiden Jokowi dapat menjadi king maker di Pilpres 2024. Namun, harapan itu sepertinya keliru dan terlalu melebih-lebihkan...

Bukan PKS, Kenapa PKB Pilih Gerindra?

Meskipun sama-sama partai Islam, koalisi PKB dan PKS justru kandas di tengah jalan. Lantas, mengapa PKB berkoalisi dengan Partai Gerindra yang merupakan partai nasionalis?  PinterPolitik.com Di...

Luhut dan Ekonomi Orang Kaya

Persoalan ekonomi kini menjadi pekerjaan rumah yang tengah dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, di tengah ancaman krisis yang mengancam, Menko Marves Luhut...

Tinggalkan Megawati, Jokowi Dirikan Partai?

Musra Relawan Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan rekomendasi nama capres kepada Presiden Jokowi secara tertutup. Rekomendasi itu akan diumumkan pada pertengahan 2023. Sama dengan...

Kereta Cepat Jokowi Dibiarkan Mangkrak?

Kereta cepat Jakarta-Bandung yang digadang jadi salah satu proyek mercusuar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak kian rumit penyelesaiannya. Lantas, mengapa itu bisa terjadi?...

Perang Ukraina Hancurkan Mimpi Xi Jinping?

Perang Rusia-Ukraina hingga saat ini masih berlangsung. Sebagai negara yang sangat dekat dengan Rusia, publik menyoroti dampaknya pada Tiongkok. Apakah perang ini membawa keuntungan? Atau justru menyakiti Xi Jinping?

Sehebat Apa Jusuf Kalla?

Jusuf Kalla (JK) disebut mencoba menduetkan Anies Baswedan dengan Puan Maharani di Pilpres 2024. Mampukah JK melobi partai-partai politik, khususnya PDIP untuk mengusung Anies?...

Xi Jinping Kantongi RI-1 2024?

Guncangan internal di sejumlah partai politik beriringan dengan eksistensi kemungkinan intervensi negara asing seperti Tiongkok dalam Pemilu dan Pilpres 2024. Namun, mengapa Tiongkok yang...

More Stories

Sosok Khofifah Indar Parawangsa

Pernah menjadi Ketua Delegasi RI pada  “Women 2000, Gender Equality Development and Peace for The Convention The Elimination of all Forms of Discrimination Against...

Presiden Jokowi Terima Gelar Adat Maluku

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima gelar adat kehormatan "Upu Kalatia Kenalean Da Ntul Po Deyo Routnya Hnulho Maluku", di Gedung Kristiani Center, Ambon, Jumat...

Boikot 4 Fraksi, “Cegat” Kemenangan Ahok?

Aksi boikot yang dilakukan oleh 4 Fraksi DPRD DKI Jakarta (Fraksi PKS, PKB, PPP Dan Gerindra) bertujuan untuk menuntut kejelasan status gubernur DKI Jakarta...