Dengarkan artikel berikut.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
20 tahun berlalu, satu nama besar masih tak lepas dari lumpur Sidoarjo. Akankah persepsi ini terus menjadi warisannya?
Tanggul lumpur Lapindo di Sidoarjo kembali disorot tahun ini. Sejumlah titik penahan dilaporkan retak, memaksa petugas melakukan peninggian dan penguatan struktur secara maraton demi mencegah luapan meluas ke permukiman warga. Dua dekade telah berlalu sejak semburan pertama muncul pada 29 Mei 2006, namun lumpur itu belum sepenuhnya berhenti. Ironisnya, sorotan publik tahun ini datang di momen yang hampir bersamaan dengan kabar besar lain: ekspansi bisnis Grup Bakrie ke sektor kendaraan listrik dan pusat data, dua industri yang menjadi wajah baru ekonomi Indonesia.
Dua kabar yang berjalan beriringan ini — satu soal warisan lama yang belum tuntas, satu lagi soal masa depan yang tengah dibangun — mengundang pertanyaan yang lebih dalam dari sekadar ironi permukaan. Sejauh mana sebenarnya nama Lapindo masih melekat pada Bakrie secara hukum? Dan mengapa, terlepas dari jawaban hukum itu, publik tampaknya tak pernah benar-benar bisa memisahkan keduanya?
Ketika Satu Nama Menjadi Rujukan Otomatis
Setiap kali nama Lapindo disebut dalam pemberitaan atau obrolan publik, ingatan kolektif nyaris otomatis tertuju pada satu sosok: Aburizal Bakrie. Ini wajar secara struktural — PT Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya, dua entitas yang mengelola sumur eksplorasi sekaligus proses penanganan dampak sosialnya, berada di bawah naungan bisnis keluarga Bakrie. Selama hampir dua puluh tahun, keterkaitan ini menjadi salah satu asosiasi nama-peristiwa paling kuat dalam sejarah bencana industri di Indonesia.
Namun posisi hukum Bakrie dalam kasus ini sebenarnya lebih berlapis dari sekadar “yang bertanggung jawab” atau “yang lepas tangan”. Mahkamah Agung pada 2007 memutuskan bahwa semburan lumpur ini dikategorikan sebagai fenomena bencana alam — bukan kelalaian korporasi — sehingga membebaskan Lapindo dari jerat pidana maupun gugatan ganti rugi berbasis kesalahan. Status ini final dan tak pernah dibalik hingga kini.
Meski demikian, status bebas dari kesalahan itu tidak serta-merta menghapus seluruh kewajiban finansial. Yang tersisa kemudian murni berjalan di ranah perdata: skema jual-beli aset di area terdampak, serta dana talangan negara senilai sekitar Rp700 miliar yang sempat dikucurkan pemerintah untuk menuntaskan sisa pembayaran kepada warga — dengan skema pengembalian bertahap dari pihak Lapindo. Dengan kata lain, pertanyaan “siapa yang bersalah” dan “siapa yang masih punya kewajiban membayar” ternyata dua pertanyaan yang berbeda, dengan jawaban yang tidak selalu sejalan.
Di balik dinamika hukum ini, ada pula babak politik yang tak kalah menarik. Sri Mulyani Indrawati, yang menjabat Menteri Keuangan di era SBY, disebut sempat berseteru dengan Aburizal Bakrie — salah satunya diduga terkait keengganannya melabeli tragedi ini sebagai bencana alam, di tengah tekanan politik yang berujung pada pengunduran dirinya pada 2010. Menariknya, ketika kembali menjabat Menteri Keuangan di era Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani justru dikenal getol menagih penyelesaian utang Lapindo ke negara. Babak ini menunjukkan bahwa kasus Lapindo bukan sekadar isu teknis-administratif, melainkan juga panggung tempat dinamika kekuasaan dan relasi personal ikut membentuk arah penyelesaiannya.
Nama yang Menyatu dengan Sejarah
Namun di luar seluruh kerumitan hukum dan politik itu, ada fenomena yang justru lebih menarik untuk direnungkan: mengapa nama “Lapindo” — dan melalui asosiasinya, nama Bakrie — tetap melekat kuat pada tragedi ini, terlepas dari bagaimana pun babak hukumnya berakhir?
Sosiolog Pierre Bourdieu pernah mengemukakan konsep kekuasaan simbolik (symbolic power) — gagasan bahwa kemampuan memberi nama pada sebuah realitas sosial adalah bentuk kekuasaan tersendiri, karena nama itulah yang kemudian membentuk cara orang melihat, mengingat, dan menilai suatu peristiwa. Ketika media dan publik sejak awal memilih menyebut tragedi ini “Lumpur Lapindo” — bukan “Bencana Lumpur Sidoarjo” seperti yang kadang dipakai kalangan yang meyakini penyebabnya murni gejala geologis alami — pilihan penamaan itu sendiri sudah menjadi semacam putusan sosial: menautkan peristiwa ini secara permanen pada entitas korporasi tertentu, bukan pada wilayah geografis yang netral.
Fenomena ini bukan hal baru dalam sejarah. Bencana nuklir 1986 di Ukraina akan selalu disebut “Chernobyl”, terlepas dari perdebatan teknis mana pun soal siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam rantai komando Uni Soviet saat itu. Sejarah kolektif, meminjam istilah sosiolog Maurice Halbwachs, bekerja dengan logika yang berbeda dari sejarah hukum: ingatan publik tidak menyimpan detail putusan pengadilan atau klausul perjanjian perdata, melainkan menyimpan asosiasi yang paling mudah diingat dan diceritakan ulang. Nama yang singkat, konkret, dan terhubung dengan tokoh yang dikenal luas — seperti “Lapindo” dan “Bakrie” — jauh lebih mudah bertahan dalam ingatan kolektif dibanding rincian teknis semacam “Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007” atau “dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo”.
Yang membedakan kasus Lapindo dari sekadar nama tempat seperti Chernobyl adalah bahwa “nama” yang melekat di sini bukan toponimi netral, melainkan nama korporasi yang terafiliasi langsung dengan sebuah keluarga yang masih aktif dan berpengaruh hingga hari ini. Artinya, setiap kali nama itu disebut kembali — untuk konteks apa pun, termasuk soal ekspansi bisnis baru sekalipun — ingatan kolektif akan tragedi lama itu turut terbawa serta, tanpa perlu ada tuduhan atau klaim hukum baru apa pun. Inilah yang bisa disebut sebagai fenomena “keabadian lewat penamaan” — sebuah bentuk keterikatan yang tidak memerlukan proses hukum apa pun untuk terus hidup, karena mekanismenya bekerja di ranah bahasa dan memori, bukan di ranah litigasi.
Inilah yang membuat relasi Bakrie-Lapindo berbeda dari sekadar catatan hukum yang bisa dianggap “selesai” begitu proses administratifnya tuntas. Selama nama itu masih menjadi rujukan otomatis publik, keterkaitannya akan terus hidup sebagai bagian dari ingatan kolektif — sesuatu yang jauh lebih sulit “dilunasi” dibanding kewajiban finansial itu sendiri.
Pelajaran dari Seberang Lautan
Di titik inilah pengalaman sejarah bisnis Amerika bisa memberi perspektif yang berguna. Para taipan Zaman Keemasan Amerika abad ke-19 — Cornelius Vanderbilt, John D. Rockefeller, hingga J.P. Morgan — juga membangun kekayaan mereka lewat cara-cara yang di masanya menuai kritik dari publik dan pemerintah. Namun sejarah mengingat mereka bukan sebagai figur kontroversial, melainkan juga sebagai pembangun institusi publik lewat filantropi skala besar: universitas, yayasan riset, hingga infrastruktur yang masih berdiri hingga kini.
Yang penting dicatat, kontribusi mereka itu tidak lahir dari kewajiban hukum. Tidak ada pengadilan yang memerintahkan Rockefeller mendirikan yayasan risetnya, atau memaksa Carnegie membangun ribuan perpustakaan umum di seantero Amerika. Langkah-langkah itu murni pilihan pribadi — sebuah keputusan untuk menjawab ingatan kolektif publik dengan kontribusi nyata, bukan sekadar argumen hukum bahwa mereka sudah “tidak wajib” melakukan apa pun lagi.
Momentum semacam ini mungkin terasa relevan bagi Grup Bakrie hari ini. Perusahaan tengah tancap gas melebarkan sayap ke sektor-sektor yang menjadi wajah baru ekonomi Indonesia — mulai dari kendaraan listrik lewat lini bisnis otomotifnya, hingga pusat data yang tengah dibangun di kawasan Jabodetabek. Ekspansi ini menunjukkan bahwa dari sisi kapasitas finansial maupun kelembagaan, Grup Bakrie sesungguhnya berada dalam fase paling leluasa untuk turut memikirkan babak lanjutan Sidoarjo — bukan karena ada kewajiban hukum baru yang mengharuskannya, melainkan karena kapasitas untuk itu kini benar-benar tersedia.
Terlepas dari status hukum yang sudah final terkait Lapindo, ruang untuk kontribusi lanjutan terhadap Sidoarjo tetap terbuka — bukan sebagai konsekuensi hukum, melainkan sebagai pilihan yang bisa membentuk ulang bagaimana nama besar ini pada akhirnya dikenang. Sebab pada akhirnya, sejarah cenderung lebih mengingat apa yang dibangun seseorang setelah tragedi, dibanding sekadar bagaimana ia lolos darinya. Sementara data center dan kendaraan listrik terus dibangun sebagai wajah masa depan Grup Bakrie, satu pertanyaan tetap menggantung: apakah masa depan itu akan turut membawa serta penyelesaian tuntas atas warisan masa lalunya sendiri? (D74)
