HomeHeadlineBenarkah Megawati “PHP” Puan?

Benarkah Megawati “PHP” Puan?

Dalam pidato politik di hari ulang tahun (HUT) ke-50 PDIP Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin. Berkaca pada kemiripan jelang Pemilu 2014 silam, pidato yang seakan menjadi “angin segar” untuk Puan Maharani untuk maju dalam pemilihan presiden (pilpres) nanti kiranya akan berkebalikan. Benarkah demikian? 


PinterPolitik.com

Peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-50 PDIP pada 10 Januari lalu digelar dengan meriah. Selain ribuan kader dan elite partai banteng, sejumlah pejabat negara setingkat menteri, serta  Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga turut hadir. 

Acara diisi oleh pidato politik dari sang ketua umum (ketum) Megawati Soekarnoputri dan berlangsung lebih dari satu jam. Seolah memahami betul setiap kalimatnya akan menjadi sorotan, Megawati sempat menyinggung beberapa hal termasuk isu yang paling ditunggu publik, termasuk soal siapa calon presiden (capres) dari partainya. 

Megawati menegaskan, capres merupakan urusan dirinya dan partainya. Diluar itu Megawati menyebut tidak boleh ada intervensi, termasuk mencalonkan kadernya untuk menjadi capres oleh partai lain yang dinilainya tidak etis dalam politik. 

Dalam pidato yang sama, Megawati sempat pula menyinggung tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam menjadi pemimpin. Dia sempat mengeluhkan banyak perempuan sekarang yang hanya menonjolkan sisi kecantikan tapi tidak disertai dengan kecerdasan. 

Menurut Megawati, kesetaraan gender adalah cerminan dari sila ketiga, yakni persatuan Indonesia. Dia mengatakan Indonesia dibangun untuk semua tanpa harus membeda-bedakan suku, ras, agama, dan gender. 

Megawati memberikan contoh bagaimana dia yang seorang perempuan berjuang membangun partainya sejak masih bernama PDI sampai menjadi PDIP. Berbagai tantangan disebutnya telah dilalui sampai pada akhirnya PDIP berusia ke-50 tahun. Tak lupa, Mega juga menyinggung prestasi pribadinya yang berhasil menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. 

image 44

Selain memberi contoh dirinya yang berjuang dalam karir politik, Megawati juga menyoroti tokoh perempuan yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia maupun dunia. Dia juga memberikan semangat untuk para perempuan di era yang modern ini untuk memiliki harga diri dan kekuatan yang sama dengan para laki-laki. 

Isu kepemimpinan dan kesetaraan gender yang dikatakan Megawati kemudian menarik perhatian publik. Itu dikarenakan isu disampaikan menjelang Pilpres 2024 dan PDIP belum menentukan siapa nama yang akan diusung kelak. 

Selain mengingatkan kembali pencapaian politik Mega, esensi kepemimpinan perempuan itu seolah turut menjadi indikasi bahwa PDIP akan mengusung capres perempuan. Ihwal yang kemudian mengarah pada nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini, yang juga putri sang ketum PDIP, Puan Maharani. 

Lantas, benarkah pidato politik Megawati menjadi “angin segar” bagi Puan untuk maju dalam Pilpres 2024 nanti? 

Puan “Diatas Angin”? 

PDIP belum juga mengumumkan siapa nama yang akan dicalonkan dalam Pilpres 2024 nanti. Sebagai partai mayoritas kursi di DPR, keputusan PDIP terkait pilpres kiranya memang sangat dinanti. 

Megawati yang dimandatkan kongres partai untuk menentukan nama capres, tak kunjung juga mengatakan siapa nama tersebut. Megawati disebut masih menyimpan rapat-rapat nama yang nampaknya sudah dia kantongi. 

Baca juga :  Operasi Bawah Tanah Singkirkan PDIP dari Ketua DPR?

Seakan ingin menegaskan posisinya yang masih berpengaruh dalam politik Indonesia, Megawati kiranya sadar nama yang kelak diusung sebagai capres dapat menentukan arah maupun perubahan poros koalisi parpol lain yang saat ini telah terbentuk. 

Megawati tampaknya tidak mau tergesa-gesa dalam memutuskan dan memilih menyimpan strategi politiknya agar menimbulkan efek kejut yang dapat mempengaruhi keputusan partai lain. 

image 45

PDIP sendiri agaknya sudah memberi sinyal bahwa mereka akan mencalonkan kader yang akan maju dalam pertarungan pilpres. 

Sejauh ini ada dua nama kader PDIP yang muncul ke publik sebagai kandidat terkuat capres dari partai berlambang banteng tersebut, yaitu Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo. 

Nama Puan tampaknya sekarang sedikit unggul dari Ganjar, menyusul pidato sang ibu dalam acara ulang tahun (ultah) partai 10 Januari lalu saat menyinggung kesetaraan gender. 

Fenomena pidato politik Megawati ini dikenal dengan teori agenda setting yang ditulis Maxwell McComb dan Donald L. Shaw dalam jurnal yang berjudul “The agenda-setting function of mass media”

Teori ini mengakui bahwa media dapat memberi pengaruh terhadap publik dalam sebuah pemilihan presiden melalui penayangan berita, isu, citra, maupun penampilan kandidat itu sendiri. Meningkatnya penonjolan atas isu yang berbeda bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap opini publik dan keputusan aktor politik lain. 

Megawati pun nampaknya sadar pernyataannya akan membuat sebuah persepsi publik dan dapat mempengaruhi pilpres pada nantinya memanfaatkan media yang meliput HUT PDIP. Dengan menonjolkan isu, citra dan karakteristik tertentu kandidat, media ikut memberikan sumbangan yang signifikan dalam melakukan kontruksi presepsi publik dalam pengambilan keputusan, apakah akan ikut memilih dan apa yang akan di pilih. 

Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, “bagaimanapun PDIP punya bosnya sendiri, punya putri mahkota yang tentu juga punya hak juga untuk disiapkan atau bisa dicalonkan (sebagai presiden) oleh Megawati, yaitu Puan Maharani”. 

Namun, secara elektabilitas nama Puan masih jauh kalah dari Ganjar yang selalu teratas dalam berbagai survei capres. Puan sendiri sejauh ini digadang hanya masuk untuk menempati posisi calon wakil presiden (cawapres) jika dilihat dari citra politik dan elektabilitasnya. 

Jelas, PDIP tentu saja tidak akan membiarkan reputasinya tercoreng sebagai partai yang selalu mencalonkan nama capres semenjak Orde Baru (Orba) tumbang. PDIP pasti tidak mau melakukan blunder dan akan memperhitungkan matang-matang jika mencalonkan Puan di pilpres nanti. 

Melihat pola komunikasi politik Megawati bukan tidak mungkin disaat-saat terakhir nanti akan ada perubahan arah kebijakan. Ini bisa dilihat ketika menjelang Pilpres 2014 yang pada akhirnya PDIP mencalonkan Jokowi sebagai capres. 

Pada saat itu, nama Puan juga muncul sebagai kandidat bakal capres yang akan diusung PDIP. Namun, pada akhirnya Megawati menunjuk Jokowi yang memiliki elektabilitas tinggi sebagai capres dari PDIP. 

Baca juga :  Hasto dan Politik Uang UU MD3

Melihat hal itu, kesempatan bagi Ganjar untuk diusung PDIP maju di Pilpres nanti kiranya masih terbuka. Ini kemudian juga tampak menandakan kepemimpinan perempuan yang disinggung Mega dalam pidato politik terbarunya hanya “harapan palsu” bagi Puan. Benarkah demikian? 

image 43

Ganjar Siap “Menikung”? 

Ganjar selalu menempati urutan tertinggi dalam beberapa survei. Dalam survei yang dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), misalnya, nama Ganjar menempati urutan teratas dengan 26,7 persen. 

Rilis lembaga survei tersebut seolah melegitimasi keberhasilan Ganjar selama memimpin Jawa Tengah (Jateng) selama dua periode. Ganjar dinilai pemimpin yang transparan dan responsif terhadap masalah yang ada di wilayah yang dipimpinnya. 

Akan tetapi, dukungan publik yang mengalir untuk Ganjar tak lantas membuatnya menjadi calon favorit dalam internal partainya sendiri, PDIP. 

Puan membutuhkan legitimasi bahwa dialah yang akan meneruskan kepemimpinan sang ibu, Megawati Soekarnoputri di masa yang akan datang. 

Tanpa jabatan politik yang strategis seperti seorang Presiden, legitimasi bahwa Puan yang cocok memimpin PDIP itu jamak dinilai akan berkurang. Puan pun seolah masih mendapat dukungan dari para elite PDIP yang memiliki simpati kepada Megawati. 

Meskipun tidak banyak dukungan dari elite partai, Ganjar mendapat banyak dukungan dari “akar rumput” partai. 

Faktor “akar rumput” dalam tubuh PDIP memang sangat berpengaruh. Hal ini juga sempat disinggung Megawati dalam pidatonya di acara HUT PDIP ke-50. 

Dengan kata lain, sekali lagi, hal itu disisi lain membuat peluang Ganjar untuk maju sebagai capres dari PDIP masih terbuka. 

Bukan tidak mungkin kode politik yang disinggung Megawati dalam pidatonya tentang kesetaraan dalam kepemimpinan tidak menggambarkan apa yang terjadi sebenarnya dalam internal partai. 

Jika benar pernyataan Mega soal kesetaraan dalam pidato politiknya hanyalah “harapan palsu” bagi Puan, itu tampaknya menunjukkan adanya indikasi dramaturgi. Sosiolog Erving Goffman dalam bukunya The Presentation of Everyday Life mengatakan bahwa dramaturgi adalah sebuah teori dasar tentang bagaimana individu tampil di dunia sosial. 

Dramaturgi oleh Erving Goffman, dijabarkan sebagai panggung sandiwara, dimana individu berbeda karakternya ketika berada di depan panggung (front stage) dan belakang panggung (back stage)

Konsep dramaturgi Goffman sendiri kiranya cukup relevan dalam dunia politik yang hampir dapat dipastikan memiliki dua panggung berbeda. 

Jika mengadopsinya pada case PDIP, semua skenario politik capres PDIP masih bisa terjadi sebelum keputusan final Megawati disampaikan. 

Namun sekai lagi, bukan tidak mungkin “angin segar” capres yang sebelumnya seolah berhembus ke Puan justru berbalik kearah Ganjar jika mengacu pada interpretasi belakang panggung dan tren intrik serta gimmick politik 2014 silam. 

Sementara itu Puan boleh jadi hanya akan diproyeksikan sebagai suksesor Megawati, untuk menjadi Ketum PDIP. 

Dinamika politik capres masih kiranya akan terus memanas sampai tiba waktu pendaftaran capres nanti. Menarik menantikan apa keputusan Megawati terkait nama capres dari PDIP. (S83) 

spot_imgspot_img

#Trending Article

“Sepelekan” Anies, PKS Pura-Pura Kuat?

Telah dua kali menyatakan enggan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024, PKS kiranya sedang mempraktikkan strategi politik tertentu agar daya tawarnya meningkat. Namun di sisi lain, strategi itu juga bisa saja menjadi bumerang. Mengapa demikian?

Gibran, Wapres Paling Meme?

Usai MK bacakan putusan sengketa Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka, unggah fotonya sendiri dengan sound berjudul “Ahhhhhh”.

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Triad, Grup Mafia Penguasa Asia?

Kelompok mafia tidak hanya ada di negara-negara Barat, di Asia, sebuah kelompok yang disebut Triad kerap disamakan dengan mafia-mafia ala Italia. Bagaimana sejarahnya?

Manuver Mardiono, PPP “Degradasi” Selamanya?

Kendati belakangan berusaha tetap membawa PPP eksis di kancah perpolitikan nasional dengan gestur merapat ke koalisi Prabowo-Gibran, Muhamad Mardiono agaknya tetap akan cukup sulit membawa PPP bangkit jika tak membawa perubahan signifikan. Mengapa demikian?

Simpati, ‘Kartu’ Rahasia Prabowo?

Prabowo meminta relawan dan pendukungnya untuk tidak berdemo agar jaga perdamaian dan tensi politik. Apakah ini politik simpati ala Prabowo?

Sembako Siap Melambung Akibat Iran? 

erang Iran-Israel diprediksi akan berdampak besar pada ekonomi Indonesia. Mengapa demikian? 

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

More Stories

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

Anies “Alat” PKS Kuasai Jakarta?

Diusulkannya nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta oleh PKS memunculkan spekulasi jika calon presiden (capres) nomor urut satu ini hanya menjadi “alat” untuk PKS mendominasi Jakarta. Benarkah demikian?

Pemilu 2024, Netralitas Jokowi “Diusik” PBB? 

Dalam sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, anggota komite Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Lalu, apa yang bisa dimaknai dari hal itu?