HomeNalar PolitikBentuk KPK, Anies Kayak ‘Presiden’?

Bentuk KPK, Anies Kayak ‘Presiden’?

Kecil Besar

KPK untuk Provinsi DKI Jakarta udah selesai dibentuk. Apakah ini akan efektif menimbulkan efek jera kepada para pelaku korupsi?


PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]ak Anies Baswedan adalah sosok yang cerdas dan memiliki kemampuan beretorika yang sangat baik. Tapi, kelihaiannya dalam beretorika masih kelihatan jomplang dengan kinerjanya. Yah, mungkin karena baru pertama kali mencicipi kursi birokrasi kali ya. Jadi harap dimaklumi aja, biarkan gubernur kita berkarya dulu.

Baru-baru ini beliau membentuk Komite Pencegahan Korupsi (KPK) untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Wah, hebat. Apakah ini cabangnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Hmm, ternyata tidak.

Dewan komite yang dibentuk oleh Pak Anies ini hanya fokus kepada pencegahan dan nggak ada penanggulangannya. Komite ini termasuk dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Kalau ingin merubah state of mind-nya masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap bahaya korupsi, saya pikir itu oke-oke aja.

Tapi, bukankah ini udah termaktub dalam tugas dan tanggung jawab Ka-pe-ka? Mengapa nggak kerja sama aja dengan Ka-pe-ka? Di situ, saya sering merasa bingung dengan Pak Anies.

Hmm, di sinilah letak keunikkan Pak Anies. Saya mengapresiasi niatnya untuk menanggulangi korupsi di Jakarta. Beliau memang hebat karena bisa membentuk KPK untuk Provinsi DKI. Pembentukkan komite tersebut sebenarnya adalah inovasi baru dari kebijakan Pak Anies.

Tapi, kok saya merasa aneh ya? Bukankah ini ada sedikit lebay? Lagi mau latihan menjadi Presiden ya Pak?

Baca juga :  Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Masa urusan untuk satu provinsi aja perlu pakai bentuk KPK segala. Nggak percaya sama Ka-pe-ka yang sungguhan dan pihak kepolisian lagi ya, Pak? Atau biar anggaran untuk DKI bisa abis terpakai? Hmm, di situ saya sering merasa aneh dengan Pak Anies.

Tapi, ya sudahlah mungkin itu planning Pak Anies untuk membangun DKI menjadi lebih baik. Kita sebagai warga Jakarta dukung-dukung ajalah. Semoga nanti Jakarta berubah menjadi kota yang paling bersih dari korupsi di tanah air ya? Aminin nggak, aminin, nggak, aminin, nggak… (K-32)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

PDIP dan Gerindra Ngos-ngosan

PDI Perjuangan dan Gerindra diprediksi bakal ngos-ngosan dalam Pilgub Jabar nanti. Ada apa ya? PinterPolitik.com Pilgub Jabar kian dekat. Beberapa Partai Politik (Parpol) pun mulai berlomba-lomba...

Arumi, ‘Srikandi Baru’ Puan

Arumi resmi menjadi “srikandi baru” PUAN. Maksudnya gimana? PinterPolitik.com Fenomena artis berpolitik udah bukan hal baru dalam dunia politik tanah air. Partai Amanat Nasional (PAN) termasuk...

Megawati ‘Biro Jodoh’ Jokowi

Megawati tengah mencari calon pendamping Jokowi. Alih profesi jadi ‘biro jodoh’ ya, Bu? PinterPolitik.com Kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu laksana lilin yang bernyala. Lilin...