Dengarkan artikel ini:
Sejumlah kebijakan Gubernur Pramono Anung tampak pantulkan program pemerintah pusat. Kebetulan teknokratis atau ada logika yang sengaja dipasang?
“Di pemerintah pusat juga ada yang namanya INA Funding. Saya adalah orang yang masuk ke dalamnya” – Pramono Anung, Gubernur Jakarta (27/5/2025)
Jari Cupin sibuk menata pulaunya di layar sore itu. Ia sedang tenggelam dalam Tropico, memerankan El Presidente yang mengatur ekonomi, membangun sekolah, dan menyusun kebijakan bagi rakyat pulaunya.
Di sela permainan, ponselnya menyala dengan sederet berita kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ada rasa deja vu yang tak bisa ia abaikan, seolah layar game dan layar berita sedang memantulkan hal yang sama.
Yang pertama menyita perhatiannya adalah rencana beasiswa daerah. Program itu akan menyekolahkan 50 hingga 75 anak berprestasi dari keluarga tidak mampu ke luar negeri, dan Pramono sendiri menyebutnya sebagai LPDP versi Jakarta.
Cupin tahu betul apa itu LPDP. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah instrumen dana abadi milik pemerintah pusat, dan kini bayangannya muncul di tingkat provinsi.
Ia lalu teringat ide Sarapan Bergizi Gratis yang sempat digulirkan Pemprov Jakarta. Gagasan itu terdengar seperti gema dari Makan Bergizi Gratis, program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meski akhirnya rencana versi Jakarta itu batal berjalan.
Cupin justru menganggap pembatalan itu menarik. Sebuah kota rupanya sempat merasa perlu memiliki versinya sendiri dari program andalan negara, sekalipun akhirnya urung.
Namun, bukan hanya soal sosial. Cupin membaca soal Jakarta Collaboration Fund, sebuah wadah pendanaan kolaboratif yang oleh Pramono secara terbuka dibandingkan dengan Indonesia Investment Authority dan Danantara.
Bagi Cupin, perbandingan itu bukan basa-basi. Menyandingkan dana milik kota dengan lembaga sekelas Danantara adalah cara Pramono menaikkan kelas ambisi fiskal Jakarta.
Di situ Cupin mulai menangkap sebuah pola. Beasiswa mencerminkan LPDP, program gizi mencerminkan MBG, dan dana kolaborasi mencerminkan sovereign wealth fund milik negara.
Cupin menyandarkan punggungnya. Seolah-olah, pikirnya, Balai Kota sedang memasang cermin yang memantulkan wajah Istana dalam ukuran yang lebih kecil.
Bagi Cupin, pola ini terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Ia menduga ada logika yang bekerja di baliknya, entah logika administratif, entah logika politik.
Maka, dua pertanyaan menggantung di benak Cupin. Apakah kemiripan kebijakan ini sekadar gejala teknokratis yang lumrah, ataukah ia menandakan sesuatu yang lebih dalam?
Pertanyaan kedua terasa lebih menggoda lagi. Jika memang ada pola yang disengaja, konsep apa yang bisa menjelaskannya secara jernih?
Pramono dan ‘Pantulan Pusat’
Cupin membuka kembali catatan lamanya tentang sosiologi organisasi. Ia menemukan satu konsep yang terasa pas, yaitu institutional isomorphism atau isomorfisme institusional.
Konsep itu diperkenalkan dua sosiolog Amerika, Paul DiMaggio dan Walter Powell, dalam makalah klasik mereka yang terbit pada 1983 di jurnal “American Sociological Review”. Inti tesisnya sederhana, yaitu organisasi dalam satu lingkungan cenderung menjadi makin serupa satu sama lain.
Cupin mencatat bahwa DiMaggio dan Powell membagi peniruan ini menjadi tiga jenis. Ada yang bersifat memaksa, ada yang meniru sukarela, dan ada yang mengalir dari norma profesional.
Peniruan yang memaksa terlihat pada penyelarasan program gizi. Ketika pusat menjadikan Makan Bergizi Gratis sebagai agenda unggulan, daerah terdorong menghadirkan padanannya, seperti ide Sarapan Bergizi Gratis yang sempat digulirkan Jakarta.
Peniruan sukarela tampak pada Jakarta Collaboration Fund. Tidak ada yang mewajibkan sebuah provinsi memiliki dana kolaboratif, tetapi Pramono memilih meniru desain yang ia anggap kredibel.
Peniruan normatif, kata Cupin dalam hati, adalah yang paling menarik. Penamaan beasiswa daerah sebagai LPDP versi Jakarta menunjukkan bagaimana kosakata negara menjadi bahasa yang alamiah bagi Pramono.
Cupin lalu bertanya-tanya, apakah gejala ini khas Indonesia. Setelah menelusuri, ia justru menemukan bahwa pola kota meniru negara adalah salah satu cerita paling berulang dalam tata kelola urban global.
Singapura menjadi contoh yang paling menggugah baginya. Negara-kota itu membangun Temasek dan GIC, dua pengelola dana yang justru kemudian ditiru oleh negara-negara besar, termasuk Indonesia lewat Danantara.
Cupin juga mencatat London dengan obligasi Transport for London untuk mendanai Crossrail. Ada pula Tokyo dengan obligasi metropolitannya dan ratusan kota Amerika Serikat yang lama mengandalkan municipal bonds.
Ia teringat argumen mendiang ilmuwan politik Benjamin Barber dalam bukunya If Mayors Ruled the World. Barber menilai kota kerap lebih pragmatis dan efektif ketimbang negara-bangsa dalam menuntaskan persoalan warga.
Sosiolog Saskia Sassen melengkapi gambaran itu lewat konsep global city. Menurut Sassen, kota besar kini menjadi simpul ekonomi yang beroperasi dengan logika globalnya sendiri.
Cupin merasa potongan-potongan itu mulai membentuk mozaik yang utuh. Peniruan Jakarta bukan anomali, melainkan bagian dari arus besar bagaimana kota modern memposisikan diri.
Ia teringat pula peringatan dari ekonom peraih Nobel, Elinor Ostrom, bahwa kelembagaan yang berhasil harus dirancang partisipatif, bukan sekadar dipasang dari atas. Ekonom Harvard, Dani Rodrik, menambahkan bahwa intervensi yang efektif menuntut penyesuaian dengan konteks lokal, bukan salinan mentah.
Namun, teori hanya menjelaskan mekanisme, bukan motif. Dua pertanyaan baru pun muncul di kepala Cupin.
Jika peniruan ini wajar secara teoretis, adakah dorongan personal dan politik yang turut menggerakkannya? Dan mengapa justru Pramono, dari sekian banyak kepala daerah, yang tampak begitu fasih memantulkan wajah negara?
Ambisi Pramono di Balik Layar?
Cupin menyadari bahwa untuk menjawab itu, ia harus menengok rekam jejak sang gubernur. Karier Pramono, pikirnya, adalah kunci untuk memahami gayanya memerintah.
Pramono menghabiskan waktu bertahun-tahun sebagai kader dan pengurus penting PDI Perjuangan di bawah Megawati Soekarnoputri. Dari sana ia belajar disiplin partai dan seni menerjemahkan garis politik menjadi tindakan.
Puncak kariernya di birokrasi datang ketika ia menjabat Sekretaris Kabinet selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Posisi itu menempatkannya persis di pusat mesin kebijakan nasional.
Bagi Cupin, latar itu menjelaskan banyak hal. Seorang Sekretaris Kabinet adalah pelaksana par excellence, yaitu orang yang tugasnya memastikan gagasan besar berjalan mulus menjadi program.
Maka, Cupin melihat Pramono sebagai arketipe politik sang pelaksana. Ia bukan tipe yang gemar menantang arus, melainkan tipe yang piawai mengelola dan mengeksekusi.
Cupin membandingkannya dengan tradisi panjang para teknokrat yang naik justru karena keandalan, bukan karena retorika. Sosok seperti ini kerap menjadi tulang punggung sebuah rezim, sebab merekalah yang mengubah janji menjadi capaian.
Dalam kerangka itu, meniru arsitektur kebijakan pusat menjadi langkah yang sangat masuk akal. Ia memperoleh legitimasi instan sekaligus keselarasan dengan agenda nasional tanpa perlu menemukan formula dari nol.
Cupin juga menimbang dimensi politik yang lebih jauh. Jakarta selalu menjadi etalase, dan keberhasilan mengelola ibu kota kerap dibaca sebagai modal menuju panggung yang lebih tinggi.
Dengan menyelaraskan program Jakarta dan agenda Presiden Prabowo, Pramono menempatkan diri sebagai mitra yang loyal dan kompeten. Ia merawat hubungan baik dengan pusat sembari membangun rekam jejak kepemimpinan yang solid.
Namun, Cupin mencatat satu nuansa penting agar tidak salah baca. Sebagian pantulan itu, terutama di ranah fiskal, sebetulnya adalah upaya kota untuk memperluas kemandiriannya, bukan sekadar tunduk.
Ketika Dana Bagi Hasil dipangkas dan ruang fiskal menyempit, Pramono justru mencari pendanaan kreatif. Jakarta Collaboration Fund dan rencana obligasi daerah adalah cerminan sekaligus deklarasi bahwa kota ingin berdiri di atas kakinya sendiri.
Cupin melirik kembali layar Tropico yang sedari tadi ter-paused. Ia tersenyum kecil, sadar bahwa memerintah pulau dalam game jauh lebih sederhana ketimbang mengelola kota sungguhan.
Cupin pun sampai pada satu simpul renungan. Menyebut Pramono sedang main presiden-presidenan terasa terlalu ringan, sebab yang ia lakukan lebih menyerupai seni menerjemahkan arsitektur sebuah negara ke dalam bahasa sebuah kota, sehingga cermin yang dipasang di Balai Kota itu memantulkan dua hal sekaligus, yaitu kesetiaan pada agenda nasional dan hasrat sebuah kota untuk menemukan wajahnya sendiri, dan hanya waktu yang akan menilai seberapa jernih pantulan itu bekerja bagi warga Jakarta. (A43)
